Kompas.com - 12/05/2022, 15:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menegaskan, akan menggunakan dialog dan pendekatan humanis kepada masyarakat Papua Barat dalam menjalankan tugasnya. 

"Tidak (menggunakan pendekatan keamanan), kita akan dialog. Pendekatan humanis itu penting," ujar Paulus di Kantor Kemendagri, Kamis (12/5/2022).

Dia menambahkan, sebagai penjabat kepala daerah, dia akan segera bekerja sama dengan pihak terkait untuk menjalankan agenda di daerah.

"Kan ada agenda besar strategis yang dilaksanakan oleh seorang penjabat itu, kami akan bekerja sama dengan bupati, wali kota, para penyelenggara secara umum di Papua dan Papua Barat," tuturnya.

Baca juga: Mendagri: Paulus Waterpauw Diusulkan Majelis Rakyat Papua Jadi PJ Gubernur

Paulus menegaskan, kerja sama juga diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai penjabat gubernur yang baru dilantik, Paulus pun mengaku mendapat sejumlah arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Antara lain, menyukseskan Pemilu 2024, pelaksanaan aksi untuk daerah otonomi baru (DOB), otonomi khusus Papua dan komunikasi dengan seluruh stakeholder di daerah.

"Yang lain-lain tentang kemiskinan ekstrem Papua dan Papua Barat menjadi wilayah yang di depan itu kita tangani bersama," tegasnya.

Baca juga: 5 Penjabat Gubernur Dilantik Besok, Eks Kapolda Papua Paulus Waterpauw Disebut Jadi Pj Papua Barat

Dalam kesempatan itu, Paulus pun memberikan tanggapan soal sejumlah pihak yang menyampaikan penolakan atas penunjukan dirinya sebagai pj Gubernur Papua Barat.

Menurutnya, penolakan merupakan hal biasa.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Janji Umumkan Motif Sambo Perintahkan Bunuh Brigadir J

Polri Janji Umumkan Motif Sambo Perintahkan Bunuh Brigadir J

Nasional
Bripka RR dan KM Tersangka karena Menyaksikan, Membiarkan, dan Tak Melaporkan Penembakan Brigadir J

Bripka RR dan KM Tersangka karena Menyaksikan, Membiarkan, dan Tak Melaporkan Penembakan Brigadir J

Nasional
Sosok Benny Mamoto, Ketua Kompolnas yang Disorot karena Sebut Tak Ada yang Janggal di Kasus Brigadir J

Sosok Benny Mamoto, Ketua Kompolnas yang Disorot karena Sebut Tak Ada yang Janggal di Kasus Brigadir J

Nasional
Bawaslu di 7 Provinsi Dipastikan Tanpa Perempuan

Bawaslu di 7 Provinsi Dipastikan Tanpa Perempuan

Nasional
Pemerintah Diminta Optimalkan Pelayanan Kesehatan Hadapi DBD

Pemerintah Diminta Optimalkan Pelayanan Kesehatan Hadapi DBD

Nasional
Epidemiolog: Terlalu Dini Subvarian Omicron BA.4.6 Bisa Ciptakan Gelombang Baru Covid-19

Epidemiolog: Terlalu Dini Subvarian Omicron BA.4.6 Bisa Ciptakan Gelombang Baru Covid-19

Nasional
Moeldoko: Percepatan Pembahasan RUU PPRT Penting untuk Lindungi Pekerja Rumah Tangga

Moeldoko: Percepatan Pembahasan RUU PPRT Penting untuk Lindungi Pekerja Rumah Tangga

Nasional
Ferdy Sambo Tersangka Kasus Tewasnya Brigadir J, Anggota DPR: Tuntaskan Kasus sampai ke Akarnya

Ferdy Sambo Tersangka Kasus Tewasnya Brigadir J, Anggota DPR: Tuntaskan Kasus sampai ke Akarnya

Nasional
Kasus Brigadir J Ranah Polri, Anggota DPR Minta Jangan Ada Pejabat Lain yang Lampaui Kewenangannya

Kasus Brigadir J Ranah Polri, Anggota DPR Minta Jangan Ada Pejabat Lain yang Lampaui Kewenangannya

Nasional
Muncul Subvarian Omicron BA.4.6, Penularannya 53 Persen Lebih Cepat dari BA.2.75 di Asia

Muncul Subvarian Omicron BA.4.6, Penularannya 53 Persen Lebih Cepat dari BA.2.75 di Asia

Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh

Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh

Nasional
Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Percepatan RUU Perlindungan PRT yang Mandek Hampir 20 Tahun

Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Percepatan RUU Perlindungan PRT yang Mandek Hampir 20 Tahun

Nasional
150 Orang Lulus Wawancara Anggota Bawaslu Tingkat Provinsi, Keterwakilan Perempuan Hanya 19 Persen

150 Orang Lulus Wawancara Anggota Bawaslu Tingkat Provinsi, Keterwakilan Perempuan Hanya 19 Persen

Nasional
KPK Akan Panggil Oknum Dandim yang Diduga Bantu Bupati Mamberamo Tengah Kabur

KPK Akan Panggil Oknum Dandim yang Diduga Bantu Bupati Mamberamo Tengah Kabur

Nasional
Istri Ferdy Sambo Masih Enggan Berikan Keterangan kepada LPSK

Istri Ferdy Sambo Masih Enggan Berikan Keterangan kepada LPSK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.