Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nyatakan Siap Ikut Pemilu, Partai Buruh Klaim Tetap Akan Jadi Alat Politik Kelas Pekerja

Kompas.com - 13/04/2022, 18:16 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Buruh mengeklaim akan tetap menjadi alat politik kelas pekerja setelah terdaftar secara sah di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan menyatakan siap menghadapi pemilu legislatif 2024.

“Partai buruh sebagai sebuah partai kelas pekerja jelas sudah menempatkan posisi keberpihakannya kepada kelas pekerja dan ini adalah alat politik kelas pekerja,” kata Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Buruh, Ilhamsyah, dalam jumpa pers dikutip dari kanal YouTube Bicaralah Buruh, Rabu (13/4/2022).

“Dalam situasi hari ini, Partai Buruh yang dibangun berbagai macam organisasi tetap akan menjadi partai gerakan,” ia menambahkan.

Ilhamsyah menyatakan, Partai Buruh akan tetap menjadi partai yang kritis terhadap kekuasaan sebagaimana gerakan-gerakan rakyat selama ini.

Baca juga: Partai Buruh Mengaku Sudah Penuhi Syarat Kepengurusan Provinsi dan Kabupaten

Ia melanjutkan, partai tersebut ada untuk menuntaskan beberapa agenda reformasi yang saat ini masih terus diperjuangkan mahasiswa maupun gerakan buruh, seperti pembatan Omnibus Law yang pro terhadap kepentingan oligarki, serta mendesak turunnya harga bahan-bahan pokok.

Ilhamsyah beranggapan, sahnya Partai Buruh sebagai partai politik berbadan hukum seharusnya dapat mengentaskan keraguan terhadap partai besutan Said Iqbal ini.

Ia menyebut, Partai Buruh bakal membuka diri terhadap berbagai macam unsur gerakan di masyarakat untuk bergabung dan berjuang bersama.

“Gerakan rakyat Indonesia sudah begitu lama mencita-citakan untuk munculnya satu kekuatan alternatif yang bisa membawa kembali arah bangsa sesuai cita-cita kemerdekaan kita,” kata dia.

“Ini menjadi satu magnet harusnya bagi kekuatan kelompok-kelompok gerakan rakyat yang sebelumnya masih ada sedikit keraguan terhadap Partai Buruh,” jelas Ilhamsyah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com