Mulai Hari ini, Larangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng Diberlakukan

Kompas.com - 28/04/2022, 08:13 WIB

Dian Erika Nugraheny,

Krisiandi

Tim Redaksi

Dian Erika Nugraheny

Penulis

Krisiandi

Editor

Lihat Foto

Dua orang anak duduk di dekat tanki minyak goreng curah saat proses pendistribusian pada gelaran pasar murah di halaman Korem 132 Tadulako di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (26/4/2022).Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) serta produk minyak goreng mulai 28 April mendatang. Larangan ekspor diberlakukan sebagai upaya menjamin ketersediaan minyak goreng di dalam negeri terpenuhi. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/foc.(Mohamad Hamzah)

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan paparan saat Refleksi Capaian 2021 dan Outlook Ekonomi 2022 di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (30/12/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, mulai 28 April 2022 atau hari ini pemerintah resmi menerapkan kebijakan pelarangan ekspor produk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), minyak sawit merah atau red palm oil (RPO), dan palm oil mill effluent (POME).

Selain itu, pemerintah juga melarang ekspor refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein dan used cooking oil.

Pemerintah juga akan menindak tegas pihak-pihak yang melanggar aturan ini.

“Pelarangan ekspor sementara minyak goreng ini merupakan komitmen kuat pemerintah untuk memprioritaskan masyarakat. Setiap pelanggaran yang terjadi akan ditindak dengan tegas," ujar Airlangga dilansir dari siaran pers di laman resmi Sekretariat Kabinet, Kamis (28/4/2022).

ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan paparan saat Refleksi Capaian 2021 dan Outlook Ekonomi 2022 di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (30/12/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pras.

"Pemerintah akan tegas menindak siapa saja yang melanggar keputusan tersebut,” tegasnya.

Airlangga menjelaskan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan memperhatikan pandangan serta tanggapan masyarakat, agar tidak menjadi perbedaan interpretasi maka kebijakan pelarangan ekspor dirinci berlaku untuk semua produk CPO, RPO, POME, RBD palm olein, dan used cooking oil.

Kebijakan ini diatur Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

"Kebijakan pelarangan ini diterapkan hingga tersedianya minyak goreng curah di masyarakat seharga Rp14.000 per liter yang merata di seluruh wilayah Indonesia," tutur Airlangga.

Airlangga menegaskan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan dan Polri melalui Satuan Tugas Pangan akan menerapkan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Pengawasan akan dilakukan secara terus-menerus termasuk dalam masa libur Idul Fitri.

“Evaluasi akan dilakukan secara terus-menerus atas kebijakan pelarangan ekspor ini. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dalam hal dianggap perlu, maka akan dilakukan penyesuaian kebijakan dengan situasi yang ada,” ujarnya.

Selain itu, dalam mempercepat distribusi minyak goreng curah ke masyarakat pemerintah melakukan percepatan pembayaran subsidi harga melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tanpa mengurangi good governance-nya.

Pemerintah juga menugaskan Perum Bulog untuk melakukan distribusi minyak goreng curah ke masyarakat, terutama di pasar-pasar tradisional.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan tidak mungkin membiarkan masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng.

Oleh karenanya, presiden meminta pelaku industri minyak sawit memahami kebijakan larangan ekspor yang diterapkan pemerintah.