Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amien Rais Minta Luhut Mundur, Jubir: Kita Sabar Saja

Kompas.com - 22/04/2022, 12:47 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves), Jodi Mahardi menanggapi pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais yang meminta Luhut Binsar Pandjaitan mengundurkan diri dari kabinet Presiden Joko Widodo.

Menurut Jodi, pihaknya memilih bersabar menghadapi kritikan yang disampaikan.

"Kita sabar saja," kata Jodi saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (22/4/2022).

Baca juga: Amien Rais Minta Luhut Mundur, Politisi PDI-P: Harapan Standar Etis terhadap Luhut Tinggi

Lebih lanjut, Jodi menjelaskan perihal big data yang pernah diungkapkan oleh Luhut. 

Adapun Luhut mengklaim ada big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.

Informasi soal big data pertama kali diungkapkan oleh Luhut saat menjadi bintang tamu dalam sebuah podcast.

Soal big data itu menjadi pembahasan hangat di masyarakat karena dianggap hanya mengada-ada.

"Di podcast, Pak Menko mengatakan, '...…karena gini, kita kan punya big data, saya ini lihat big data, big data itu meng-grab kira-kira 110 juta… macam-macam, Facebook, macam-macam, …kadang ada orang main Twitter, Twitter itu kan kira-kira 10 jutalah… kalau di menengah bawah ini, itu ngomong pokoknya pengen tenang, …ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin kan, sakit gigi dengar kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah… itu menimbulkan enggak bagus… masak terus-terusan gitu…'," ujar Jodi menjelaskan apa yang disampaikan Luhut saat itu.

Baca juga: Amien Rais Minta Luhut Mundur, Demokrat Minta Jokowi Tindak Menteri yang Bermanuver Soal Penundaan Pemilu

Apabila diringkas, menurutnya, ada tiga poin yang disampaikan Luhut pada penjelasan tersebut.

"Pertama, Pak Luhut melihat big data aspirasi politik masyarakat (yang disebut dengan estimasi 110 juta data dari berbagai platform media sosial)," tutur Jodi.

"Kedua, dari big data tersebut dibaca aspirasi sebagai berikut: kelas menengah bawah resah dengan situasi ekonomi, dan terganggu dengan polarisasi politik," lanjutnya.

Ketiga, keluhan tersebut datang dari warga dengan afiliasi politik yang beragam (dari berbagai kelompok masyarakat dengan berbagai pilihan politik).

Tetapi, kata Jodi, pernyataan Luhut itu kemudian berputar oleh beberapa media.

"Sekarang menjadi kesimpulan: 'LBP memiliki big data 110 juta orang yang mendukung penundaan pemilu 2024.' Ini berbeda sekali dengan tiga poin itu," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais melayangkan sejumlah kritik kepada Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com