Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Minta Pemerintah Susun Protokol Penanganan Hepatitis Akut

Kompas.com - 12/05/2022, 12:22 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah terus memonitor potensi kemunculan kasus-kasus hepatitis akut misterius di berbagai daerah.

Ia mengatakan, pemerintah mesti segera menentukan protokol penanganan kasus hepatitis akut, terlebih karena penyakit ini muncul saat pandemi Covid-19 belum berakhir.

“Pemerintah pusat juga harus meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam monitoring terkait potensi munculnya kasus-kasus baru di berbagai wilayah,” kata Puan dalam siaran pers, Rabu (11/5/2022) malam.

Baca juga: Waspada Hepatitis Akut di Sekolah, Wagub DKI Sebut Ada Potensi Kembali Belajar Online

Politikus PDI Perjuangan itu berharap, dengan penanganan yang tepat, semua nyawa pasien hepatitis akut dapat diselamatkan.

Untuk itu, Puan juga mengingatkan pemerintah untuk menyiagakan fasilitas kesehatan serta dokter anak dan tenaga medis lainnya di setiap daerah demi menghadapi skenario terburuk.

"Termasuk juga dengan terus memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM). Pemerintah pusat bersama-sama dengan pemda dan pihak sekolah agar menjaga peserta didik dari penyebaran penyakit ini,” kata Puan.

Di samping itu, Puan juga mengimbau masyarakat, khususnya orangtua, untuk mengantisipasi penyebaran hepatitis akut dengan memperhatikan kegiatan anak sehari-hari.

Ia meminta masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan, yakni dengan rajin mencuci tangan dengan sabun, tidak menggunakan alat bersama, dan menghindari kontak anak-anak dari orang yang sakit.

"Khususnya kepada para ibu yang mayoritas banyak menghabiskan waktu dengan anak, saya mengimbau agar menjaga dan memastikan kebersihan makanan anak serta terus memperhatikan protokol kesehatan,” kata Puan.

Ia menambahkan, orangtua mesti lebih awas dan banyak mencari informasi supaya dapat mendeteksi secara dini bila anak mengalami gejala hepatitis.

Oleh karena itu, Puan juga meminta pemerintah untuk terus memberi penjelasan yang akurat kepada masyarakat mengenai penanganan penyakit tersebut.

Baca juga: Waspada Penyebaran Hepatitis Akut Misterius, Cara Mencegah hingga Tindakan jika Bergejala

“Sehingga tidak muncul kabar yang simpang siur terkait penyakit ini. Dan penting juga menjaga informasi untuk menghindari berita-berita hoaks yang dapat menimbulkan kepanikan masyarakat,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Kesehatan melaporkan terdapat 15 kasus hepatitis akut yang terdeteksi di 5 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Bangka Belitung.

Kemenkes juga mencatat 5 pasien meninggal dunia dilaporkan di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Barat sedangkan pasien lainnya masih dalam perawatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com