Nama Satu Kata di E-KTP Sebelum Ada Permendagri 72/2022 Tetap Diakui

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, nama dengan satu suku kata sebelum diundangkannya Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tetap berlaku. 

Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan ditegaskan penulisan nama pada dokumen kependudukan minimal menggunakan dua kata. Hal ini juga berlaku untuk penulisan nama pada e-KTP.

"Maksudnya bagi nama penduduk yang sudah tercatat pada data kependudukan sebelum diundangkannya pemendagri nomor 73 tahun 2022 maka dokumen yang telah terbit sebelumnya dinyatakan tetap berlaku," ujar Zudan dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (23/5/2022).

Baca juga: Aturan Baru, Penulisan Nama di E-KTP Minimal Dua Kata

Aturan terkait dua suku kata tercantum pada pasal 4 ayat (2) pada poin c Permendagri 73/2022 yang berbunyi, "Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dengan memenuhi persyaratan jumlah kata paling sedikit dua kata".

Poin berikutnya menegaskan bahwa pencatatan nama di dokumen kependudukan menggunakan paling banyak 60 huruf termasuk spasi.

Lalu, pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir.

Adapun yang dimaksud dokumen kependudukan dalam Permendagri Nomor 73 ini adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.

Jenis dokumen kependudukan meliputi biodata penduduk, kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu tanda penduduk elektronik, surat keterangan kependudukan dan akta pencatatan sipil.

Zudan melanjutkan, jika ada nama warga hanya satu kata, disarankan dan diimbau untuk minimal menggunakan dua kata.

Baca juga: Kemendagri Atur Penggunaan Nama Minimal Dua Kata di E-KTP, Ini Alasannya

"Namun, jika pemohon bersikeras untuk satu kata, boleh. Hal ini hanya bersifat imbauan dan namanya tetap bisa dituliskan dalam dokumen kependudukan," jelas Zudan.

"Alasan minimal dua kata adalah lebih dini dan lebih awal memikirkan, mengedepankan masa depan anak, contoh ketika anak mau sekolah atau mau ke luar negeri untuk membuat paspor minimal harus dua suku kata, nama harus selaras dengan pelayanan publik lainnya," tambah Zudan.