JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak pendapat yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas menunjukkan, mayoritas publik menganggap pemerintah lebih fokus pada pembangunan ibu kota baru ketimbang kondisi ekonomi masyarakat.
Survei tersebut menangkap ada 51,3 persen responden yang menilai pemerintah lebih fokus pada pembangunan ibu kota baru, berbanding 47,1 persen yang tidak setuju dengan anggapan tersebut.
"Artinya, ada lebih dari separuh responden yang merasa haluan pemerintah belum cukup mengarah pada persoalan domestik masyarakat," tulis peneliti Litbang Kompas Arita Nugrahaeni, dikutip dari Harian Kompas, Senin (25/4/2022).
Baca juga: Makna 24 Tumpeng yang Dipotong Cak Imin di Titik Nol IKN: Kerja 24 Jam dan Pemilu 2024
Arita menyebutkan, tak dapat dimungkiri jika pemerintah menggebu-gebu menyiapkan pembangunan ibu kota negara (IKN).
Hal itu terlihat dari proses pembahasan Rancangan Undang-Undang IKN yang hanya memakan waktu 43 hari hingga disahkan pada Januari 2022.
Lalu, pada 15 Februari 2022, Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang IKN. Tak lebih dari satu bulan berselang, Jokowi pun melantik kepala dan wakil otorita IKN.
Survei yang sama menunjukkan, mayoritas responden (66,3 persen) menilai pemerintah tak mampu mengendalikan kenaikan harga bahan pokok pada bulan Ramadhan ini.
Sementara itu, 43,8 persen responden menganggap pemerintah tidak mampu memastikan ketersediaan bahan pokok.
"Memprioritaskan masyarakat saat ini sangat penting jika pemerintah tidak ingin kehilangan kepercayaan publik. Pengalaman publik terhadap kelangkaan bahan pokok menyebabkan pesimisme," tulis Arita.
Kendati demikian, separuh responden (50,8 persen) yakin pemerintah akan memastikan daya beli masyarakat pada kebutuhan pokok.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanSegera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.