Kompas.com - 10/05/2022, 10:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan para menterinya untuk tetap fokus bekerja, terutama dalam memuluskan tahapan Pemilu 2024 yang dimulai sebentar lagi.

Hal ini Jokowi sampaikan saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/5/2022).

"Berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini, saya juga minta menteri, kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Tahapan Pemilu 2024 Dimulai Pertengahan 2022, Menteri Harus Fokus Kerja

Dia pun mewanti-wanti jajarannya agar memastikan bahwa agenda-agenda strategis nasional terselenggara dengan baik.

Ini supaya Pemilu 2024 dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa ada gangguan yang berarti.

"Agar agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas kita bersama betul-betul bisa kita pastikan terselenggara dengan baik, pemilu terselenggara dengan baik, lancar, dan tanpa gangguan," ucap presiden.

Terkait kerja para menteri, Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pertahanan dan Hak Asasi Manusia Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani sebelumnya mengatakan, sudah sepatutnya menteri melanggengkan agenda-agenda presiden.

Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. "Menteri dapat dipahami sebagai pembantu presiden, pengangkatan dan pemberhentiannya pun dilakukan oleh presiden dan dalam derajat tertentu bergantung sepenuhnya pada prerogatif presiden," ujar dia pada Minggu (8/5/2022).

Ia juga mengatakan, seorang menteri wajib mematuhi koridor kewenangannya dan menghindari konflik kepentingan politik maupun pribadi.

Hal ini disampaikannya berkaitan dengan manuver sejumlah menteri di tengah tahun politik.  

Etika menteri jadi sorotan

Dilansir dari Kompas.id, baru-baru ini sejumlah figur potensial calon presiden (capres) yang menjabat menteri terlihat aktif bersafari politik.

Safari politik itu juga dilakukan dalam rangka silaturahmi Idul Fitri.

Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, misalnya, intens menemui sejumlah ulama pengamsuh pondok pesantren di Jawal Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Baca juga: Safari Lebaran Prabowo dan Makna di Baliknya...

Dia juga sempat menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang juga kerap disebut dalam sejumlah survei capres.

Selain Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menerima Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, di rumah dinas Airlangga, Sabtu (7/5/2022).

Meski pertemuan untuk silaturahmi Lebaran, baik Airlangga ataupun Agus seusai pertemuan sama-sama menyampaikan bahwa kedua partai terbuka peluang untuk berkoalisi pada Pemilu 2024.

Figur lain yang kerap disebut dalam survei capres dan intens bersafari adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Baca juga: Silaturahim AHY-Airlangga, dari Olahraga, Keluarga, Hingga Peluang Kerjasama

Erick erap mempromosikan UMKM di berbagai daerah, membuka operasi pasar murah minyak goreng dan gula di Pasuruan serta sowan ke sejumlah ulama pengasuh pondok pesantren di Pasuruan.

Adapun selain mengunjungi sejumlah tokoh, para menteri tersebut juga bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi pada libur Lebaran kemarin.

Sementara itu, Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, dia cukup mengamati safari dari sejumlah menteri tersebut.

Menurut dia, ada beberapa dimensi untuk melihat posisi menteri, yaitu dimensi hukum dan dimensi politik serta etika.

Dari sisi hukum, posisi menteri cukup jelas didefinisikan. Merujuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menteri dapat dipahami sebagai pembantu presiden.

Baca juga: Usai Libur Lebaran, Jokowi Sampaikan Enam Arahan untuk Para Menteri

Ia juga mengingatkan bahwa merujuk UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menteri juga dapat dipahami kapasitasnya sebagai pejabat pemerintahan.

Dalam konteks ini, terdapat koridor yang harus dipatuhi menteri dalam menjalankan kewenangannya, termasuk larangan menetapkan, melakukan keputusan, tindakan jika terdapat potensi konflik kepentingan, di mana spektrumnya latar belakangnya pun cukup luas, termasuk terkait kepentingan pribadi.

Oleh karena itu, Jaleswari menggarisbawahi aspek selain hukum, yaitu etika.

