Menkeu Harap Pembiayaan Syariah untuk Proyek Infrastruktur Semakin Banyak

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan prinsip syariah semakin dikembangkan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani selaku sekretaris Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) usai rapat pleno KNEKS di kantora Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (30/5/2022).

"Kita berharap berbagai pembiayaan syariah akan bisa diakselerasikan karena memang di Kementerian PUPR banyak proyek yang bisa didesain, baik itu single year maupun multi years, untuk bisa didesain dalam bentuk pembiayaan yang sifatnya KPBU syariah," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Wapres Pimpin Rapat Pleno KNEKS, Bahas Cita-cita Indonesia Jadi Pusat Halal Dunia

Ia menuturkan, sejak 2015 hingga 2022, kontribusi pembiayaan syariah dalam proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencapai Rp 10,62 triliun.

"Ini cukup menarik karena sekarang ini, yang tadi dijadikan contoh, baru ada di KPBU yaitu kerja sama pemerintah dan badan usaha untuk membangun rumah sakit di Provinsi Aceh," ujar Sri Mulyani.

Di samping itu, Kementerian PUPR juga telah menyampaikan tiga proyek untuk menjadi opsi pilot project KPBU syariah di tingkat pusat dengan nilai proyek masing-masing Rp 3,8 triliun, Rp 883 miliar, dan Rp 770 miliar.

Baca juga: Tingkatkan Daya Saing UMKM, Shipper Gandeng Kemenkop UKM dan KNEKS

Menurut Sri Mulyani, akselerasi KPBU syariah dapat meningkatkan investasi dengan skema pembiayaan syariah sekaligus menjawab tantangan pembangunan.

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga akan mengembangkan program Cash Wakaf Link Sukuk (CWLS) dengan melakukan pelatihan bagi para nazhir untuk mendukung penerbitan Sukuk Wakaf Ritel 003.

"Kita berharap ini juga akan makin meningkatkan edukasi dan familiarity dari masyarakat sehingga ini juga akan meningkatkan keinginan masyarakat yang sebenarnya banyak potensinya, namun tidak familiar dengan instrumen wakaf ini," kata dia.

Baca juga: Sri Mulyani Beberkan Pentingnya Digitalisasi dalam Industri Asuransi

Pemerintah, kata Sri Mulyani, juga akan mendorong percepatan sertifikasi halal melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kalau jumlah UMKM di Indonesia saja mencapai 60 juta, dengan kecepatan yang sekarang ini ada akan dibutuhkan waktu yang lama. Jadi diperlukan terobosan dari kita semua," ujar Sri Mulyani.