Kompas.com - 12/05/2022, 07:46 WIB
Gubernur Sulawesi Tenggara nonaktif Nur Alam (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/10). KPK melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Nur Alam sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam persetujuan dan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Sulawesi Tenggara pada 2008-2014. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras/17 Hafidz Mubarak AGubernur Sulawesi Tenggara nonaktif Nur Alam (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/10). KPK melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Nur Alam sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam persetujuan dan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Sulawesi Tenggara pada 2008-2014. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras/17
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam, Didi Supriyanto menilai, informasi terkait penyetorkan pelunasan uang denda dan uang pengganti sebesar Rp 3,5 miliar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari kliennya bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya.

Adapun Nur Alam merupakan terpidana kasus korupsi terkait persetujuan pencadangan wilayah pertambangan, persetujuan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi dan persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi ke PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) di Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2014.

Menurut Didi, pelunasan uang denda dan pengganti Rp 3,5 miliar dilakukan oleh Nur Alam secara sukarela atas kesadaran sebagai warga negara yang taat hukum, bukan karena ditagih oleh KPK.

Baca juga: KPK Setor Pelunasan Uang Denda dan Pengganti Rp 3,5 Miliar dari Eks Gubernur Sultra Nur Alam

Ia mengatakan, berdasarkan amar dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 28 Maret 2018 Nur Alam dibebaskan dari dakwaan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam menerbitkan pencadangan wilayah, IUP eksplorasi, dan IUP operasi produksi kepada PT AHB.

Selain itu, berdasarkan amar dan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi Nomor 2633 K/PID.SUS/2018 tertanggal 5 Desember 2018, Nur Alam juga dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam menerbitkan pencadangan wilayah, IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi kepada PT AHB.

“Mahkamah Agung justru melalui putusan kasasi tersebut malah telah membebaskan Nur Alam dari dakwaan tindak pidana korupsi seperti yang diatur di Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," ujar Didi, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (12/5/2022).

Didi menyampaikan, majelis hakim agung tingkat kasasi juga menegaskan bahwa tidak terbukti adanya dugaan kerugian negara sebesar Rp 4,3 triliun sebagaimana yang didakwakan.

Baca juga: KPK Eksekusi Mantan Gubernur Sultra Nur Alam ke Lapas Sukamiskin

Namun, menurut, berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung, Nur Alam memang masih dianggap menerima gratifikasi sebesar 4,49 juta dollar Amerika Serikat atau senilai Rp 40,26 miliar sebagaimana ketentuan Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Atas dasar itu, Nur Alam telah mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK). Akan tetapi, kuasa hukum yang juga mantan legislator DPR-RI dari PDI Perjuangan itu menilai, hasil PK Nur Alam masih jauh dari rasa keadilan.

“Jadi urusan gratifikasi ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan penerbitan IUP kepada PT AHB. KPK salah besar kalau menganggap hal tersebut berkaitan," ujar Didi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hadiri Progam Politik Cerdas Berintegritas KPK, PKS: Cocok, Kita Sejalan

Hadiri Progam Politik Cerdas Berintegritas KPK, PKS: Cocok, Kita Sejalan

Nasional
UPDATE 18 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.498

UPDATE 18 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.498

Nasional
Kantor Alfamidi di Ambon Digeledah, KPK Amankan Bukti Dokumen dan Alat Elektronik terkait Wali Kota Ambon

Kantor Alfamidi di Ambon Digeledah, KPK Amankan Bukti Dokumen dan Alat Elektronik terkait Wali Kota Ambon

Nasional
Anggota DPR Minta Kebijakan Lepas Masker Disosialisasikan Lebih Masif dan Vaksinasi Tetap Digencarkan

Anggota DPR Minta Kebijakan Lepas Masker Disosialisasikan Lebih Masif dan Vaksinasi Tetap Digencarkan

Nasional
Kemenkes: 6 Meninggal Diduga Terinfeksi Hepatitis, Waspada Gejala Awal

Kemenkes: 6 Meninggal Diduga Terinfeksi Hepatitis, Waspada Gejala Awal

Nasional
UPDATE 18 Mei: Kasus Covid-19 Sembuh Tambah 364, Totalnya Jadi 5.891.190

UPDATE 18 Mei: Kasus Covid-19 Sembuh Tambah 364, Totalnya Jadi 5.891.190

Nasional
UPDATE 18 Mei: Ada 3.844 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 Mei: Ada 3.844 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pembahasan RUU PDP Ditargetkan Rampung Paling Lambat Awal Juli 2022

Pembahasan RUU PDP Ditargetkan Rampung Paling Lambat Awal Juli 2022

Nasional
UPDATE 18 Mei: Tambah 327, Total Kasus Covid-19 Capai 6.051.532

UPDATE 18 Mei: Tambah 327, Total Kasus Covid-19 Capai 6.051.532

Nasional
Golkar Bersikeras Usung Airlangga Capres 2024, Pengamat: PPP dan PAN Nurut jika Menguntungkan

Golkar Bersikeras Usung Airlangga Capres 2024, Pengamat: PPP dan PAN Nurut jika Menguntungkan

Nasional
Lin Che Wei Diduga Terima Upah Golkan Ekspor Minyak Goreng, Kejagung Telusuri Siapa di Belakangnya

Lin Che Wei Diduga Terima Upah Golkan Ekspor Minyak Goreng, Kejagung Telusuri Siapa di Belakangnya

Nasional
Demi Efisiensi, KPU Pastikan Kotak Suara Kardus Dipakai Lagi pada Pemilu 2024

Demi Efisiensi, KPU Pastikan Kotak Suara Kardus Dipakai Lagi pada Pemilu 2024

Nasional
Kemenkes: 14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut Tak Miliki Riwayat Covid-19

Kemenkes: 14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut Tak Miliki Riwayat Covid-19

Nasional
Sejarah Penghitungan Pemilu di Indonesia

Sejarah Penghitungan Pemilu di Indonesia

Nasional
Jelang Idul Adha, Ketua DPR Minta PMK pada Hewan Ternak Ditangani Serius

Jelang Idul Adha, Ketua DPR Minta PMK pada Hewan Ternak Ditangani Serius

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.