5 Kritik Amien Rais untuk Jokowi: Sebut Rezim Ugal-ugalan, Minta Tak Tambah Utang, hingga Hentikan Proyek IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais kembali menyoroti kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Kali ini, momentum tersebut terjadi saat Amien menyampaikan pidato pada acara Milad 1 Tahun Partai Ummat di Jakarta, Minggu (17/4/2022).

Salah satu hal yang disoroti Amien yakni banyaknya kontroversi yang dilakukan oleh pemerintah. 

"Kepemimpinan nasional yang memegang tampuk kepresidenan sejak Oktober 2014 dan dipilih lagi lewat pemilihan umum untuk legislatif dan Pilpres 2019 yang penuh dengan kontroversi telah membawa kita kepada demokrasi bohong-bohongan," ucap Amien.

Berikut beberapa sorotan Amien terhadap kinerja pemerintahan:

1. Rezim ugal-ugalan

Mantan Ketua MPR itu menyebut bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi kali ini sebagai rezim Jokowi-Luhut.

Ia berpandangan, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan itu telah kehilangan kemampuan mengenali krisis, urgensi dan realitas

"Pemimpin yang kehilangan tiga senses ini pasti berperilaku ugal-ugalan, eksesif, dan menjadi berperilaku ekstrimis," ujar Amien.

Ia pun menyebut bahwa klaim Luhut soal big data yang disebut mendukung penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, sebagai hal yang menggelikan.

"Luhut tidak sadar sedang berhalusinasi dan telah menjadi public enemy number one gara-gara halusinasi itu," ujar eks politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

2. Minta Luhut resign

Pada momentum yang sama, Amien juga meminta agar Luhut mundur dari jabatannya.

"Seyogianya Pak Luhut segera mengundurkan diri. Sebagian besar masyarakat sipil, saya yakin sudah tidak percaya lagi pada Pak Luhut. Please, resign, the sooner, the better," ucap Amien.

Selain itu, ia juga meminta Jokowi untuk memecat Luhut bila bersikeras memegang jabatan yang saat ini ia emban.

Amien menilai, Luhut kini bukan lagi aset bangsa tetapi lebih kepada beban nasional.

"Kalau Luhut nekat dan sudah terjebak dengan narcissistic megalomania yang diidapnya, Pak Jokowi seyogianya memecat dia. Luhut bukan lagi aset bangsa, ia telah menjadi liability, menjadi national burden atau beban nasional," ujar Amien.

3. Minta Jokowi tegas hentikan penundaan pemilu

Amien pun mendesak Jokowi agar membuat pernyataan yang tegas bahwa masa jabatannya akan berakhir pada 20 Oktober 2024.

Selain itu, ia juga meminta agar Jokowi menginstruksikan pihak-pihak yang menyuarakan penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden untuk berhenti.

"Pak Jokowi secepatnya membuat pernyataan yang jelas, lugas, dan trengginas, bahwa Anda secara mutlak akan mengakhiri jabatan sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024 seperti perintah konstitusi," ucap Amien.

4. Minta Jokowi tak tambah utang

Amien juga meminta Jokowi untuk berhenti menambah utang negara.

"Waktu Anda sebagai Presiden tinggal 30 bulan. Cobalah jangan tambah utang lagi dan mengabdilah pada kepentingan rakyat Indonesia sendiri, bukan kepentingan oligarki yang lebih berorientasi meladeni kepentingan asing," ucap Amien

Berdasarkan data APBN, utang pemerintah Indonesia sudah menembus Rp 7.000 triliun di akhir Februari 2022.

Per 28 Februari, utang negara tercatat sebesar Rp 7.014,58 triliun.

Kendati demikian, pemerintah menyebut posisi utang tersebut masih terjaga dalam batas aman, wajar, dan terkendali.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan menyebut, rasio utang terhadap PDB RI masih lebih kecil baik dibandingkan dengan negara ASEAN, G20, maupun negara di seluruh dunia.

"Untuk menjaga dari kesehatan APBN, rasio utang (Indonesia) termasuk relatif rendah diukur dari negara ASEAN, G20, dan seluruh dunia," ucap Sri Mulyani dalam tayangan YouTube Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang dikutip Kompas.com, Jumat (15/4/2022).

5. Minta hentikan proyek IKN

Selain mengritik soal utang, Amien Rais meminta pemerintah untuk menghentikan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sebab, ia menilai, kemampuan keuangan pemerintah sedang terbatas.

"Pembangunan IKN yang cekak dana sebaiknya dihentikan dulu. Jangan nekat. Jangan isin mundur," kata Amien.

Adapun total keseluruhan anggaran yang diperlukan untuk pembangunan IKN Nusantara sebesar lebih dari Rp 460 triliun.

Untuk tahun 2023 mendatang, Menkeu mengalokasikan anggaran Rp 27 triliun hingga Rp 30 triliun untuk pembangunan IKN Nusantara.

"Kita juga di dalam APBN tahun depan sudah mencadangkan untuk belanja pembangunan untuk ibu kota negara baru, yaitu antara 27 hingga 30 triliun rupiah," kata Sri Mulyani usai rapat terbatas mengenai rancangan rencana kerja pemerintah dan pagu indikatif tahun 2023 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/3/2022).