Kompas.com - 09/05/2022, 17:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melanjutkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di luar Jawa-Bali.

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, kebijakan itu diperpanjang selama 2 pekan ke depan yakni 10-23 Mei 2022.

"PPKM di luar Jawa (dan Bali) akan diperpanjang selama 2 minggu ke depan. Arahan bapak presiden, PPKM terus diperpanjang dan ini diperpanjang 2 minggu," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/5/2022).

Baca juga: PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Luhut: Tak Ada Daerah Berstatus Level 4

Pada PPKM mendatang, tidak ada lagi daerah yang berstatus level 4. Sementara, yang berada di level 3 sebanyak 22 kabupaten/kota.

Lalu, 276 kabupaten/kota berstatus level 2, dan 88 kabupaten/kota berada di level 1.

Airlangga mengatakan, situasi Covid-19 di Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Ini salah satunya ditandai dengan rendahnya angka reproduksi efektif (R) Covid-19 nasional di bawah 1, tepatnya 0,997.

Kendati demikian, angka reproduksi nasional di Sumatera masih mencapai 1. Lalu Papua (0,99), Maluku (0,97), Kalimantan (0,99), Nusa Tenggara (0,99), dan Sulawesi (0,98).

"Artinya, di luar Jawa-Bali kasus seluruhnya landai dan yang tertinggi di Lampung, namun konversi rumah sakit maupun isolasi relatif seluruhnya rendah," ujar Koordinator PPKM Luar Jawa-Bali itu.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa PPKM masih akan terus dilanjutkan, baik di Jawa-Bali maupun daerah lain.

Namun, seiring dengan membaiknya situasi pandemi Covid-19, PPKM bakal dilonggarkan secara bertahap.

"Seiring dengan semakin terkendalinya kasus Covid-19, langkah-langkah relaksasi PPKM akan terus dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut," kata Luhut dalam konferensi pers daring, Senin (9/5/2022).

Baca juga: Luhut: Situasi Covid-19 Membaik, PPKM Akan Dilonggarkan Bertahap

Luhut memastikan, pelonggaran aturan PPKM bakal tetap mengikuti standar protokol kesehatan pencegahan virus corona.

Dalam waktu dekat, relaksasi PPKM akan dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) maupun Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Cari Cawapres, PKS Sebut Sejumlah Nama Kadernya Aher sampai HNW

Anies Cari Cawapres, PKS Sebut Sejumlah Nama Kadernya Aher sampai HNW

Nasional
Megawati Sebut Pertahanan Indonesia Maju Mundur, Jokowi Sudah Panggil Panglima TNI dan Kepala Staf

Megawati Sebut Pertahanan Indonesia Maju Mundur, Jokowi Sudah Panggil Panglima TNI dan Kepala Staf

Nasional
Diberi Hak Pilih Cawapres Sendiri oleh Surya Paloh, Anies Baswedan: Memudahkan Kerja Sama

Diberi Hak Pilih Cawapres Sendiri oleh Surya Paloh, Anies Baswedan: Memudahkan Kerja Sama

Nasional
Mencermati Pendampingan Hukum Kasus Ferdy Sambo

Mencermati Pendampingan Hukum Kasus Ferdy Sambo

Nasional
Nasdem Masih Bisa Pertimbangkan Ganjar Jadi Cawapres Anies, asalkan...

Nasdem Masih Bisa Pertimbangkan Ganjar Jadi Cawapres Anies, asalkan...

Nasional
Jokowi: Saya Benar-benar Ingin Tahu Akar Penyebab Tragedi Kanjuruhan

Jokowi: Saya Benar-benar Ingin Tahu Akar Penyebab Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Prajurit TNI Tendang Suporter di Kanjuruhan, Panglima: Disanksi Tegas, Bisa Pidana

Prajurit TNI Tendang Suporter di Kanjuruhan, Panglima: Disanksi Tegas, Bisa Pidana

Nasional
Jokowi Minta Tak Ada yang Ditutup-tutupi dalam Pengusutan Tragedi Kanjuruhan

Jokowi Minta Tak Ada yang Ditutup-tutupi dalam Pengusutan Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Responden Setuju Nomor Urut Parpol pada Pemilu 2024 Tak Diubah

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Responden Setuju Nomor Urut Parpol pada Pemilu 2024 Tak Diubah

Nasional
Ini Beberapa Nama Cawapres untuk Anies yang Masuk Radar Nasdem: Ada Ganjar hingga Khofifah

Ini Beberapa Nama Cawapres untuk Anies yang Masuk Radar Nasdem: Ada Ganjar hingga Khofifah

Nasional
Panglima TNI: Kekurangan Kendaraan Tempur Itu Banyak Sekali

Panglima TNI: Kekurangan Kendaraan Tempur Itu Banyak Sekali

Nasional
Resmi Diusung Capres, Anies Ingin Fokus Lebih Dulu Mempersiapkan Kerja Penjabat

Resmi Diusung Capres, Anies Ingin Fokus Lebih Dulu Mempersiapkan Kerja Penjabat

Nasional
Kekeh Putri Candrawathi Tak Bersalah, Ferdy Sambo: Saya Akan Bertanggung Jawab

Kekeh Putri Candrawathi Tak Bersalah, Ferdy Sambo: Saya Akan Bertanggung Jawab

Nasional
Kapolri Disindir Masih Bisa Senyum di HUT TNI Usai Tragedi Kanjuruhan

Kapolri Disindir Masih Bisa Senyum di HUT TNI Usai Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Minta Maaf kepada Orangtua Brigadir J, Ferdy Sambo: Saya Menyesal Sangat Emosional Saat Itu

Minta Maaf kepada Orangtua Brigadir J, Ferdy Sambo: Saya Menyesal Sangat Emosional Saat Itu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.