Kompas.com - 09/05/2022, 17:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melanjutkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di luar Jawa-Bali.

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, kebijakan itu diperpanjang selama 2 pekan ke depan yakni 10-23 Mei 2022.

"PPKM di luar Jawa (dan Bali) akan diperpanjang selama 2 minggu ke depan. Arahan bapak presiden, PPKM terus diperpanjang dan ini diperpanjang 2 minggu," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/5/2022).

Baca juga: PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Luhut: Tak Ada Daerah Berstatus Level 4

Pada PPKM mendatang, tidak ada lagi daerah yang berstatus level 4. Sementara, yang berada di level 3 sebanyak 22 kabupaten/kota.

Lalu, 276 kabupaten/kota berstatus level 2, dan 88 kabupaten/kota berada di level 1.

Airlangga mengatakan, situasi Covid-19 di Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Ini salah satunya ditandai dengan rendahnya angka reproduksi efektif (R) Covid-19 nasional di bawah 1, tepatnya 0,997.

Kendati demikian, angka reproduksi nasional di Sumatera masih mencapai 1. Lalu Papua (0,99), Maluku (0,97), Kalimantan (0,99), Nusa Tenggara (0,99), dan Sulawesi (0,98).

"Artinya, di luar Jawa-Bali kasus seluruhnya landai dan yang tertinggi di Lampung, namun konversi rumah sakit maupun isolasi relatif seluruhnya rendah," ujar Koordinator PPKM Luar Jawa-Bali itu.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa PPKM masih akan terus dilanjutkan, baik di Jawa-Bali maupun daerah lain.

Namun, seiring dengan membaiknya situasi pandemi Covid-19, PPKM bakal dilonggarkan secara bertahap.

"Seiring dengan semakin terkendalinya kasus Covid-19, langkah-langkah relaksasi PPKM akan terus dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut," kata Luhut dalam konferensi pers daring, Senin (9/5/2022).

Baca juga: Luhut: Situasi Covid-19 Membaik, PPKM Akan Dilonggarkan Bertahap

Luhut memastikan, pelonggaran aturan PPKM bakal tetap mengikuti standar protokol kesehatan pencegahan virus corona.

Dalam waktu dekat, relaksasi PPKM akan dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) maupun Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Adhi Karya Dono Purwoko Jalani Sidang Putusan Hari Ini

Eks Pejabat Adhi Karya Dono Purwoko Jalani Sidang Putusan Hari Ini

Nasional
Ketua KPK Pastikan Bakal Tangkap Surya Darmadi Jika Tahu Persembunyiannya

Ketua KPK Pastikan Bakal Tangkap Surya Darmadi Jika Tahu Persembunyiannya

Nasional
Kuasa Hukum Bharada E Sebut Kliennya Dekat dengan Brigadir J dan Keluarga

Kuasa Hukum Bharada E Sebut Kliennya Dekat dengan Brigadir J dan Keluarga

Nasional
Irjen Napoleon Bonaparte Jalani Tuntutan Kasus Dugaan Penganiayaan M Kece

Irjen Napoleon Bonaparte Jalani Tuntutan Kasus Dugaan Penganiayaan M Kece

Nasional
Jokowi Kunker ke Boyolali dan Sukoharjo, Akan Tanam Kelapa Genjah

Jokowi Kunker ke Boyolali dan Sukoharjo, Akan Tanam Kelapa Genjah

Nasional
Pengacara: Bharada E Minta Maaf ke Keluarga Brigadir J, Brimob, Polri, serta Negara

Pengacara: Bharada E Minta Maaf ke Keluarga Brigadir J, Brimob, Polri, serta Negara

Nasional
Mahfud Sebut Negara Hancur jika Kasus Pembunuhan Brigadir J Tak Dibuka

Mahfud Sebut Negara Hancur jika Kasus Pembunuhan Brigadir J Tak Dibuka

Nasional
Partai Kedaulatan Rakyat Dijadwalkan Daftar Jadi Calon Peserta Pemilu ke KPU Hari Ini

Partai Kedaulatan Rakyat Dijadwalkan Daftar Jadi Calon Peserta Pemilu ke KPU Hari Ini

Nasional
Antisipasi NIK Dicatut Parpol untuk Daftar Pemilu, Begini Cara Mengeceknya

Antisipasi NIK Dicatut Parpol untuk Daftar Pemilu, Begini Cara Mengeceknya

Nasional
Pengacara Sebut Bharada E Diancam Ditembak jika Tak Bunuh Brigadir J

Pengacara Sebut Bharada E Diancam Ditembak jika Tak Bunuh Brigadir J

Nasional
Mengenal Gejala Infeksi Subvarian Omicron BA.4.6

Mengenal Gejala Infeksi Subvarian Omicron BA.4.6

Nasional
Dukcapil: 1 Alamat Rumah Boleh Ada 2 Kartu Keluarga

Dukcapil: 1 Alamat Rumah Boleh Ada 2 Kartu Keluarga

Nasional
Penjelasan Mahfud soal Motif Pembunuhan Brigadir J 'Sensitif dan Khusus Dewasa'

Penjelasan Mahfud soal Motif Pembunuhan Brigadir J "Sensitif dan Khusus Dewasa"

Nasional
Perkembangan Kasus Brigadir J, Motif Hanya untuk Orang Dewasa dan Kesimpulan LPSK

Perkembangan Kasus Brigadir J, Motif Hanya untuk Orang Dewasa dan Kesimpulan LPSK

Nasional
4 Fakta Covid-19 Subvarian Omicron BA.4.6

4 Fakta Covid-19 Subvarian Omicron BA.4.6

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.