Kompas.com - 28/04/2022, 08:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, mulai 28 April 2022 atau hari ini pemerintah resmi menerapkan kebijakan pelarangan ekspor produk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), minyak sawit merah atau red palm oil (RPO), dan palm oil mill effluent (POME).

Selain itu, pemerintah juga melarang ekspor refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein dan used cooking oil.

Pemerintah juga akan menindak tegas pihak-pihak yang melanggar aturan ini.

“Pelarangan ekspor sementara minyak goreng ini merupakan komitmen kuat pemerintah untuk memprioritaskan masyarakat. Setiap pelanggaran yang terjadi akan ditindak dengan tegas," ujar Airlangga dilansir dari siaran pers di laman resmi Sekretariat Kabinet, Kamis (28/4/2022).

Baca juga: Jokowi: Saya Tak Mungkin Membiarkan Warga Kesulitan Dapatkan Minyak Goreng

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan paparan saat Refleksi Capaian 2021 dan Outlook Ekonomi 2022 di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (30/12/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pras.
ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan paparan saat Refleksi Capaian 2021 dan Outlook Ekonomi 2022 di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (30/12/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pras.
"Pemerintah akan tegas menindak siapa saja yang melanggar keputusan tersebut,” tegasnya.

Airlangga menjelaskan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan memperhatikan pandangan serta tanggapan masyarakat, agar tidak menjadi perbedaan interpretasi maka kebijakan pelarangan ekspor dirinci berlaku untuk semua produk CPO, RPO, POME, RBD palm olein, dan used cooking oil.

Kebijakan ini diatur Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

"Kebijakan pelarangan ini diterapkan hingga tersedianya minyak goreng curah di masyarakat seharga Rp14.000 per liter yang merata di seluruh wilayah Indonesia," tutur Airlangga.

Airlangga menegaskan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan dan Polri melalui Satuan Tugas Pangan akan menerapkan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Pengawasan akan dilakukan secara terus-menerus termasuk dalam masa libur Idul Fitri.

“Evaluasi akan dilakukan secara terus-menerus atas kebijakan pelarangan ekspor ini. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dalam hal dianggap perlu, maka akan dilakukan penyesuaian kebijakan dengan situasi yang ada,” ujarnya.

Selain itu, dalam mempercepat distribusi minyak goreng curah ke masyarakat pemerintah melakukan percepatan pembayaran subsidi harga melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tanpa mengurangi good governance-nya.

Pemerintah juga menugaskan Perum Bulog untuk melakukan distribusi minyak goreng curah ke masyarakat, terutama di pasar-pasar tradisional.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan tidak mungkin membiarkan masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng.

Oleh karenanya, presiden meminta pelaku industri minyak sawit memahami kebijakan larangan ekspor yang diterapkan pemerintah.

"Saya ingin menegaskan bagi pemerintah kebutuhan pokok masyarakatnadalah yang utama. Ini prioritas paling tinggi dalam pertimbangan pemerintah setiap membuat keputusan," ujar Jokowi dalam keterangan videonya pada Rabu (27/4/2022).

"Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis kita malah mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng. Saya minta para pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik, dengan lebih jernih dan saya sebagai presiden tak mungkin membiarkan itu (kesulitan mendapat minyak goreng) terjadi," tegasnya.

Jokowi menjelaskan, sudah empat bulan kelangkaan minyak goreng berlangung. Pemerintah pun sudah mengupayakan berbagai kebijakan tetapi belum efektif.

"Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri. Larangan itu berlaku untuk ekspor dari sleuruh wilayah Indonesia termasuk dari kawasan berikat," jelasnya.

Baca juga: Ironi Negeri Produsen Minyak Sawit Terbesar yang Sulit Dapat Minyak Goreng...

Jokowi mengakui, larangan ini memang menimbulkan dampak negatif. Yakni berpotensi mengurangi potensi hasil panen petani yang tidak terserap.

Namun tujuan kebijakan ini untuk menambah pasokan dalam negeri hingga melimpah.

"Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat. Semestinya kalau melihat kapasitas produksi kebutuhan dalam negeri bisa dengan mudah tercukupi," tutur kepala negara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei SMRC: Anies Tak Cukup Signifikan Gaet Suara Nasdem di Jawa Barat

Survei SMRC: Anies Tak Cukup Signifikan Gaet Suara Nasdem di Jawa Barat

Nasional
Susi Pudjiastuti Diperiksa Kejagung terkait Kasus Korupsi Impor Garam

Susi Pudjiastuti Diperiksa Kejagung terkait Kasus Korupsi Impor Garam

Nasional
SMRC: Efek Deklarasikan Anies Capres, Suara Nasdem di Indonesia Bagian Timur Turun Tajam

SMRC: Efek Deklarasikan Anies Capres, Suara Nasdem di Indonesia Bagian Timur Turun Tajam

Nasional
Pimpinan KPK Wanti-wanti Hakim yang Berpotensi Disuap Saat Tangani Perkara

Pimpinan KPK Wanti-wanti Hakim yang Berpotensi Disuap Saat Tangani Perkara

Nasional
Ratusan Kader Demokrat Sambut Kedatangan Anies Baswedan

Ratusan Kader Demokrat Sambut Kedatangan Anies Baswedan

Nasional
Deolipa Resmi Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN Terkait Pernyataan Soal Putri Candrawathi

Deolipa Resmi Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN Terkait Pernyataan Soal Putri Candrawathi

Nasional
Menghitung Untung Rugi Nasdem Usung Anies Baswedan Jadi Capres 2024

Menghitung Untung Rugi Nasdem Usung Anies Baswedan Jadi Capres 2024

Nasional
Survei SMRC: Ceruk Suara Nasdem dari Pemilih Anies Meningkat

Survei SMRC: Ceruk Suara Nasdem dari Pemilih Anies Meningkat

Nasional
TNI AL Segera Miliki 2 Kapal Perang Pemburu Ranjau Asal Jerman

TNI AL Segera Miliki 2 Kapal Perang Pemburu Ranjau Asal Jerman

Nasional
Anies Bakal Temui AHY dan Hasrat Demokrat 'Kawinkan' Keduanya

Anies Bakal Temui AHY dan Hasrat Demokrat "Kawinkan" Keduanya

Nasional
Kemenag Bakal Santuni Keluarga Korban Meninggal akibat Banjir di MTsN 19 Jakarta

Kemenag Bakal Santuni Keluarga Korban Meninggal akibat Banjir di MTsN 19 Jakarta

Nasional
Ultimatum Suporter ke PSSI, Desak Tragedi Kanjuruhan Berikan Rasa Keadilan bagi Aremania

Ultimatum Suporter ke PSSI, Desak Tragedi Kanjuruhan Berikan Rasa Keadilan bagi Aremania

Nasional
Campur Tangan DPR dalam Pemilihan Ketua Komnas HAM Dinilai Menabrak Aturan

Campur Tangan DPR dalam Pemilihan Ketua Komnas HAM Dinilai Menabrak Aturan

Nasional
Korupsi Berulang Kepala Daerah

Korupsi Berulang Kepala Daerah

Nasional
Dukung KTT G20, Menkes: PeduliLindungi Tersedia Dalam 13 Bahasa

Dukung KTT G20, Menkes: PeduliLindungi Tersedia Dalam 13 Bahasa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.