BURT Minta Inspektorat-BPK Audit Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Achmad Dimyati Natakusumah mengungkapkan, pihaknya akan meminta inspektorat utama dan Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit pengadaan gorden rumah dinas anggota Dewan.

"Saya akan minta inspektorat utama dan BPK untuk audit segera terkait harga dan pengadaannya baru BURT akan memutuskan lanjut atau tidak," kata Dimyati dalam keterangan tertulis, Senin (9/5/2022).

Ia menuturkan, BPK juga akan memeriksa berapa peserta lelang pengadaan gorden. Termasuk, lanjut dia, terkait adakah peserta yang tidak memenuhi syarat sehingga tidak menjadi pemenang tender.

Politisi PKS itu berpandangan, besaran anggaran untuk pengadaan gorden anggota DPR memang perlu diperiksa dan dipelajari.

Baca juga: PT Bertiga Mitra Solusi Menang Lelang Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR, Begini Penampakan Kantornya

"Adapun anggaran gorden rumah dinas anggota DPR tersebut dimenangkan oleh penawar harga tertinggi seharga Rp 43,5 miliar," jelasnya.

Ia menambahkan, BURT mengetahui rencana pengadaan dan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan gorden tersebut. Pasalnya, seluruh kegiatan dibahas dan disusun di BURT.

"Semua digodog di BURT untuk anggaran DPR. Tidak bisa ujug-ujug (tiba-tiba)," ujarnya.

"Tapi terkait mekanisme pengadaan itu bebas dan mandiri pimpinan dan anggota DPR apalagi BURT tidak bisa intervensi dan ikut campur," sambung Dimyati.

Sebelumnya diberitakan, BURT DPR bakal memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR terkait polemik tender pengadaan gorden rumah dinas anggota Dewan di Kalibata, Jakarta Selatan.

Pemanggilan itu rencananya akan dilakukan usai masa reses anggota Dewan berakhir.

"Setelah reses BURT akan panggil Sekjen," kata Ketua BURT DPR Agung Budi Santoso kepada Kompas.com, Senin.

Baca juga: Bos PT Bertiga Mitra Solusi, Pemenang Tender Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Kini Jalani Isoman

Agung tak mengungkapkan lebih detail terkait waktu pasti BURT akan memanggil Sekjen DPR Indra Iskandar. Namun, diketahui masa reses DPR akan berakhir pada 16 Mei 2022.

Pemanggilan itu dipastikan terkait polemik pemenang lelang pengadaan gorden rumah dinas DPR.

"(Pemanggilan) meminta penjelasan soal pemenang tender," jelasnya.

Diketahui bersama, pemenang tender pengadaan gorden rumah dinas DPR yaitu PT Bertiga Mitra Solusi.

Namun, kemenangan itu menjadi sorotan lantaran diraih oleh perusahaan yang justru menawarkan harga tertinggi.

Sementara, ada dua perusahaan yang menawar dengan harga lebih rendah tak jadi pemenang.