Baca juga: Jokowi Minta Menteri Tetap Fokus Kerja Jelang Pemilu, KSP Singgung Etika Politik

Ia mengatakan, dari sisi etika politik, sudah sepatutnya posisi menteri dipergunakan semaksimal mungkin untuk membantu jalannya agenda presiden demi kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat.

”Posisi menteri etikanya bukan untuk kepentingan yang sifatnya pragmatis dan personal bahkan mengarah ke konflik kepentingan,” kata Jaleswari.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Formasi Pesawat Tempur TNI AU Tutup Upacara Peringatan HUT ke-77 RI

Formasi Pesawat Tempur TNI AU Tutup Upacara Peringatan HUT ke-77 RI

Nasional
KPK: Perjuangan Kemerdekaan Harus Dilanjutkan dengan Pemberantasan Korupsi

KPK: Perjuangan Kemerdekaan Harus Dilanjutkan dengan Pemberantasan Korupsi

Nasional
168.196 Warga Binaan Dapat Remisi HUT Ke-77 RI, 2.725 Orang Bebas

168.196 Warga Binaan Dapat Remisi HUT Ke-77 RI, 2.725 Orang Bebas

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Pakai Baju Adat Banten di Upacara HUT Ke-77 RI di Istana

Wapres Ma'ruf Amin Pakai Baju Adat Banten di Upacara HUT Ke-77 RI di Istana

Nasional
KPK di HUT Ke-77 RI: Pemberantasan Korupsi untuk Wujudkan Indonesia Adil dan Makmur

KPK di HUT Ke-77 RI: Pemberantasan Korupsi untuk Wujudkan Indonesia Adil dan Makmur

Nasional
Jokowi: Dirgahayu Indonesia, Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat!

Jokowi: Dirgahayu Indonesia, Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat!

Nasional
Ini Nama 3 Paskibraka Pengibar Bendera Merah Putih di Upacara HUT Ke-77 RI

Ini Nama 3 Paskibraka Pengibar Bendera Merah Putih di Upacara HUT Ke-77 RI

Nasional
I Made Ayu Firsty, Paskibraka Pembawa Bendera di Upacara HUT Ke-77 RI, Siswi SMAN 2 Kudus

I Made Ayu Firsty, Paskibraka Pembawa Bendera di Upacara HUT Ke-77 RI, Siswi SMAN 2 Kudus

Nasional
Ibu Negara Iriana Juga Kenakan Baju Adat Buton pada HUT Ke-77 RI, Didominasi Warna Biru

Ibu Negara Iriana Juga Kenakan Baju Adat Buton pada HUT Ke-77 RI, Didominasi Warna Biru

Nasional
Kolonel Andike Sry Mutia, Komandan Upacara Peringatan Proklamasi di Istana

Kolonel Andike Sry Mutia, Komandan Upacara Peringatan Proklamasi di Istana

Nasional
HUT Ke-77 RI, Megawati: Kemerdekaan adalah Jembatan Emas Menuju Masyarakat Adil dan Makmur

HUT Ke-77 RI, Megawati: Kemerdekaan adalah Jembatan Emas Menuju Masyarakat Adil dan Makmur

Nasional
Tim Pancasila Tangguh Akan Kibarkan Sang Merah Putih di Istana Merdeka

Tim Pancasila Tangguh Akan Kibarkan Sang Merah Putih di Istana Merdeka

Nasional
Dolomani, Baju Adat Buton yang Dipakai Jokowi di HUT Ke-77 RI, Didominasi Warna Merah

Dolomani, Baju Adat Buton yang Dipakai Jokowi di HUT Ke-77 RI, Didominasi Warna Merah

Nasional
Megawati: Kemerdekaan Harus Dipelihara, Jangan Dianggap Sebuah Hal yang 'Take It For Granted'

Megawati: Kemerdekaan Harus Dipelihara, Jangan Dianggap Sebuah Hal yang "Take It For Granted"

Nasional
Jokowi Pakai Baju Adat Buton di Upacara HUT Ke-77 RI

Jokowi Pakai Baju Adat Buton di Upacara HUT Ke-77 RI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.