Data PeduliLindungi Jadi Sorotan AS, Mahfud Sebut RI Lebih Baik dalam Penanganan Covid-19

Kompas.com - 15/04/2022, 20:46 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD mengeklaim Indonesia berhasil mengatasi pandemi Covid-19 lebih baik ketimbang Amerika Serikat.

Hal tersebut merespons laporan Departemen Luar Negeri AS mengenai data dalam aplikasi PeduliLindungi yang disorot. Laporan itu mempertanyakan penyimpanan data pengguna aplikasi PeduliLindungi

"Kita membuat program PeduliLindungi justru untuk melindungi rakyat. Nyatanya kita berhasil mengatasi Covid-19 lebih baik dari Amerika Serikat (AS)," ujar Mahfud dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (15/4/2022).

Baca juga: Kemenkes: Tuduhan Aplikasi PeduliLindungi Langgar HAM Tidak Berdasar

Ia mengungkapkan, program PeduliLindungi efektif dalam menurunkan penularan infeksi Covid-19 baik saat gelombang Delta maupun Omicron.

Mahfud menjelaskan, PeduliLindungi merupakan upaya pemerintah untuk mengatur masyarakat untuk melindungi HAM komunal-sosial.

"Melindungi HAM itu bkn hanya HAM individual tetapi juga HAM komunal-sosial dan dalam konteks ini negara harus berperan aktif mengatur," ujar Mahfud.

Pada laporan bertajuk Country Reports on Human Rights Practices tersebut menyoroti ketentuan yang mewajibkan individu untuk melakukan check in lewat aplikasi PeduliLindungi saat memasuki ruang publik.

"Aplikasi ini menyimpan informasi tentang status vaksinasi individu. LSM menyatakan keprihatinan tentang informasi apa yang dikumpulkan dan bagaimana data disimpan dan digunakan pemerintah," tulis laporan itu.

Namun laporan tersebut tak menyebutkan LSM yang menyoroti data PeduliLindungi

Baca juga: AS Sebut PeduliLindungi Langgar HAM, Ini Tanggapan Kemenkes

Mahfud pun mengungkapkan, laporan sejenis terkait HAM seperti yang ditelurkan oleh Deplu AS adalah hal yang biasa meski berdampak baik untuk penguatan masyarakat sipil. Namun menurut Mahfud, isi laporan tersebut belum tentu benar.

"Kalau soal keluhan dari masyarakat kita punya catatan AS justru lebih banyak dilaporkan oleh SPMH. Pada sekitar kurun waktu 2018-2021 misalnya, bedasar Special Procedures Mandate Holders (SPMH), Indonesia dilaporkan melanggar HAM 19 kali oleh beberapa elemen masyarakat sedangkan AS pada kurun waktu yang sama dilaporkan sebanyak 76 kali, ada juga India yang juga banyak dilaporkan," ucap Mahfud.

Sebelumnya diberitakan, Departemen Luar Negeri AS merilis Laporan Praktik HAM di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Baca juga: Laporan HAM AS: Indonesia Disorot Atas Pelanggaran Privasi oleh Polisi, Data PeduliLindungi, dan Konflik Papua

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rapat dengan DPR, Pemerintah Dikritik soal Pengumuman Harga Tiket Borobudur dan TN Komodo

Rapat dengan DPR, Pemerintah Dikritik soal Pengumuman Harga Tiket Borobudur dan TN Komodo

Nasional
PMK pada Ternak Sudah Lama Ada, Masyarakat Diminta Tak Panik

PMK pada Ternak Sudah Lama Ada, Masyarakat Diminta Tak Panik

Nasional
Ditanya Kemungkinan Maju Pilpres, Sandiaga: Pak Prabowo Dengarkan Suara Masyarakat

Ditanya Kemungkinan Maju Pilpres, Sandiaga: Pak Prabowo Dengarkan Suara Masyarakat

Nasional
Polri Usut Dugaan Penyelewengan Dana Kemanusiaan ACT

Polri Usut Dugaan Penyelewengan Dana Kemanusiaan ACT

Nasional
Total Aset Kasus Quotex yang Disita Bareskrim Capai Rp 64 M, Lebih Besar dari Laporan Korban

Total Aset Kasus Quotex yang Disita Bareskrim Capai Rp 64 M, Lebih Besar dari Laporan Korban

Nasional
Bakal Maju Lagi untuk Pilpres 2024? Ini Kata Sandiaga Uno

Bakal Maju Lagi untuk Pilpres 2024? Ini Kata Sandiaga Uno

Nasional
Tanggapi Bantahan KPK, Novel Baswedan: Repot Kalau Orang Terlalu Sering Bohong

Tanggapi Bantahan KPK, Novel Baswedan: Repot Kalau Orang Terlalu Sering Bohong

Nasional
Akan Daftar Pemilu 2024, Partai Mahasiswa Klaim Pengurusnya Tersebar di 34 Provinsi

Akan Daftar Pemilu 2024, Partai Mahasiswa Klaim Pengurusnya Tersebar di 34 Provinsi

Nasional
UPDATE 4 Juli: Kasus Covid-19 Bertambah 1.434, Tersebar di 21 Provinsi

UPDATE 4 Juli: Kasus Covid-19 Bertambah 1.434, Tersebar di 21 Provinsi

Nasional
Bakal Ikut Pemilu 2024, Partai Mahasiswa Nyatakan Terbuka untuk Umum

Bakal Ikut Pemilu 2024, Partai Mahasiswa Nyatakan Terbuka untuk Umum

Nasional
Bio Farma Tegaskan Belum Ada Kontrak dan Pemesanan Vaksin Cansino

Bio Farma Tegaskan Belum Ada Kontrak dan Pemesanan Vaksin Cansino

Nasional
Djarot: Stok Kader PDI-P Banyak untuk Jadi Menpan RB, Ada Ganjar, Olly, Basarah, Hasto..

Djarot: Stok Kader PDI-P Banyak untuk Jadi Menpan RB, Ada Ganjar, Olly, Basarah, Hasto..

Nasional
Ajak Banyak Anggota DPR Kunker, Puan: Biar Tidak Urus Dapilnya Saja

Ajak Banyak Anggota DPR Kunker, Puan: Biar Tidak Urus Dapilnya Saja

Nasional
Pemerintah Masih Siapkan Aturan Teknis soal Ganti Rugi Pemusnahan Ternak Terjangkit PMK

Pemerintah Masih Siapkan Aturan Teknis soal Ganti Rugi Pemusnahan Ternak Terjangkit PMK

Nasional
Mendag Zulkifli Hasan Sebut Harga Minyak Goreng Sudah Rp 14.000 Per Liter

Mendag Zulkifli Hasan Sebut Harga Minyak Goreng Sudah Rp 14.000 Per Liter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.