Ketika Kontroversi Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Terus Berlanjut...

Menurut Boyamin, praktik semacam ini mudah untuk dilakukan.

"Menurut saya, itu tidak memenuhi syarat semua kalau dicari-cari kesalahannya semua. Perusahan Bertiga (Mitra Solusi) kan juga sebelumnya perusahaan IT, bisa saja dianggap tidak memenuhi syarat dan harusnya gugur," kata Boyamin.

"Saya tidak menyebut ini (proyek pengadaan gorden) sudah dikunci. Tapi, dari yang dianggap memenuhi syarat dan tidak, nampak kemudian banyak hal yang kemudian (kandidat lain) bisa memenuhi syarat," lanjut Boyamin.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Djadijono menilai ada kemungkinan tender pengadaan gorden hanya formalitas, dan pemenang tender sesungguhnya sudah ditentukan sebelum tender terlaksana.

"Dengan kata lain, peluang terjadinya kongkalikong untuk mencari keuntungan dari anggaran pengadaan gorden bisa saja dijelaskan melalui sejumlah kejanggalan sepanjang tahapan tender yang digawangi Kesekjenan DPR," kata peneliti Formappi Djadijono, Kamis (12/5/2022).

Baca juga: Merasa Malu, Dedi Mulyadi Minta Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Rp 43,5 Miliar Dibatalkan

Menurut Djadijono, rangkaian proses dan tahapan tender sejak pendaftaran hingga seleksi akhir seolah-olah hanya untuk memenangkan PT Bertiga Mitra Solusi. Ia mengatakan, penyelenggara lelang memang tak punya banyak pilihan, karena dari 49 perusahaan yang mendaftar, hanya 3 perusahaan yang mengajukan penawaran harga.

Tiga perusahaan itu pun satu per satu tumbang pada masing-masing tahap hingga akhirnya PT Bertiga Mitra Solusi terpilih jadi pemenang.

"Padahal 2 perusahaan pesaing yang sempat mengajukan penawaran jelas-jelas menunjukkan peluang harga proyek yang lebih rendah. Penawaran yang lebih rendah tentu akan selalu dipilih pada setiap tender yang dilakukan, apalagi dengan tawaran kualitas hasil yang setara," kata Djadijono.

Keraguan tersebut semakin menguat karena muncul temuan mengenai profil PT Bertiga Mitra Solusi yang tidak tepat dengan jenis proyek yang dilelang. Sebab, perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang memiliki kualifikasi di bidang teknologi informasi dan kontraktor.

Baca juga: BURT Minta Inspektorat-BPK Audit Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR

"Kejanggalan-kejanggalan ini tentu semakin menguatkan kecurigaan atas kualitas pelaksanaan tender," ujar Djadijono.

Imbauan KPK

Secara terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau agar seluruh tahapan dalam proses pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

"KPK mengimbau seluruh tahapan dalam proses pengadaan ini dilakukan secara transparan dan akuntable, guna mencegah agar pihak-pihak tertentu tidak memanfaatakannya untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara-cara yang melanggar hukum," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Senin (9/5/2022).

Ali menyampaikan, proses pengadaan barang dan jasa termasuk gorden untuk rumah dinas anggota DPR harus mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Baca juga: PT Bertiga Mitra Solusi Menang Lelang Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR, Begini Penampakan Kantornya

Oleh karena itu, KPK meminta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan gorden itu memastikan bahwa seluruh prosesnya sesuai prosedur, mengingat pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu modus yang rentan terjadi korupsi.

"KPK juga mengimbau kepada masyarakat untuk turut serta mengawasi pengelolaan keuangan Negara serta dapat melaporkannya kepada KPK jika mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi dengan informasi awal yang valid, melalui pengaduan@kpk.go.id atau call center 198," kata Ali.

(Penulis : Ardito Ramadhan, Irfan Kamil | Editor : Bagus Santosa, Dani Prabowo)