Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Pimpin Rapat Pleno KNEKS, Bahas Cita-cita Indonesia Jadi Pusat Halal Dunia

Kompas.com - 30/05/2022, 11:12 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat pleno II Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (30/5/2022).

Ma'ruf mengatakan, rapat ini digelar untuk mengevaluasi tindak lanjut dari rapat pleno sebelumnya pada 30 November 2021, khususnya mengenai target menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia pada 2024.

"Hari ini kita akan mengevaluasi tindak lanjut dari arahan tersebut dan terus memastikan langkah kita ke depan agar semua target kita dapat tercapai," kata Ma'ruf saat membuka rapat, Senin siang.

"Terutamanya untuk mewujudkan cita-cita besar Indonesia yaitu sebagai pusat produsen halal dunia pada 2024 yang waktunya tidak lama lagi, kurang dua tahun kira-kira," imbuh Ma'ruf.

Baca juga: Tingkatkan Daya Saing UMKM, Shipper Gandeng Kemenkop UKM dan KNEKS

Ma'ruf mengapresiasi kerja keras dari masing-masing kementerian/lembaga terkait dalam mewujudkan target tersebut.

Tetapi, ia mengingatkan bahwa seluruh kementerian/lembaga mesti bergerak lebih cepat dan kompak.

"Oleh karena itu, tema rapat kita kali ini adalah bergerak lebih cepat untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia," kata dia.

Ma'ruf pun meminta masing-masing kementerian/lembaga yang hadir untuk menyampaikan laporannya, terdiri dari capaian yang telah diraih, kendala yang dihadapi, serta terobosan yang akan dilakukan untuk mencapai target.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku sekretaris KNEKS mengatakan, rapat pleno ini bertujuan untuk menginformasikan perkembangan atas capaian-capaian program kerja KNEKS.

Baca juga: KNEKS Optimistis Pembiayaan Perbankan Syariah Mampu Bersaing dengan Konvensional

Sri Mulyani mengatakan, di tengah proses pemulihan ekonomi di Indonesia, ekonomi dan keuangan syariah memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi baru.

Menurut dia, sektor ekonomi dan keuangan syariah diyakini dapat menjadi salah satu solusi untuk menjawab tantangan dan dinamika perekonomian nasional.

"Industri halal dalam hal ini diprediksikan akan menjadi salah satu faktor penting untuk menyumbangkan ekonomi nasional dan sekaligus juga merealisasi visi Indonesia Maju tahun 2045," kata Sri Mulyani.

Di samping itu, Sri Mulyani juga berterima kasih karena Kementerian Keuangan dapat menjadi tuan rumah rapat pleno sehingga Ma'ruf dan menteri-menteri lain dapat 'menengok' kantor Kementerian Keuangan.

"Dengan kesempatan ini juga Pak Wapres bisa melihat kantor Kementerian Keuangan, terima kasih Bapak, karena kadang-kadang kami bekerja jarang ditengok pak kantornya. Para menteri juga jarang juga ke sini Bapak, karena sekarang cuman minta WA saja Pak kalau komunikasi," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: BPK Masih Temukan Masalah di LKPP, Ini Janji Sri Mulyani

Sebelumnya, dikutip dari Kompas.id, KNEKS menggelar rapat pleno perdananya pada 30 November 2021 untuk menyatukan langkah mencapai target Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

Target tersebut akan diwujudkan melalui pengembangan industri halal, industri keuangan, dana sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan usaha syariah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com