Salin Artikel

Nyatakan Siap Ikut Pemilu, Partai Buruh Klaim Tetap Akan Jadi Alat Politik Kelas Pekerja

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Buruh mengeklaim akan tetap menjadi alat politik kelas pekerja setelah terdaftar secara sah di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan menyatakan siap menghadapi pemilu legislatif 2024.

“Partai buruh sebagai sebuah partai kelas pekerja jelas sudah menempatkan posisi keberpihakannya kepada kelas pekerja dan ini adalah alat politik kelas pekerja,” kata Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Buruh, Ilhamsyah, dalam jumpa pers dikutip dari kanal YouTube Bicaralah Buruh, Rabu (13/4/2022).

“Dalam situasi hari ini, Partai Buruh yang dibangun berbagai macam organisasi tetap akan menjadi partai gerakan,” ia menambahkan.

Ilhamsyah menyatakan, Partai Buruh akan tetap menjadi partai yang kritis terhadap kekuasaan sebagaimana gerakan-gerakan rakyat selama ini.

Ia melanjutkan, partai tersebut ada untuk menuntaskan beberapa agenda reformasi yang saat ini masih terus diperjuangkan mahasiswa maupun gerakan buruh, seperti pembatan Omnibus Law yang pro terhadap kepentingan oligarki, serta mendesak turunnya harga bahan-bahan pokok.

Ilhamsyah beranggapan, sahnya Partai Buruh sebagai partai politik berbadan hukum seharusnya dapat mengentaskan keraguan terhadap partai besutan Said Iqbal ini.

Ia menyebut, Partai Buruh bakal membuka diri terhadap berbagai macam unsur gerakan di masyarakat untuk bergabung dan berjuang bersama.

“Gerakan rakyat Indonesia sudah begitu lama mencita-citakan untuk munculnya satu kekuatan alternatif yang bisa membawa kembali arah bangsa sesuai cita-cita kemerdekaan kita,” kata dia.

“Ini menjadi satu magnet harusnya bagi kekuatan kelompok-kelompok gerakan rakyat yang sebelumnya masih ada sedikit keraguan terhadap Partai Buruh,” jelas Ilhamsyah.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/18164081/nyatakan-siap-ikut-pemilu-partai-buruh-klaim-tetap-akan-jadi-alat-politik

Terkini Lainnya

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke