Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Anggap Wacana Penundaan Pemilu Sudah Selesai, tapi Soal Tiga Periode Belum

Kompas.com - 20/04/2022, 09:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengungkapkan kekhawatiran partainya akan wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, terus bergulir meski demonstrasi 11 April 2022 sudah usai.

Pasalnya, ia menilai bahwa belum ada penegasan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait wacana tersebut. Sementara, untuk wacana penundaan pemilu dinilai sudah selesai.

"Kalau perpanjangan pemilu saya anggap selesai saat demo kemarin. Tapi jangan salah wacana tiga periode Presiden bisa saja dimainkan kembali usai lebaran," kata Andi dalam keterangan yang diterima, Rabu (20/4/2022).

Andi menyampaikan hal tersebut dalam sebuah diskusi bersama internal Demokrat di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (19/4/2022) malam.

Baca juga: Soal Wacana Presiden Tiga Periode, Survei INSIS Nilai SBY Berpeluang Maju Capres

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menuturkan, terkait wacana presiden tiga periode yang terus bergulir juga dikarenakan kurang utuhnya 'pembisik' Presiden dalam memberikan penjelasan.

Hanya saja, Andi tak menyebutkan siapa pembisik Jokowi yang dimaksud.

Oleh karena itu, Andi meminta pembisik Jokowi segera menyampaikan baik buruknya wacana tiga periode secara utuh.

"Kita harapakan pembisik Presiden Jokowi harus menyampaikan yang utuh dan benar, tidak seperti saat ini terkesan tidak utuh," jelasnya.

Andi pun lantas membandingkan pemerintahan Jokowi dengan era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia mengklaim bahwa semua persoalan yang terjadi di era SBY dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, para menteri pun juga diminta untuk berhati-hati dalam berbicara.

Baca juga: Fraksi Nasdem Harap Pernyataan Jokowi Akhiri Polemik Penundaan Pemilu dan Tiga Periode

Ia mengatakan, kondisi ini berbeda mana kala kini para menteri Jokowi justru masih terus bicara soal penundaan pemilu.

"Harusnya para menteri taat kepada atasanya yaitu Presiden, karena Presiden satu garis," ujar dia.

Di sisi lain, Andi juga mengomentari partai koalisi pemerintah yang dinilai tidak utuh lagi.

Sebab, partai politik dilihat malah sibuk mencari dan memikirkan bagaimana berkoalisi menuju Pemilu 2024.

Diketahui, Presiden Jokowi kembali angkat bicara soal ramainya wacana penundaan pemilu 2024.

Kali ini, dalam rapat terbatas (ratas) kabinet di Istana Negara, Jokowi menyampaikan Pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024.

"Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak itu sudah ditetapkan," kata Presiden Jokowi dalam keterangan yang dikutip dari channel YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4/2022).

Baca juga: Demokrat Harap Para Pembantu Jokowi Benar-benar Hentikan Manuver Politik soal Tiga Periode

"Saya kira sudah jelas, sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024," tambah dia.

Namun Jokowi belum menyampaikan penegasannya soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode yang juga terus diperbincangkan hingga sekarang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com