Pemilu 2024 dan Sentilan Jokowi agar Para Menteri Fokus Bekerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan para menterinya untuk tetap fokus bekerja, terutama dalam memuluskan tahapan Pemilu 2024 yang dimulai sebentar lagi.

Hal ini Jokowi sampaikan saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/5/2022).

"Berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini, saya juga minta menteri, kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Tahapan Pemilu 2024 Dimulai Pertengahan 2022, Menteri Harus Fokus Kerja

Dia pun mewanti-wanti jajarannya agar memastikan bahwa agenda-agenda strategis nasional terselenggara dengan baik.

Ini supaya Pemilu 2024 dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa ada gangguan yang berarti.

"Agar agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas kita bersama betul-betul bisa kita pastikan terselenggara dengan baik, pemilu terselenggara dengan baik, lancar, dan tanpa gangguan," ucap presiden.

Terkait kerja para menteri, Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pertahanan dan Hak Asasi Manusia Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani sebelumnya mengatakan, sudah sepatutnya menteri melanggengkan agenda-agenda presiden.

Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. "Menteri dapat dipahami sebagai pembantu presiden, pengangkatan dan pemberhentiannya pun dilakukan oleh presiden dan dalam derajat tertentu bergantung sepenuhnya pada prerogatif presiden," ujar dia pada Minggu (8/5/2022).

Ia juga mengatakan, seorang menteri wajib mematuhi koridor kewenangannya dan menghindari konflik kepentingan politik maupun pribadi.

Hal ini disampaikannya berkaitan dengan manuver sejumlah menteri di tengah tahun politik.  

Etika menteri jadi sorotan

Dilansir dari Kompas.id, baru-baru ini sejumlah figur potensial calon presiden (capres) yang menjabat menteri terlihat aktif bersafari politik.

Safari politik itu juga dilakukan dalam rangka silaturahmi Idul Fitri.

Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, misalnya, intens menemui sejumlah ulama pengamsuh pondok pesantren di Jawal Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Baca juga: Safari Lebaran Prabowo dan Makna di Baliknya...

Dia juga sempat menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang juga kerap disebut dalam sejumlah survei capres.

Selain Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menerima Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, di rumah dinas Airlangga, Sabtu (7/5/2022).

Meski pertemuan untuk silaturahmi Lebaran, baik Airlangga ataupun Agus seusai pertemuan sama-sama menyampaikan bahwa kedua partai terbuka peluang untuk berkoalisi pada Pemilu 2024.

Figur lain yang kerap disebut dalam survei capres dan intens bersafari adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Baca juga: Silaturahim AHY-Airlangga, dari Olahraga, Keluarga, Hingga Peluang Kerjasama

Erick erap mempromosikan UMKM di berbagai daerah, membuka operasi pasar murah minyak goreng dan gula di Pasuruan serta sowan ke sejumlah ulama pengasuh pondok pesantren di Pasuruan.

Adapun selain mengunjungi sejumlah tokoh, para menteri tersebut juga bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi pada libur Lebaran kemarin.

Sementara itu, Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, dia cukup mengamati safari dari sejumlah menteri tersebut.

Menurut dia, ada beberapa dimensi untuk melihat posisi menteri, yaitu dimensi hukum dan dimensi politik serta etika.

Dari sisi hukum, posisi menteri cukup jelas didefinisikan. Merujuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menteri dapat dipahami sebagai pembantu presiden.

Baca juga: Usai Libur Lebaran, Jokowi Sampaikan Enam Arahan untuk Para Menteri

Ia juga mengingatkan bahwa merujuk UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menteri juga dapat dipahami kapasitasnya sebagai pejabat pemerintahan.

Dalam konteks ini, terdapat koridor yang harus dipatuhi menteri dalam menjalankan kewenangannya, termasuk larangan menetapkan, melakukan keputusan, tindakan jika terdapat potensi konflik kepentingan, di mana spektrumnya latar belakangnya pun cukup luas, termasuk terkait kepentingan pribadi.

Oleh karena itu, Jaleswari menggarisbawahi aspek selain hukum, yaitu etika.

Baca juga: Jokowi Minta Menteri Tetap Fokus Kerja Jelang Pemilu, KSP Singgung Etika Politik

Ia mengatakan, dari sisi etika politik, sudah sepatutnya posisi menteri dipergunakan semaksimal mungkin untuk membantu jalannya agenda presiden demi kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat.

”Posisi menteri etikanya bukan untuk kepentingan yang sifatnya pragmatis dan personal bahkan mengarah ke konflik kepentingan,” kata Jaleswari.