Pemerintah Alokasikan Rp 30 Triliun dari APBN 2023 untuk Bangun IKN Nusantara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengalokasikan sebagian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2023 untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, dana negara yang disiapkan untuk membangun IKN mencapai Rp 27-30 triliun.

"Kita juga di dalam APBN tahun depan sudah mencadangkan untuk belanja pembangunan untuk ibu kota negara baru, yaitu antara 27 hingga 30 triliun rupiah," kata Sri Mulyani usai rapat terbatas mengenai rancangan rencana kerja pemerintah dan pagu indikatif tahun 2023 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/3/2022).

Baca juga: Menkeu: Defisit ABPN 2023 Akan Dirancang di Bawah 3 Persen

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan.

Dana itu juga akan dipakai Kementerian Perhubungan untuk membangun berbagai simpul konektivitas di kawasan ibu kota negara baru

Selain itu, akan dibangun pula infrastruktur pendidikan seperti sekolah dan kesehatan seperti rumah sakit.

"Ini juga untuk mendukung belanja sarana prasarana di bidang ketahanan dan juga di bidang keamanan," ucap Sri Mulyani.

Secara total, anggaran belanja yang disiapkan di bidang infrastruktur tahun 2023 berkisar antara Rp 367-402 triliun.

Baca juga: Harga Minyak Mentah Terus Naik, Jokowi: Bu Menkeu, Kita Tahannya sampai Berapa Hari?

Dana ini bakal digunakan untuk menyelesaikan berbagai program pembangunan seperti perumahan, air minum, pengolahan air limbah, pipa transmisi gas Cirebon-Semarang, hingga jaringan irigasi.

"Selain infrastruktur konektivitas seperti jalan, jembatan, kereta api, dan bandara serta infrastruktur di bidang teknologi informasi seperti satelit dan BTS (base transceiver station)," kata Sri Mulyani.

Selain infrastruktur, pemerintah juga telah merancang anggaran perlindungan sosial tahun 2023 yang angkanya berkisar Rp 332-349 triliun.

Kemudian, anggaran pendidikan yang dinaikkan menjadi Rp 595,9-563,6 triliun, dan anggaran kesehatan di luar penanganan Covid-19 yang angkanya berkisar Rp 155-193,7 triliun.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan IKN Nusantara membutuhkan dana lebih dari Rp 460 triliun.

Dana itu nantinya berasal dari berbagai sumber, salah satunya APBN.

"Hitungan sementara 466 triliun rupiah, itu kurang lebih 19-20 persen itu nanti berasal dari APBN," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/3/2022).

Baca juga: Rincian Hunian IKN: Pejabat Dapat Rumah Tapak, ASN dan TNI-Polri di Rusun

Selain APBN, kata Jokowi, dana pembangunan IKN juga bisa berasal dari public private partnership (PPP) dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Bisa juga dari investasi sektor swasta, BUMN, obligasi publik, dan lainnya.

"Saya kira kita ingin otorita ini fleksibel dan lincah dan bisa mendapatkan skema-skema pendanaan dari berbagai skema yang ada," ujarnya.