Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/05/2022, 10:57 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - "Lalu, untuk siapa sebenarnya kemerdekaan ini?" Demikian disampaikan Buya Syafii dalam tulisannya yang menyoal kerusakan lingkungan di tengah lesatnya laju pertumbuhan penduduk dan pemerintahan yang korup.

Dalam arsip berita Kompas.com, Oktober 2011, Ahmad Syafii Maarif atau akrab disapa Buya Syafii, mencurahkan kekhawatirannya akan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang begitu pesat.

Diperkirakan, jumlah penduduk tanah air mencapai 400 juta pada tahun 2050, jika persentase pertumbuhan penduduk konsisten di kisaran 1 persen per tahun.

Di tahun tersebut, jumlah penduduk di dunia ditaksir mencapai puluhan miliar.

Saat itulah jumlah penduduk Indonesia diprediksi menggeser posisi Amerika Serikat yang kini berada di peringkat ketiga setelah China dan India.

Baca juga: Kepergian Buya Syafii Maarif, Sang Guru Bangsa

Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, menurut Buya, laju pertumbuhan penduduk yang tak terkendali akan melahirkan masalah-masalah serius yang sulit diperkirakan akibatnya.

"Dengan jumlah penduduk sekian miliar pada tahun 2050, pertanyaan mencekam yang sering mendera saya adalah: dengan tingkat korupsi dan perusakan hutan seperti yang berlaku sekarang, sementara pemerintah setengah lumpuh menghadapinya, apakah Indonesia tercinta ini masih memberikan kenyamanan untuk dihuni?" demikian tulis Buya Syafii.

Kondisi ini, kata Buya, semakin mengkhawatirkan lantaran cakaran kuku asing mencengkram di dunia perbankan, di pertambangan migas, di tengah sistem perpajakan Indonesia yang sangat kumuh, dan kondisi bea cukai yang semrawut.

Belum lagi, perilaku korup politisi dan pengusaha hitam.

Baca juga: Buya Syafii Maarif Tutup Usia, Jusuf Kalla: Kita Kehilangan Guru Bangsa

"Apakah wajah bangsa ini pada tahun itu masih ceria atau sudah kusam sama sekali?" ujar Buya.

"Atau kita sudah menjadi budak di rumah kita sendiri? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini tak pernah hilang dari ingatan saya, seperti jutaan warga lain yang seperasaan," tuturnya.

Angka kerusakan hutan

Mengutip data Badan Planologi Kementerian Kehutanan tahun 2003, laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektare per tahun. Periode 1997-2000 naik menjadi 3,8 juta hektare per tahun.

Sementara, tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tak berfungsi maksimal mencapai 59,6 juta hektare dari 120,35 juta hektare kawasan hutan di Indonesia.

Greenpeace mencatat, tingkat kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektare per tahun.

Adapun data Badan Pusat Statistik (BPS) 2015-2020 memperlihatkan, angka deforestasi atau kerusakan hutan sudah menunjukkan penurunan drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com