Kompas.com - 25/04/2022, 09:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas terkini menunjukkan sebanyal 66,3 persen mengangga bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak mampu mengendalikan kenaikan harga bahan pokok di bulan puasa.

Sementara 32,5 responden menilai pemerintah mampu mengendalikan harga-harga.

Melihat dari anggapan responden, saat ini penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat. 

Baca juga: PKS Kritik Pemerintah Tak Mampu Rem Kenaikan Harga Barang Kebutuhan Pokok

"Jka pemerintah tidak ingin kehilangan kepercayaan publik," kata peneliti Litbang Kompas, Arita Nugraheni, dikutip dari Kompas.id, Senin (25/4/2022).

Jajak pendapat ini juga merekam penilaian responden terhadap kemampuan pemerintah memastikan ketersediaan bahan pokok di bulan puasa.

Hasilnya, 53,5 persen responden menilai pemerintah mampu menyediakan bahan pokok.

Mereka yang menyatakan tidak mampu sebesar 43,8 persen.

Kendati demikian, responden juga meyakini pemerintah akan memastikan daya beli masyarakat pada kebutuhan pokok.

Tercatat sebanyak 50,8 persen responden yakin pemerintah akan memastikan daya beli masyarakat pada kebutuhan pokok, sedangkan 46,1 persen tidak yakin.

Hal tersebut, kata Arita, menandakan bahwa harapan masih tetap ada untuk pemerintah sesegera mungkin meredakan keresahan masyarakat terkait kondisi kebutuhan pokok.

Baca juga: Demo 21 April, Mahasiswa Tuntut Pemerintah Turunkan Harga Bahan Pokok

"Setidaknya, Lebaran tahun ini bisa menjadi momentum untuk membangkitkan kembali harapan publik akan pulihnya kondisi ekonomi setelah diguncang pandemi," pungkas Arita.

Adapun jajak pendapat ini diselenggarakan melalui wawancara kepada 504 orang responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi pada 5-9 April 2022.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian ± 4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PDI-P Buka Peluang Gabung Koalisi, PKB Serahkan ke Cak Imin dan Prabowo

PDI-P Buka Peluang Gabung Koalisi, PKB Serahkan ke Cak Imin dan Prabowo

Nasional
Kuasa Hukum: Surya Darmadi Kaget Disebut Rugikan Negara Hingga Rp 78 Triliun

Kuasa Hukum: Surya Darmadi Kaget Disebut Rugikan Negara Hingga Rp 78 Triliun

Nasional
Istri Ferdy Sambo Sudah Diperiksa Timsus Polri Soal Kematian Brigadir J

Istri Ferdy Sambo Sudah Diperiksa Timsus Polri Soal Kematian Brigadir J

Nasional
Mantan Wali Kota Cimahi Ditetapkan Tersangka Suap Eks Penyidik KPK

Mantan Wali Kota Cimahi Ditetapkan Tersangka Suap Eks Penyidik KPK

Nasional
Kementerian KP Cetak Lulusan Pendidikan Siap Kerja dan Berwirausaha

Kementerian KP Cetak Lulusan Pendidikan Siap Kerja dan Berwirausaha

Nasional
Pakar Sebut Upaya Sambo Beri Amplop Petugas LPSK Termasuk Suap

Pakar Sebut Upaya Sambo Beri Amplop Petugas LPSK Termasuk Suap

Nasional
Deolipa Gugat Kapolri-Kabareskrim Bayar 'Fee' Rp 15 Miliar, Polri: 'Monggo' Saja

Deolipa Gugat Kapolri-Kabareskrim Bayar "Fee" Rp 15 Miliar, Polri: "Monggo" Saja

Nasional
Pengacara: Sebelum Dibawa ke RS, Surya Darmadi Jawab 9 Pertanyaan Terkait Perusahaan

Pengacara: Sebelum Dibawa ke RS, Surya Darmadi Jawab 9 Pertanyaan Terkait Perusahaan

Nasional
Sambo Diduga Coba Suap Petugas LPSK, Pakar: Percobaan Korupsi Dapat Dihukum

Sambo Diduga Coba Suap Petugas LPSK, Pakar: Percobaan Korupsi Dapat Dihukum

Nasional
Mantan Wali Kota Cimahi Kembali Kenakan Rompi Tahanan KPK

Mantan Wali Kota Cimahi Kembali Kenakan Rompi Tahanan KPK

Nasional
Waketum PAN Sebut Sandiaga Uno Diusung Jadi Capres oleh Sebagian Besar DPD

Waketum PAN Sebut Sandiaga Uno Diusung Jadi Capres oleh Sebagian Besar DPD

Nasional
Densus 88: 5 Tersangka Teroris yang Ditangkap Sebar Propaganda Lewat Medsos ISIS di Indonesia

Densus 88: 5 Tersangka Teroris yang Ditangkap Sebar Propaganda Lewat Medsos ISIS di Indonesia

Nasional
Belum Longgarkan Penggunaan Masker, Ini Penjelasan Kemenkes

Belum Longgarkan Penggunaan Masker, Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Jokowi: Menteri dan Kepala Daerah Tak Bisa Lagi Kerja Sekadar Rutinitas

Jokowi: Menteri dan Kepala Daerah Tak Bisa Lagi Kerja Sekadar Rutinitas

Nasional
Jokowi: APBD di Bank Masih Rp 193 Triliun, Belanja Daerah Baru 39,3 persen

Jokowi: APBD di Bank Masih Rp 193 Triliun, Belanja Daerah Baru 39,3 persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.