Kompas.com - 22/04/2022, 14:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang masih dalam proses revisi mengatur pengecualian korban pemerkosaan dan perempuan yang memiliki indikasi kedaruratan medis dari ancaman pidana.

Hal tersebut diungkapkan oleh Tim Perumus RKUHP Harkristuti Harkrisnowo di dalam diskusi Publik Pengaturan Aborsi dalam Upaya Pembaruan KUHP secara virtual, Jumat (22/4/2022).

"Di kita sederhana, perempuan yang melakukan aborsi pidana selama empat tahun. Akan tetapi membuat pengecualian, kecuali perempuan yang merupakan korban pemerkosaan dengan usia kehamilan tidak lebih dari 12 minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis," ujar Harkristuti.

Baca juga: Revisi KUHP Dinilai Harus Tegaskan Pemaksaan Aborsi sebagai Kekerasan Seksual

Ketentuan di dalam RKUHP tersebut berbeda dengan aturan terkait aborsi di dalam KUHP yang saat ini masih berlaku.

Pada Pasal 346 KUHP disebutkan, wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

"Kata aborsi di dalam KUHP di dalamnya tadinya tidak ada, tadinya menggunakan pengguguran kandungan. Kemudian berdiskusi dengan teman-teman kedokteran, kandungan itu tidak digugurkan tetapi bayi di dalamnya, akhirnya menggunakan istilah aborsi sesuai dengan dimaknai di bidang kesehatan," jelas Harkristuti.

Ia pun menjelaskan, ketentuan batasan usia kandungan tidak lebih dari 12 minggu merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) serta hasil kompromi dengan tim kedokteran serta berbagai organisasi masyarakat sipil.

Baca juga: Pemerkosaan dan Aborsi Tak Diatur di RUU TPKS, Menteri PPPA Jamin Hak Korban Tetap Terpenuhi

Berdasarkan hasil kompromi tersebut, diputuskan pada 12 minggu pertama kehamilan merupakan saat yang dianggap masih aman untuk melakukan aborsi.

Selain itu, di dalam RKUHP Pasal 468 Ayat (1) diatur pidana bagi setiap orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan yakni pidana penjara lima tahun.

Adapun pada Ayat (2) dijelaskan, bila aborsi dilakukan tanpa persetujuan perempuan, maka hukuman pidana penjara diperberat menjadi 12 tahun.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Imam Kambali

KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Imam Kambali

Nasional
Mantan Kepala Bappeda Jatim Budi Setiawan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar

Mantan Kepala Bappeda Jatim Budi Setiawan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar

Nasional
Putri Candrawati Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Brigadir J Harap Motif Pembunuhan Terbuka

Putri Candrawati Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Brigadir J Harap Motif Pembunuhan Terbuka

Nasional
Wali Kota Wahdi Ingin Produk Lokal Kota Metro Penuhi TKDN 25 Persen

Wali Kota Wahdi Ingin Produk Lokal Kota Metro Penuhi TKDN 25 Persen

Nasional
Jokowi Bertemu Surya Paloh di Istana, Bahas Apa ?

Jokowi Bertemu Surya Paloh di Istana, Bahas Apa ?

Nasional
TNI AL Akan Gelar Latihan Armada Jaya, Pesawat Udara hingga Kapal Selam Dikerahkan

TNI AL Akan Gelar Latihan Armada Jaya, Pesawat Udara hingga Kapal Selam Dikerahkan

Nasional
Kenang Jasa Pahlawan, TNI AL Gelar Doa Bersama di Laut Jakarta

Kenang Jasa Pahlawan, TNI AL Gelar Doa Bersama di Laut Jakarta

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Perkara Irjen Ferdy Sambo dan 3 Tersangka Lain dalam Kasus Brigadir J

Kejagung Teliti Berkas Perkara Irjen Ferdy Sambo dan 3 Tersangka Lain dalam Kasus Brigadir J

Nasional
Ada 10 Kota dengan Realisasi APBD Rendah, Salah Satunya Depok

Ada 10 Kota dengan Realisasi APBD Rendah, Salah Satunya Depok

Nasional
KPK Tahan Eks Kepala Bappeda Jatim Terkait Suap Bantuan Keuangan Kabupaten Tulungagung

KPK Tahan Eks Kepala Bappeda Jatim Terkait Suap Bantuan Keuangan Kabupaten Tulungagung

Nasional
Pengacara Mengaku Kena 'Prank' Istri Ferdy Sambo soal Dugaan Pelecehan Seksual

Pengacara Mengaku Kena "Prank" Istri Ferdy Sambo soal Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
Jokowi Izinkan Warga Miskin Ekstrem Terima Bansos Lebih dari Satu Kali

Jokowi Izinkan Warga Miskin Ekstrem Terima Bansos Lebih dari Satu Kali

Nasional
UPDATE 19 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,70 Persen, Ketiga 25,18 Persen

UPDATE 19 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,70 Persen, Ketiga 25,18 Persen

Nasional
5 Sikap Komnas HAM-Komnas Perempuan Usai Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J

5 Sikap Komnas HAM-Komnas Perempuan Usai Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Vladimir Putin dan Xi Jinping Akan Hadiri KTT G20, Bagaimana Ukraina?

Vladimir Putin dan Xi Jinping Akan Hadiri KTT G20, Bagaimana Ukraina?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.