Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Gencarkan Pemeriksaan Spesimen Hepatitis Misterius

Kompas.com - 09/05/2022, 13:05 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah menggencarkan penelitian dan pemeriksaan spesimen terkait kemunculan hepatitis akut misterius yang menyerang anak-anak.

Menurut Netty, pemeriksaan spesimen secara gencar mesti dilakukan supaya pemerintah tidak salah mengambil kebijakan dalam mengantisipasi penyakit tersebut.

"Hal ini penting dilakukan agar kita tidak salah langkah dalam mengantisipasi penyebaran hepatitis misterius yang sudah menyerang banyak negara ini," kata Netty dalam siaran pers, Senin (9/5/2022).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun meminta pemerintah memberi informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai penyakit ini.

Baca juga: RS Diminta Bersiap Hadapi Hepatitis Misterius pada Anak agar Tak Kewalahan

Ia mengatakan, penjelasan gamblang harus diberikan kepada masyarakat agar mereka tidak panik tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan.

Pemerintah juga diminta mengantisipasi beredarnya informasi hoaks mengenai penyakit hepatitis, misalnya kabar yang menyebut hubungan penyakit ini dengan vaksinasi Covid-19.

"Penting untuk menginformasikan peta penyebaran kasus, upaya yang dilakukan pemerintah dan kesiapan sistem kesehatan dalam melakukan antisipasi lonjakan kasus agar rakyat dapat berpartisipasi aktif melakukan pencegahan," ujar dia.

Selain itu, ia juga mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan fasilitas dan tenaga kesehatan supaya hepatitis akut misterius itu dapat tertangani bila kasusnya melonjak.

Baca juga: Seorang Anak di Jatim Meninggal Diduga karena Hepatitis Akut, Ini Langkah Kemenkes

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta masih terus menginvestigasi faktor risiko kasus hepatitis akut yang menyebabkan kasus kematian pada 3 anak yang dirawat di RS dr. Cipto Mangunkusumo pada 1 Mei 2022 lalu.

Beberapa daerah juga melaporkan adanya tambahan kasus terkait hepatitis akut tersebut.

Namun, hal tersebut masih harus diselidiki lebih lanjut guna memastikan kasusnya terkait hepatitis akut atau bukan.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, hingga saat ini, tiga kasus kematian anak yang diduga akibat penyakit tersebut belum bisa digolongkan sebagai penyakit hepatitis akut dengan gejala berat.

Baca juga: Deteksi Dini Hepatitis Akut, Anak Mendadak Demam-Diare Disarankan ke Dokter

Nadia menjelaskan, dalam ketiga kasus ini, anak berusia 2 tahun belum mendapatkan vaksinasi hepatitis, usia 8 tahun baru mendapatkan vaksinasi hepatitis satu kali, dan usia 11 tahun sudah mendapatkan vaksinasi.

Ketiganya terkonfirmasi negatif Covid-19. Kemudian, berdasarkan hasil investigasi juga didapati bahwa satu anak memiliki penyakit penyerta.

Selain Itu, Nadia mengonfirmasi tidak ditemukan riwayat hepatitis dari anggota keluarga lain dari ketiga anak ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com