Sidang Perdana Gugatan UU IKN Busyro Muqoddas dkk, MK Nilai Alasan Pemohon Kurang Komprehensif

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang perdana permohonan uji formil Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang dilayangkan oleh Busyro Muqoddas dkk digelar di Mahkamah Konstitusi, Senin (25/4/2022).

Berdasarkan draf permohonan yang diunduh dari situs MK, 6 pemohon itu yakni Busyro Muqoddas sebagai dosen, Trisno Raharjo (dosen), Yati Dahlia (ibu rumah tangga/warga Sepaku terdampak IKN), Dwi Putri Cahyawati (Dekan FH Universitas Muhammadiyah Jakarta), Aliansi Masyarakat Adat Indonesia (AMAN) diwakili Sekjen Rukka Sombolinggi, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) diwakili Ketua Pengurus Zenzi Suhadi dan Sekretaris Pengurus M Ishlah.

Para pemohon menitikberatkan soal partisipasi publik yang bermakna yang dianggap tidak ditempuh pemerintah dan DPR sebelum menyetujui UU IKN.

Baca juga: Merasa Haknya Dipreteli, Sopir Angkot Terisak Bacakan Berkas Perkara Uji Formil UU IKN

Namun, dalam sidang ini, majelis hakim yang terdiri dari Aswanto, Manahan Sitompul, dan Saldi Isra menyoroti sejumlah hal teknis dalam draf permohonan uji formil yang dianggap masih perlu perbaikan.

Salah satu hal yang disorot adalah soal alasan 6 pemohon yang dianggap belum komprehensif.

"Yang paling penting bagi kami, orang ini, pemohon ini, bisa diperlihatkan kerugian atau potensi kerugiannya. Karena dalil terbesarnya terkait partisipasi masyarakat, tolong dijelaskan, kira-kira ini orang terdampak langsung atau dia orang yang concern. Sehingga tergambar apa hubungan atau keterkaitan antara pemohon dengan permohonan pengujian formil ini," kata hakim Saldi Isra dikutip siaran langsung via akun YouTube resmi Mahkamah Konstitusi, Senin siang.

"Itu (sudah tercantum dalam) Putusan MK Nomor 91 (Tahun 2020). Kalau terdampak langsung bagaimana dampaknya, kalau concern apa yang dia lakukan soal pemindahan ibu kota negara ini," lanjutnya.

Baca juga: Deretan Warga dan Tokoh yang Gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi

Saldi mengatakan, penjelasan-penjelasan merinci seperti itu perlu ikut dimuat dalam permohonan mereka.

Para pemohon juga diminta dengan jelas mencantumkan pasal UUD 1945 tentang hak konstitusional mereka yang terlanggar oleh keberadaan UU IKN.

Sementara itu, pasal-pasal UUD 1945 yang disertakan para pemohon dalam draf permohonannya baru menyangkut soal alasan UU IKN dianggap tak sesuai konstitusi.

Saldi juga meminta agar para pemohon melengkapi bukti pendukung bahwa pembuatan UU IKN tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna.

"Anda mengklaim begini-begini tapi tidak ada buktinya, itu agak repot. Sekali lagi, harus dikemukakan juga bukti-bukti yang dapat memperkuat apa yang diklaim di permohonan Saudara ini untuk pada akhirnya mengatakan itu benar," ungkapnya.

"Misalnya, salah satu, di substansi permohonan, para ahli mengatakan begini. Tapi siapa ahli itu, di mana ngomongnya, apa buktinya, itu tidak ada. Itu harus dibuktikan yang kayak-kayak begitu," tutup Saldi.

Baca juga: Walhi dan AMAN Gugat UU IKN karena Pembentukannya Tak Libatkan Partisipasi Penuh Warga

Alasan pemohon

Sebelumnya, Busyro Muqoddas dkk yang mengatasnamakan diri Aliansi Rakyat Gugat Pemindahan Ibu Kota Negara (Argumen), mendaftarkan gugatan uji formil UU IKN pada 1 April 2022.

UU IKN yang pembahasannya super kilat membuatnya abai pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan rakyat, termasuk akademisi dan warga di lokasi IKN yang akan terdampak langsung megaproyek tersebut.

“RUU Ibu Kota Negara dibahas di DPR sejak 7 Desember 2021 hingga disahkan 18 Januari 2022 (47 hari). Jika dikurangi dengan masa reses DPR terhitung 16 Desember sampai dengan 10 Januari 2022, praktis RUU Ibu Kota Negara hanya dibahas 17 hari saja,” ungkap Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum, dan HAM AMAN, Muhammad Arman dalam keterangan tertulis, Kamis (31/3/2022) malam.

Selain menutup partisipasi penuh warga, pemindahan ibu kota ini dianggap tak sensitif karena dilakukan di saat ekonomi baru mulai pulih usai dihantam pandemi Covid-19.

Para pemohon beranggapan, dana sekitar Rp 466 triliun untuk membangun ibu kota negara baru seharusnya dapat dialokasikan untuk pemulihan ekonomi.

Baca juga: Seorang Warga Adat Terdampak Ibu Kota Baru Ikut Gugat UU IKN ke MK

“Pertimbangan dampak lingkungan hidup, pelanggaran hak masyarakat adat dan masyarakat lokal di wilayah Ibu Kota Negara baru, ancaman perampasan wilayah adat, penggusuran, dan pembesaran eksploitasi wilayah penyanggah dan wilayah penyokong material pembangunan mega proyek Ibu Kota Negara baru di wilayah seluas 256.142 hektar, tidak digubris sama sekali oleh pengurus negara,” ujar Arman.