KOMPAS.com - Legitimasi merupakan dukungan masyarakat terhadap sistem politik, atau dalam arti sempitnya, pemerintah yang berwenang.
Secara umum, legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik.
Para pemimpin pemerintahan dari setiap negara pasti berupaya untuk mendapatkan atau mempertahankan legitimasi bagi kewenangannya.
Tapi, mengapa legitimasi penting bagi pemerintah?
Secara umum, terdapat dua alasan yang menjadikan legitimasi begitu penting, yakni:
Pertama, legitimasi akan mendatangkan kestabilan politik dan perubahan sosial.
Pengakuan dan dukungan masyarakat akan menciptakan pemerintahan yang stabil sehingga pemerintah dapat membuat dan melaksanakan keputusan yang menguntungkan masyarakat.
Selain itu, pengakuan dan dukungan masyarakat akan mengurangi penggunaan sarana paksaan fisik sehingga anggarannya dapat dialihkan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat dan dapat membuat perubahan sosial.
Dalam situasi yang sulit, pemerintah yang memiliki legitimasi dari masyarakat akan lebih mudah mengatasi permasalahan dibanding pemerintah yang kurang mendapatkan legitimasi.
Kedua, legitimasi akan membuka kesempatan yang semakin luas kepada pemerintah bukan hanya untuk memperluas bidang-bidang kesejahteraan yang hendak diatasi, tapi juga meningkatkan kualitas kesejahteraan itu.
Baca juga: PM Malaysia Disebut Tak Lagi Punya Legitimasi, Kehilangan Dukungan Partai Sekutu dan Oposisi
Setiap pemerintahan, termasuk yang otoriter sekalipun, memerlukan legitimasi dari masyarakat. Akibatnya, berbagai cara dilakukan pemerintah yang berkuasa untuk mendapatkan dan mempertahanakan legitimasi.
Cara untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni secara simbolis, materiil dan prosedural.
Cara pertama, secara simbolis. Penggunaan metode ini memerlukan kemampuan mengidentifikasi kecenderungan moral, emosional, tradisi, dan kepercayaan serta nilai budaya yang dominan dalam masyarakat.
Contoh penggunaan simbol-simbol untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi, yakni
Cara kedua, secara materiil. Penggunaan metode ini membutuhkan anggaran yang cukup besar.
Cara ini ditempuh dengan menjanjikan kesejahteraan materiil kepada masyarakat, seperti menjamin tersedianya:
Cara ketiga, secara prosedural. Metode ini ditempuh dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakilnya, wakil rakyat, atau pun referendum untuk mengesahkan suatu kebijakan umum.
Penyelenggaraan pemilihan umum ini dianggap cukup untuk menunjukkan pemerintahan yang terpilih memiliki legitimasi.
Referensi: