Moeldoko: Petani Sawit Jangan Cuma Bisa Tanam, Nunggu Panen dan Jualan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, sudah saatnya petani sawit menjadi pelaku utama rantai pasok CPO untuk produksi minyak goreng dan biodiesel dalam negeri.

Hal ini disampaikannya saat menerima perwakilan petani sawit swadaya berkelanjutan, di gedung Bina Graha Jakarta, Jum’at (22/4/2022).

“Petani sawit jangan hanya bisa tanam, menunggu hasil panen, dan jualan saja. Sudah waktunya jadi pelaku utama dan terlibat dalam rantai pasok CPO,” ujar Moeldoko dilansir dari siaran pers KSP.

Moeldoko menuturkan, petani sawit swadaya harus mau berubah dan terus meningkatkan kemampuan produksinya.

Baca juga: Lawan Covid-19, Petani Sawit Patungan Sumbang 50.000 Masker ke Pemprov Riau

Sehingga bisa menghasilkan bahan baku yang berkualitas.

"Yang tak kalah penting, petani sawit swadaya perlu membentuk sebuah korporasi atau badan usaha, agar memiliki kekuatan dan nilai jual dalam industri pengolahan sawit," tegasnya.

“Sesuai arahan bapak Presiden, petani harus memiliki lima hal. Yakni, berkelompok, berkoperasi, membangun korporasi, memiliki sarana usaha pasca panen, dan memahami marketing. Ini penting, agar petani tidak hanya kebagian capek dan lelah saja,” jelas Moeldoko.

Menanggapi hal itu, perwakilan petani Rukaiyah Rafik mengungkapkan, saat ini ada dua koperasi petani swadaya, yakni di Kalimantan Tengah dan Jambi.

Keduanya mulai menginisiasi pabrik CPO dan direncanakan bisa berkembang menjadi pabrik minyak goreng.

“Ini butuh dukungan dari semua pihak agar prosesnya lebih cepat dan mendapat dukungan pendanaan dari program sarpras Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS),” ujar Rukaiyah.

Dalam kesempatan itu, Rukaiyah juga menyebutkan, petani sawit swadaya memiliki peran penting dalam menjamin pasokan CPO Indonesia.

Dengan mengelola 6,7 hektare dari total luas kebun sawit yang mencapai 16 juta hektare, petani sawit swadaya telah berkontribusi pada pendapatan pungutan ekspor sebesar 41 persen.

Namun, pungutan ekspor yang dikelola oleh BPDPKS tersebut, masih belum dirasakan manfaatnya oleh para petani sawit swadaya.

“Kami minta Kantor Staf Presiden bisa memfasilitasi kami untuk bisa terlibat di dalam BPDPKS,” katanya.

Menurut Rukaiyah, dengan adanya perwakilan petani sawit swadaya di BPDPKS, diharapkan akan ada dukungan dana untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan, dan pengembangan sarana prasarana perkebunan kelapa sawit yang dikelola petani swadaya.