Mahfud: Ada yang Suka dan Tidak soal DOB Itu Hal yang Biasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, adanya pihak yang suka atau tidak suka dengan rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua, merupakan hal biasa.

Dia mengatakan, pemerintah tetap berjalan dengan rencana tersebut

"Bagi pemerintah DOB itu jalan. Bahwa ada yang suka, ada yang tidak itu biasa saja. UU apapun bukan hanya DOB, kalau anda mau lihat yang tidak setuju, ya ada yang tidak setuju," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (23/5/2022).

Dia melanjutkan, saat ini sudah ada sejumlah deklarasi oleh para bupati di Papua yang setuju dengan rencana DOB.

Para bupati juga menyiapkan diri untuk menjadi calon gubernur di daerah otonomi baru.

Di sisi lain, Mahfud mengungkapkan, masih hanyak demo yang tidak sepakat dengan rencana DOB itu.

"Tinggal mau nanti kita lihat prosedur hukum dan politiknya itu, prosedur konstitusionalnya itu benar apa tidak sekarang kalau soal pendapat itu pasti bisa berbeda. Nanti kan itu ada yang memutuskan," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bertemu dengan perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/5/2022).

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menduga, ada agenda politik di balik agenda diam-diam itu. 

Ia mengatakan, sejumlah anggota MRP menyetujui kebijakan politik pemerintah pusat untuk pemekaran wilayah di Provinsi Papua serta revisi kedua Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua dalam pertemuan itu.

“Kami menyesalkan adanya pertemuan Presiden dengan sejumlah orang yang dipakai secara sepihak untuk mendukung kebijakan pemerintah," kata Timotius kepada Kompas.com, Jumat (20/5/2022).

"Untuk diketahui, bahwa yang hadir dari MRP dalam pertemuan tersebut adalah oknum-oknum yang mengatasnamakan MRP," ia menambahkan.

Ia menegaskan bahwa persetujuan tersebut tidak sah dan bukan menjadi sikap resmi kelembagaan.

Selain itu, ia menambahkan, kepergian sejumlah anggota MRP itu juga bukan tanpa izin pimpinan MRP.

Jokowi maupun pihak istana, sebut dia, juga tidak pernah mengirim undangan seara resmi kepada MRP menyangkut pertemuan hari ini.

Terlebih, sejauh ini MRP secara kelembagaan juga menolak rencana pemekaran wilayah Papua. Bahkan, tiga pimpinan MRP saat ini juga tercatat sebagai pemohon uji materiil revisi kedua UU Otsus yang persidangannya masih bergulir di Mahkamah Konstitusi sampai sekarang.

Sehingga, dukungan sejumlah anggota MRP terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam forum yang terkesan direncanakan diam-diam terasa janggal.

Padahal, dalam lawatannya ke Jakarta secara resmi beberapa waktu lalu, Timotius mengaku telah meminta kepada Jokowi agar mengundang MRP secara resmi apabila hendak bertemu, baik mengundang pimpinan maupun mengundang anggota MRP atas mandat pimpinan.

"Dugaan kami ada settingan dari pihak tertentu," kata Timotius.

“Tidak ada perjalanan dinas dari lembaga MRP, Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Jadi tidak mewakili lembaga. Mungkin mereka mewakili kalangan mereka sendiri," ungkapnya.