Ingatkan KPU-Bawaslu Harus Bersih, Firli: Jangan Sampai Terlibat Korupsi Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mewanti-wanti partai politik (parpol), Bawaslu, dan KPU agar tidak terlibat dalam praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Firli menyebutkan, Indonesia memiliki mimpi untuk bebas dari korupsi.

"Partai politik harus bebas dari korupsi penyelenggaraan pemilu. Bawaslu, KPU harus bersih dari praktik korupsi. Jangan sampai ada yang terlibat. Saya kira kita punya mimpi Indonesia bebas dari korupsi," ujar Firli dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (18/5/2022).

Lebih lanjut, Firli mengatakan, orang cerdas pun bisa terlibat dalam praktik korupsi apabila tak memiliki integritas.

Baca juga: Mengenal Sejarah, Tugas, dan Wewenang KPU

Bahkan, kecerdasannya itu digunakan untuk mengakali perencanaan, pengesahan undang-undang, hingga pelaksanaannya, sehingga orang cerdas bisa menjadi sangat berbahaya.

Korupsi, katanya, juga kerap terjadi karena kegagalan sistem di Indonesia.

"Sekarang bagaimana kita untuk menghentikan untuk tidak terjadi korupsi. Penyebab korupsi itu sangat multifactor. Karena faktor yang menyebabkan banyak, tentulah juga solusinya harus lebih kompleks. Orang melakukan korupsi karena keserahakan, karena kesempatan, karena kekuasaan," tuturnya.

"Bisa saja kalau sistem gagal, sistem buruk, sistem lemah. Karena itu kita lakukan perbaikan sistem," ucap Firli.

Firli mengungkapkan, KPK memiliki tujuan untuk menyadarkan penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi, apalagi di Pemilu 2024. Menurutnya, korupsi sangat menyengsarakan rakyat.

Baca juga: Komisioner KPU Akui Adanya Ancaman dan Godaan Saat Pelaksanaan Pemilu

"Tidak boleh ada jual beli surat rekomendasi. Apakah rekomendasi untuk calon kepala daerah bupati, wali kota, gubernur, tidak boleh ada. Kita punya komitmen supaya Indonesia bebas korupsi," tegasnya.

Sementara itu, Firli menekankan tidak ada keberhasilan pemberantasan korupsi yang 100 persen.

Maka dari itu, dia memastikan pelaku tindak pidana korupsi akan ditindak tegas supaya jera.

"Karena tujuan kita ingin badan demokrasi kita ke depan adalah demokrasi yang bebas korupsi," imbuh Firli.