Kompas.com - 22/04/2022, 15:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menganggap pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memperjelas pelaksanaan Pemilu 2024.

Menurutnya,  Pemilu 2024 akan terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan yaitu 14 Februari 2024.

"Jadi sebenarnya, kalau bagi PPP, sudah clear ini (soal Pemilu)," kata Baidowi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/4/2022).

Pria yang akrab disapa Awiek ini menerangkan, partainya sejak awal sudah tegas menolak wacana penundaan pemilu.

Baca juga: Fadli Zon Sepakat dengan Megawati, Polemik Penundaan Pemilu Tidak Seharusnya Ada

PPP disebut tetap taat pada konstitusi yang mengatur bahwa pelaksanaan pemilu digelar lima tahun sekali.

"Dan sampai hari ini, belum ada perubahan konstitusi. Presiden Jokowi pun telah menegaskan pelaksanaan pemilu konsisten tahun 2024," ujarnya.

Selain itu, pemilu 2024 juga tetap akan terlaksana berkaca pada pelantikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027.

Adapun KPU dan Bawaslu merupakan pihak penyelenggara yang menentukan pelaksanaan pemilu. Kedua pihak ini juga disebut telah memberikan penegasan bahwa akan menyelenggarakan pemilu 2024.

"Penegasan dari KPU (yang baru), setelah rapat dengan DPR juga menegaskan akan menggelar Pemilu sesuai jadwal yang disepakati," jelas anggota Komisi VI DPR ini.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menegaskan tidak ada penundaan Pemilu 2024.

Baca juga: Sekjen PAN: Pernyataan Ibu Mega Kian Kuatkan Tekad Pemilu Sesuai Jadwal

Pemilu itu, kata dia, harus berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

"Saya tegas mengatakan sebagai ketua partai, no! Tak ada penundaan (pemilu) sama sekali. Tetap berjalan dengan apa adanya," kata Megawati dalam acara Kick Off Pembentukan BRIDA yang ditayangkan secara virtual, Rabu (20/4/2022).

Ia mengungkapkan, Presiden Jokowi juga telah menegaskan bahwa pemilu tidak akan ditunda. Wacana penundaan pemilu, menurut Megawati, tak ubahnya sebagai permainan politik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Keluhkan KPU Batasi Akses Awasi Verifikasi Administrasi Parpol

Bawaslu Keluhkan KPU Batasi Akses Awasi Verifikasi Administrasi Parpol

Nasional
LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

Nasional
Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

Nasional
TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

Nasional
Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

Nasional
Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

Nasional
Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

Nasional
Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

Nasional
Temukan 'Overbudget' dan 'Overservice', Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Temukan "Overbudget" dan "Overservice", Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Nasional
Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Nasional
Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Nasional
Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Nasional
Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Nasional
Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.