Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggap KIB Tak Ganggu Kinerja Kabinet, PAN: Justru Bertanggung Jawab Tingkatkan Kinerja

Kompas.com - 20/05/2022, 16:18 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi memastikan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Justru KIB bertanggung jawab atas peningkatan kinerja pemerintahan," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Jumat (20/5/2022).

Yoga mengatakan hal itu untuk merespons pendapat Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto yang mengingatkan KIB agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan saat ini karena agenda politik 2024.

Baca juga: Respons Hasto, PPP Sebut KIB Teguhkan Kesinambungan Arah Pembangunan Pemerintahan Jokowi

Yoga menilai, jalannya pemerintahan tidak akan terganggu dengan adanya KIB.

Sebab, pendiri koalisi, yaitu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa adalah menteri di kabinet Jokowi.

"KIB tetap berkomitmen atas peningkatan kinerja pemerintah," ucap dia.

Yoga mengatakan, adanya KIB tersebut juga dalam rangka melestarikan tradisi koalisi mempersiapkan Pilpres 2024.

Menurut dia, koalisi yang terbentuk sejak awal justru berguna mempersiapkan visi pemerintahan Indonesia ke depan.

"KIB menjadi momentum yang baik untuk mentradisikan koalisi atau penggabungan parpol dalam mempersiapkan pilpres 2024. Tidak diputuskan injure time, last minute," kata dia.

Baca juga: PDI-P Ingatkan Koalisi Golkar-PAN-PPP, Hasto: Jangan Bawa Kontestasi Terlalu Awal

Di sisi lain, tambah Yoga, KIB juga dinilai bagian dari proses pendidikan politik mengenai pemilu.

Yoga berpandangan, perlu ditanamkan kepada rakyat bahwa pemilu harus diarahkan ke ranah rasional, modern, terukur, transparan, dan akuntabel.

"Jika beberapa event silaturahmi antar pimpinan partai politik masih belum menemukan format koalisi, tentu perlu pendalaman lebih lanjut, terutama tentang platform, visi dan rencana kerja, figur dan posisi, serta variabel penilaian lainnya," ucap Yoga.

Sebelumnya diberitakan, Hasto Kristiyanto mengingatkan agar munculnya KIB tidak mengganggu jalannya pemerintahan untuk memajukan bangsa, terlebih memasukkan agenda politik 2024.

Untuk itu, dia mengingatkan agar kepentingan rakyat sebagaimana mestinya harus didahulukan.

"Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca pandemi. Ini yang kita dorong," kata Hasto saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Nilai Jokowi Tak Lakukan Nepotisme meski Dukung Gibran Cawapres

MK Nilai Jokowi Tak Lakukan Nepotisme meski Dukung Gibran Cawapres

Nasional
MK: Tak Ada Capres-cawapres dan Parpol yang Keberatan KPU Loloskan Gibran

MK: Tak Ada Capres-cawapres dan Parpol yang Keberatan KPU Loloskan Gibran

Nasional
MK Bela KPU Tak Segera Ubah Syarat Usia Capres-cawapres karena DPR Reses

MK Bela KPU Tak Segera Ubah Syarat Usia Capres-cawapres karena DPR Reses

Nasional
MK Nilai Tak Ada Bukti KPU Berpihak karena Loloskan Pencalonan Gibran

MK Nilai Tak Ada Bukti KPU Berpihak karena Loloskan Pencalonan Gibran

Nasional
Pastikan Penangkapan Benih Bening Lobster Terlacak, Kementerian KP Siapkan Aplikasi Canggih

Pastikan Penangkapan Benih Bening Lobster Terlacak, Kementerian KP Siapkan Aplikasi Canggih

Nasional
MK: Tak Ada Bukti Jokowi Intervensi Perubahan Syarat Capres-Cawapres

MK: Tak Ada Bukti Jokowi Intervensi Perubahan Syarat Capres-Cawapres

Nasional
MK: Sebagian Penanganan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Terkesan Formalitas

MK: Sebagian Penanganan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Terkesan Formalitas

Nasional
MK: Pelanggaran Etik Ketua KPU Tak Bisa Jadi Dasar Batalkan Pencalonan Gibran

MK: Pelanggaran Etik Ketua KPU Tak Bisa Jadi Dasar Batalkan Pencalonan Gibran

Nasional
MK Tolak Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Bawaslu Tak Tindak Lanjuti Kecurangan Prabowo-Gibran

MK Tolak Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Bawaslu Tak Tindak Lanjuti Kecurangan Prabowo-Gibran

Nasional
Tolak Eksepsi KPU dan Prabowo-Gibran, MK Tegaskan Tak Cuma Adili Perolehan Suara

Tolak Eksepsi KPU dan Prabowo-Gibran, MK Tegaskan Tak Cuma Adili Perolehan Suara

Nasional
Polri Kerahkan Anjing Pelacak Amankan Sidang Putusan PHPU di MK

Polri Kerahkan Anjing Pelacak Amankan Sidang Putusan PHPU di MK

Nasional
Putuskan Sengketa Pilpres, MK Baca Keterangan 14 'Amicus Curiae'

Putuskan Sengketa Pilpres, MK Baca Keterangan 14 "Amicus Curiae"

Nasional
Hari Kartini 2024, Fahira Idris Jelaskan Makna Penting Kolaborasi untuk Tumbuhkan Pemimpin Perempuan

Hari Kartini 2024, Fahira Idris Jelaskan Makna Penting Kolaborasi untuk Tumbuhkan Pemimpin Perempuan

Nasional
Korupsi Timah, Kejagung Sita 51 Ekskavator dan 238.848 Meter Persegi Lahan 'Smelter'

Korupsi Timah, Kejagung Sita 51 Ekskavator dan 238.848 Meter Persegi Lahan "Smelter"

Nasional
MK Kelompokkan Dalil Permohonan Anies-Muhaimin ke 6 Klaster

MK Kelompokkan Dalil Permohonan Anies-Muhaimin ke 6 Klaster

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com