Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/04/2022, 09:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengungkapkan kekhawatiran partainya akan wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, terus bergulir meski demonstrasi 11 April 2022 sudah usai.

Pasalnya, ia menilai bahwa belum ada penegasan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait wacana tersebut. Sementara, untuk wacana penundaan pemilu dinilai sudah selesai.

"Kalau perpanjangan pemilu saya anggap selesai saat demo kemarin. Tapi jangan salah wacana tiga periode Presiden bisa saja dimainkan kembali usai lebaran," kata Andi dalam keterangan yang diterima, Rabu (20/4/2022).

Andi menyampaikan hal tersebut dalam sebuah diskusi bersama internal Demokrat di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (19/4/2022) malam.

Baca juga: Soal Wacana Presiden Tiga Periode, Survei INSIS Nilai SBY Berpeluang Maju Capres

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menuturkan, terkait wacana presiden tiga periode yang terus bergulir juga dikarenakan kurang utuhnya 'pembisik' Presiden dalam memberikan penjelasan.

Hanya saja, Andi tak menyebutkan siapa pembisik Jokowi yang dimaksud.

Oleh karena itu, Andi meminta pembisik Jokowi segera menyampaikan baik buruknya wacana tiga periode secara utuh.

"Kita harapakan pembisik Presiden Jokowi harus menyampaikan yang utuh dan benar, tidak seperti saat ini terkesan tidak utuh," jelasnya.

Andi pun lantas membandingkan pemerintahan Jokowi dengan era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia mengklaim bahwa semua persoalan yang terjadi di era SBY dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, para menteri pun juga diminta untuk berhati-hati dalam berbicara.

Baca juga: Fraksi Nasdem Harap Pernyataan Jokowi Akhiri Polemik Penundaan Pemilu dan Tiga Periode

Ia mengatakan, kondisi ini berbeda mana kala kini para menteri Jokowi justru masih terus bicara soal penundaan pemilu.

"Harusnya para menteri taat kepada atasanya yaitu Presiden, karena Presiden satu garis," ujar dia.

Di sisi lain, Andi juga mengomentari partai koalisi pemerintah yang dinilai tidak utuh lagi.

Sebab, partai politik dilihat malah sibuk mencari dan memikirkan bagaimana berkoalisi menuju Pemilu 2024.

Diketahui, Presiden Jokowi kembali angkat bicara soal ramainya wacana penundaan pemilu 2024.

Kali ini, dalam rapat terbatas (ratas) kabinet di Istana Negara, Jokowi menyampaikan Pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024.

"Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak itu sudah ditetapkan," kata Presiden Jokowi dalam keterangan yang dikutip dari channel YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4/2022).

Baca juga: Demokrat Harap Para Pembantu Jokowi Benar-benar Hentikan Manuver Politik soal Tiga Periode

"Saya kira sudah jelas, sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024," tambah dia.

Namun Jokowi belum menyampaikan penegasannya soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode yang juga terus diperbincangkan hingga sekarang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Perintahkan Jajarannya Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara dengan 'Scientific Crime Investigation'

Kapolri Perintahkan Jajarannya Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara dengan "Scientific Crime Investigation"

Nasional
Pendaftaran Capres Dipersingkat, KPU Jamin Hak Parpol dan Kandidat Tak Dipangkas

Pendaftaran Capres Dipersingkat, KPU Jamin Hak Parpol dan Kandidat Tak Dipangkas

Nasional
Propam Polri Awasi Penyelidikan Kematian Ajudan Kapolda Kaltara di Rumah Dinas

Propam Polri Awasi Penyelidikan Kematian Ajudan Kapolda Kaltara di Rumah Dinas

Nasional
KPA: Proyek Strategis Nasional Jokowi 'Lapar Tanah', Picu 73 Konflik Agraria sejak 2020

KPA: Proyek Strategis Nasional Jokowi "Lapar Tanah", Picu 73 Konflik Agraria sejak 2020

Nasional
Bahas Kerja Sama Regional di PBB, Menlu Pamer Keketuaan Indonesia di ASEAN

Bahas Kerja Sama Regional di PBB, Menlu Pamer Keketuaan Indonesia di ASEAN

Nasional
Pemerintah-DPR Dinilai Diam-diam Obral HGU 190 Tahun untuk Investor Lewat Revisi UU IKN

Pemerintah-DPR Dinilai Diam-diam Obral HGU 190 Tahun untuk Investor Lewat Revisi UU IKN

Nasional
Di PBB, Menlu Singgung Nasib Dunia Masih Ditentukan Segelintir Negara

Di PBB, Menlu Singgung Nasib Dunia Masih Ditentukan Segelintir Negara

Nasional
Gerilya Para Elite PSI demi 'Menjemput' Kaesang Pangarep

Gerilya Para Elite PSI demi "Menjemput" Kaesang Pangarep

Nasional
Kaesang Masuk PSI, Pengamat: Mengafirmasi Jokowi Main Politik 2 Kaki

Kaesang Masuk PSI, Pengamat: Mengafirmasi Jokowi Main Politik 2 Kaki

Nasional
Kapolri Dalami Penyebab Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara

Kapolri Dalami Penyebab Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara

Nasional
Kapolri Perintahkan Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara Diusut Tuntas

Kapolri Perintahkan Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara Diusut Tuntas

Nasional
Ganjar Soal Mahfud jadi Cawapres: Saya Kira Bisa

Ganjar Soal Mahfud jadi Cawapres: Saya Kira Bisa

Nasional
Kemlu: WNI Diculik di Malaysia Sudah Diserahkan ke KJRI

Kemlu: WNI Diculik di Malaysia Sudah Diserahkan ke KJRI

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Publik Akan Gunakan Hak Pilih Sebab Yakin Pemilu 2024 Aman

Survei Litbang "Kompas": Publik Akan Gunakan Hak Pilih Sebab Yakin Pemilu 2024 Aman

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Publik Nilai Kinerja KPU-Bawaslu Baik Jaminan Pemilu Aman dan Damai

Survei Litbang "Kompas": Publik Nilai Kinerja KPU-Bawaslu Baik Jaminan Pemilu Aman dan Damai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com