Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Porsi Anggaran Belanja Kesehatan untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2023 Akan Dikurangi

Kompas.com - 14/04/2022, 16:02 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengurangi porsi anggaran belanja kesehatan untuk penanganan Covid-19 di tahun 2023.

Sebaliknya, anggaran belanja kesehatan akan lebih difokuskan untuk persoalan di bidang kesehatan di luar urusan Covid-19.

"Karena tahun depan diperkirakan Covid tidak lagi menjadi faktor, maka belanja kesehatan yang untuk noncovid akan menjadi lebih penting," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani usai rapat terbatas mengenai rancangan rencana kerja pemerintah dan pagu indikatif tahun 2023 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Baca juga: Menkeu: Dulu Ancaman Masyarakat adalah Pandemi, Sekarang Kenaikan Harga Barang

Menurut Sri Mulyani, belanja di bidang kesehatan di tahun 2022 ini diperkirakan mencapai Rp 255 triliun.

Dari angka itu, sebanyak Rp 116,4 triliun untuk penanganan Covid-19. Sedangkan belanja yang tidak berhubungan dengan pandemi sebesar Rp 139 triliun.

Di tahun 2023, alokasi belanja kesehatan di luar penanganan pandemi akan ditambah.

"Kalau tahun ini belanja kesehatan yang tidak berhubungan dengan Covid sebesar 139 triliun, tahun depan akan dinaikkan menjadi antara 193,7 triliun hingga 155 triliun rupiah," terang Sri Mulyani.

Baca juga: Menkeu: Kebijakan Ekonomi Makro 2023 Akan Dorong Pemulihan dari Sumber Non-APBN

Nantinya, anggaran tersebut digunakan untuk mendukung reformasi di bidang kesehatan oleh Kementerian Kesehatan, misalnya memberikan jaminan kesehatan nasional, meningkatkan kesiapsiagaan kesehatan, hingga mendukung pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, utamanya di daerah.

Anggaran juga akan dialokasikan untuk mengingkatkan layanan kesehatan dan penurunan stunting.

"Termasuk penyakit yang merupakan penyakit yang sangat penting untuk diatasi seperti tuberkulosis," ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, anggaran kesehatan selama 3 tahun terakhir melonjak karena pandemi Covid-19.

Tahun 2020 misalnya, total anggaran kesehatan mencapai Rp 172 triliun. Angka ini meningkat hampir Rp 60 triliun dari yang sebelumnya Rp 113 triliun di tahun 2019.

Dari anggaran Rp 172 triliun itu, Rp 52,4 triliun digunakan untuk belanja yang berhubungan dengan penanganan Covid-19.

Selanjutnya, tahun 2021 belanja bidang kesehatan kembali melonjak menjadi Rp 312 triliun.

"Di mana 190 triliun adalah untuk Covid," tutur Sri Mulyani.

Baca juga: Kemensos Usul Tambahan Anggaran Rp 11 Triliun, Risma Sebut untuk 4 Program Ini

Selain anggaran kesehatan, tahun 2023 juga akan mengalokasikan Rp 332-349 triliun untuk perlindungan sosial.

Kemudian, anggaran pendidikan tahun depan akan dinaikkan menjadi Rp 595,9-563,6 triliun, dan alokasi anggaran infrastruktur di kisaran Rp 367-402 triliun.

"Kita juga di dalam APBN tahun depan sudah mencadangkan untuk belanja pembangunan untuk ibu kota negara baru yaitu antara 27 hingga 30 triliun rupiah," kata Sri Mulyani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com