Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang Kompas: Mayoritas Responden Anggap Pemerintah Lebih Fokus Bangun IKN ketimbang Ekonomi Rakyat

Kompas.com - 25/04/2022, 07:52 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak pendapat yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas menunjukkan, mayoritas publik menganggap pemerintah lebih fokus pada pembangunan ibu kota baru ketimbang kondisi ekonomi masyarakat.

Survei tersebut menangkap ada 51,3 persen responden yang menilai pemerintah lebih fokus pada pembangunan ibu kota baru, berbanding 47,1 persen yang tidak setuju dengan anggapan tersebut.

"Artinya, ada lebih dari separuh responden yang merasa haluan pemerintah belum cukup mengarah pada persoalan domestik masyarakat," tulis peneliti Litbang Kompas Arita Nugrahaeni, dikutip dari Harian Kompas, Senin (25/4/2022).

Baca juga: Makna 24 Tumpeng yang Dipotong Cak Imin di Titik Nol IKN: Kerja 24 Jam dan Pemilu 2024

Arita menyebutkan, tak dapat dimungkiri jika pemerintah menggebu-gebu menyiapkan pembangunan ibu kota negara (IKN).

Hal itu terlihat dari proses pembahasan Rancangan Undang-Undang IKN yang hanya memakan waktu 43 hari hingga disahkan pada Januari 2022.

Lalu, pada 15 Februari 2022, Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang IKN. Tak lebih dari satu bulan berselang, Jokowi pun melantik kepala dan wakil otorita IKN.

Survei yang sama menunjukkan, mayoritas responden (66,3 persen) menilai pemerintah tak mampu mengendalikan kenaikan harga bahan pokok pada bulan Ramadhan ini.

Sementara itu, 43,8 persen responden menganggap pemerintah tidak mampu memastikan ketersediaan bahan pokok.

"Memprioritaskan masyarakat saat ini sangat penting jika pemerintah tidak ingin kehilangan kepercayaan publik. Pengalaman publik terhadap kelangkaan bahan pokok menyebabkan pesimisme," tulis Arita.

Kendati demikian, separuh responden (50,8 persen) yakin pemerintah akan memastikan daya beli masyarakat pada kebutuhan pokok.

Menurut Arita, hal ini menujukkan bahwa di tengah evaluasi yang diberikan, publik masih berharap pemerintah sesegera mungkin meredakan keresahan mengenai kebutuhan pokok.

Baca juga: Pasok Air Minum ke IKN, Bendungan Sepaku Semoi Mulai Diisi Air pada 2023

"Hal ini bisa dimulai dengan menyeimbangkan perhatian pemerintah, antara agenda yang ada dalam dinamika elite dengan kondisi riil yang kini dihadapi masyarakat," tulis dia.

Adapun jajak pendapat ini diselenggarakan melalui wawancara kepada 504 orang responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi pada 5-9 April 2022.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian ± 4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com