Demokrat Anggap Wacana Penundaan Pemilu Sudah Selesai, tapi Soal Tiga Periode Belum

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengungkapkan kekhawatiran partainya akan wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, terus bergulir meski demonstrasi 11 April 2022 sudah usai.

Pasalnya, ia menilai bahwa belum ada penegasan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait wacana tersebut. Sementara, untuk wacana penundaan pemilu dinilai sudah selesai.

"Kalau perpanjangan pemilu saya anggap selesai saat demo kemarin. Tapi jangan salah wacana tiga periode Presiden bisa saja dimainkan kembali usai lebaran," kata Andi dalam keterangan yang diterima, Rabu (20/4/2022).

Andi menyampaikan hal tersebut dalam sebuah diskusi bersama internal Demokrat di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (19/4/2022) malam.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menuturkan, terkait wacana presiden tiga periode yang terus bergulir juga dikarenakan kurang utuhnya 'pembisik' Presiden dalam memberikan penjelasan.

Hanya saja, Andi tak menyebutkan siapa pembisik Jokowi yang dimaksud.

Oleh karena itu, Andi meminta pembisik Jokowi segera menyampaikan baik buruknya wacana tiga periode secara utuh.

"Kita harapakan pembisik Presiden Jokowi harus menyampaikan yang utuh dan benar, tidak seperti saat ini terkesan tidak utuh," jelasnya.

Andi pun lantas membandingkan pemerintahan Jokowi dengan era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia mengklaim bahwa semua persoalan yang terjadi di era SBY dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, para menteri pun juga diminta untuk berhati-hati dalam berbicara.

Ia mengatakan, kondisi ini berbeda mana kala kini para menteri Jokowi justru masih terus bicara soal penundaan pemilu.

"Harusnya para menteri taat kepada atasanya yaitu Presiden, karena Presiden satu garis," ujar dia.

Di sisi lain, Andi juga mengomentari partai koalisi pemerintah yang dinilai tidak utuh lagi.

Sebab, partai politik dilihat malah sibuk mencari dan memikirkan bagaimana berkoalisi menuju Pemilu 2024.

Diketahui, Presiden Jokowi kembali angkat bicara soal ramainya wacana penundaan pemilu 2024.

Kali ini, dalam rapat terbatas (ratas) kabinet di Istana Negara, Jokowi menyampaikan Pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024.

"Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak itu sudah ditetapkan," kata Presiden Jokowi dalam keterangan yang dikutip dari channel YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4/2022).

"Saya kira sudah jelas, sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024," tambah dia.

Namun Jokowi belum menyampaikan penegasannya soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode yang juga terus diperbincangkan hingga sekarang.