Mahfud: Ada yang Suka dan Tidak soal DOB Itu Hal yang Biasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, adanya pihak yang suka atau tidak suka dengan rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua, merupakan hal biasa.

Dia mengatakan, pemerintah tetap berjalan dengan rencana tersebut

"Bagi pemerintah DOB itu jalan. Bahwa ada yang suka, ada yang tidak itu biasa saja. UU apapun bukan hanya DOB, kalau anda mau lihat yang tidak setuju, ya ada yang tidak setuju," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (23/5/2022).

Baca juga: Bupati Jayapura: DOB Solusi Mempercepat Kesejahteraan Papua

Dia melanjutkan, saat ini sudah ada sejumlah deklarasi oleh para bupati di Papua yang setuju dengan rencana DOB.

Para bupati juga menyiapkan diri untuk menjadi calon gubernur di daerah otonomi baru.

Di sisi lain, Mahfud mengungkapkan, masih hanyak demo yang tidak sepakat dengan rencana DOB itu.

"Tinggal mau nanti kita lihat prosedur hukum dan politiknya itu, prosedur konstitusionalnya itu benar apa tidak sekarang kalau soal pendapat itu pasti bisa berbeda. Nanti kan itu ada yang memutuskan," jelasnya.

Baca juga: Pimpinan Duga Ada Agenda Tertentu di Balik Pertemuan Jokowi dengan Sejumlah Anggota MRP

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bertemu dengan perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/5/2022).

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menduga, ada agenda politik di balik agenda diam-diam itu. 

Ia mengatakan, sejumlah anggota MRP menyetujui kebijakan politik pemerintah pusat untuk pemekaran wilayah di Provinsi Papua serta revisi kedua Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua dalam pertemuan itu.

“Kami menyesalkan adanya pertemuan Presiden dengan sejumlah orang yang dipakai secara sepihak untuk mendukung kebijakan pemerintah," kata Timotius kepada Kompas.com, Jumat (20/5/2022).

"Untuk diketahui, bahwa yang hadir dari MRP dalam pertemuan tersebut adalah oknum-oknum yang mengatasnamakan MRP," ia menambahkan.

Baca juga: Jokowi Disebut Diam-diam Undang Anggota MRP di Istana Bogor Hari Ini

Ia menegaskan bahwa persetujuan tersebut tidak sah dan bukan menjadi sikap resmi kelembagaan.

Selain itu, ia menambahkan, kepergian sejumlah anggota MRP itu juga bukan tanpa izin pimpinan MRP.

Jokowi maupun pihak istana, sebut dia, juga tidak pernah mengirim undangan seara resmi kepada MRP menyangkut pertemuan hari ini.