Kompas.com - 13/04/2022, 17:34 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN) menyebut bahwa kepuasan publik terhadap pemerintah menurun akibat sejumlah isu teraktual. Khususnya, ekonomi dan politik. 

Dalam survei SPIN selama empat bulan terakhir, responden yang puas terhadap pemerintah sempat meningkat dari 43,7 persen (November 2021) ke 49 persen pada Desember 2021 hingga 52,4 persen pada Januari 2022 lalu.

Namun, per Februari 2022, angka itu justru mencapai titik terendah dalam 4 bulan terakhir, yakni 41,4 persen.

Baca juga: Mendagri Sebut Jokowi Bakal Terbitkan Perpres Terkait Pengadaan Logistik Pemilu

Sementara itu, jumlah responden yang mengaku sangat puas per Februari 2022 sebanyak 5,5 persen.

Sehingga, berdasarkan survei SPIN, tingkat kepuasan publik pada pemerintah saat ini sebesar 46,9 persen.

"Secara umum, publik menilai kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf 2022 masih memuaskan," kata Direktur SPIN Igor Dirgantara dalam rilis hasil surveinya, Rabu (13/4/2022).

Sementara, sebanyak 21,1 persen menyatakan tidak puas dan 4,9 persen sangat tidak puas.

Penurunan ini, kata Igor, bisa jadi respons publik terhadap penyelesaian beberapa isu di bidang ekonomi, politik, dan HAM yang mengemuka pada Februari-Maret 2022.

Konsekuensinya terjadi peningkatan sentiment negatif terhadap peemrintah

Pada isu ekonomi, ketidakpuasan paling besar terjadi pada isu langkanya minyak goreng, disusul dengan kenaikan harga bahan pokok.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Penyidikan Kasus Mardani Maming Sudah Sesuai Prosedur

KPK Pastikan Penyidikan Kasus Mardani Maming Sudah Sesuai Prosedur

Nasional
Mengenal Kombes Nurul Azizah, Polwan Pertama yang Ditunjuk Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mengenal Kombes Nurul Azizah, Polwan Pertama yang Ditunjuk Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Pergeseran Paradigma Ancaman Mengharuskan Doktrin TNI AD 'Kartika Eka Paksi' Direvisi

Pergeseran Paradigma Ancaman Mengharuskan Doktrin TNI AD "Kartika Eka Paksi" Direvisi

Nasional
Jokowi Teken Keppres 7/2022, Ma'ruf Amin Jadi Plt Presiden hingga 2 Juli

Jokowi Teken Keppres 7/2022, Ma'ruf Amin Jadi Plt Presiden hingga 2 Juli

Nasional
Respons PDI-P hingga Golkar soal Wacana Duet Ganjar-Anies

Respons PDI-P hingga Golkar soal Wacana Duet Ganjar-Anies

Nasional
Kronologi TNI AL Gagalkan Penyelundupan Miras dari Malaysia Senilai Rp 8,8 Miliar

Kronologi TNI AL Gagalkan Penyelundupan Miras dari Malaysia Senilai Rp 8,8 Miliar

Nasional
Berkurang 10, RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 105 Pasien Covid-19

Berkurang 10, RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 105 Pasien Covid-19

Nasional
KPK Terima Pemulihan Aset Kasus E-KTP Senilai Rp 86 Miliar dari US Marshall

KPK Terima Pemulihan Aset Kasus E-KTP Senilai Rp 86 Miliar dari US Marshall

Nasional
TNI AL Gagalkan Penyelundupan Miras dari Malaysia Senilai Rp 8,8 Miliar

TNI AL Gagalkan Penyelundupan Miras dari Malaysia Senilai Rp 8,8 Miliar

Nasional
Lagi, Emirsyah Satar Tersangkut dalam Pusaran Kasus Korupsi Garuda

Lagi, Emirsyah Satar Tersangkut dalam Pusaran Kasus Korupsi Garuda

Nasional
Majikan Adelina Bebas, Sistem Peradilan Malaysia Dinilai Tak Memihak Korban

Majikan Adelina Bebas, Sistem Peradilan Malaysia Dinilai Tak Memihak Korban

Nasional
Ancaman Megawati dan Sederet Kader Banteng yang Berurusan dengan KPK...

Ancaman Megawati dan Sederet Kader Banteng yang Berurusan dengan KPK...

Nasional
Modernisasi Tata Kelola Distribusi Minyak Goreng Curah

Modernisasi Tata Kelola Distribusi Minyak Goreng Curah

Nasional
RI-Inggris Sepakat Perkuat Kerja Sama di Sektor Energi Baru Terbarukan

RI-Inggris Sepakat Perkuat Kerja Sama di Sektor Energi Baru Terbarukan

Nasional
Migrant Care Cemas Vonis Bebas Majikan Adelina Jadi Alat Impunitas

Migrant Care Cemas Vonis Bebas Majikan Adelina Jadi Alat Impunitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.