Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pentingnya Legitimasi Pemerintah dan Cara Mendapatkannya

Kompas.com - 15/05/2022, 00:15 WIB
Issha Harruma,
Nibras Nada Nailufar

Tim Redaksi

 

KOMPAS.com - Legitimasi merupakan dukungan masyarakat terhadap sistem politik, atau dalam arti sempitnya, pemerintah yang berwenang.

Secara umum, legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik.

Para pemimpin pemerintahan dari setiap negara pasti berupaya untuk mendapatkan atau mempertahankan legitimasi bagi kewenangannya.

Tapi, mengapa legitimasi penting bagi pemerintah?

Baca juga: Sebut IKN Dibangun Tanpa Legitimasi Kuat Masyarakat Adat di Kalimantan, AMAN: Yang Diajak Bicara Kan Elite...

Pentingnya legitimasi

Secara umum, terdapat dua alasan yang menjadikan legitimasi begitu penting, yakni:

  • mendatangkan kestabilan politik dan
  • membuka kesempatan bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pertama, legitimasi akan mendatangkan kestabilan politik dan perubahan sosial.

Pengakuan dan dukungan masyarakat akan menciptakan pemerintahan yang stabil sehingga pemerintah dapat membuat dan melaksanakan keputusan yang menguntungkan masyarakat.

Selain itu, pengakuan dan dukungan masyarakat akan mengurangi penggunaan sarana paksaan fisik sehingga anggarannya dapat dialihkan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat dan dapat membuat perubahan sosial.

Dalam situasi yang sulit, pemerintah yang memiliki legitimasi dari masyarakat akan lebih mudah mengatasi permasalahan dibanding pemerintah yang kurang mendapatkan legitimasi.

Kedua, legitimasi akan membuka kesempatan yang semakin luas kepada pemerintah bukan hanya untuk memperluas bidang-bidang kesejahteraan yang hendak diatasi, tapi juga meningkatkan kualitas kesejahteraan itu.

Baca juga: PM Malaysia Disebut Tak Lagi Punya Legitimasi, Kehilangan Dukungan Partai Sekutu dan Oposisi

Cara mendapatkan legitimasi

Setiap pemerintahan, termasuk yang otoriter sekalipun, memerlukan legitimasi dari masyarakat. Akibatnya, berbagai cara dilakukan pemerintah yang berkuasa untuk mendapatkan dan mempertahanakan legitimasi.

Cara untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni secara simbolis, materiil dan prosedural.

Cara pertama, secara simbolis. Penggunaan metode ini memerlukan kemampuan mengidentifikasi kecenderungan moral, emosional, tradisi, dan kepercayaan serta nilai budaya yang dominan dalam masyarakat.

Contoh penggunaan simbol-simbol untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi, yakni

  • upacara kenegaraan yang megah,
  • penganugerahan tanda kehormatan dan pemberian penghargaan,
  • mengidentifikasikan diri dengan kelompok mayoritas dalam masyarakat,
  • membangun monumen nasional yang megah atau suatu industri yang dapat dibanggakan,
  • mengangkat pejabat tinggi negara dari berbagai unsur masyarakat sehingga masyarakat merasa terwakili dalam pemerintahan.

Cara kedua, secara materiil. Penggunaan metode ini membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Cara ini ditempuh dengan menjanjikan kesejahteraan materiil kepada masyarakat, seperti menjamin tersedianya:

  • kebutuhan dasar,
  • fasilitas kesehatan dan pendidikan,
  • sarana komunikasi dan transportasi,
  • kesempatan kerja,
  • kesempatan berusaha,
  • sarana produksi pertanian.

Cara ketiga, secara prosedural. Metode ini ditempuh dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakilnya, wakil rakyat, atau pun referendum untuk mengesahkan suatu kebijakan umum.

Penyelenggaraan pemilihan umum ini dianggap cukup untuk menunjukkan pemerintahan yang terpilih memiliki legitimasi.

 

Referensi:

  • Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com