Daerah Tolak Lantik PJ Bupati, Presiden Diminta Turun Tangan, Jangan Anggap Sepele

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dinilai perlu turun tangan mengatasi penolakan daerah untuk melantik penjabat (Pj) bupati.

Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan mengatakan, permaslahan penolakan pemerintah provinsi untuk melantik Pj bupati tak bisa dianggap sepele.

Apalagi, untuk tahun 2022 ini, ada 76 kabupaten dan 18 kota yang masa jabatan kepala daerahnya akan habis. Sementara itu, pada tahun 2023, ada 115 kabupaten dan 38 kota.

"Presiden mestinya jangan anggap sepele soal ini. Harus turun tangan menurut saya. Karena gubernur adalah wakil pemerintah pusat, pemerintah pusat yang pimpin presiden," ujar Djohermansyah ketika dihubungi Kompas.com, Senin (23/5/2022).

Baca juga: Ngabalin Sebut Istana Belum Terima Nama Calon Pj Gubernur Pengganti Anies

Ia pun mengatakan, penolakan pelantikan yang muncul terjadi akibat tidak adanya regulasi yang jelas mengenai mekanisme pengisian penjabat kepala daerah.

Aturan mengenai penunjukkan pj kepala daerah mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada).

Berdasarkan aturan tersebut, penjabat bupati atau wali kota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II.

Sementara itu, terkait mekanisme, hanya dijelaskan bahwa gubernur dapat mengajukan tiga nama kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau pihak Kemendagri dapat menunjuk pejabat setingkat di jajaran pemerintah pusat.

"Cuma kita enggak tahu bagaimana cara gubernur mendapatkan tiga nama, karena aturannya itu masih pola lama yang bermasalah yang harus diperbaiki menurut MK (Mahkamah Konstitusi)," ujar Djohermansyah.

"Coba diterbitkan peraturan pelaksanaan yang lebih jelas, lebih rinci, sesuai prinsip demokrasi, lebih transparan, akuntabel," ucap dia.

Baca juga: Kapolda Metro Fadil Imran Bisa Berpeluang Jadi Pj Gubernur DKI Setelah Anies Lengser