Jabatan Baru Luhut dan Kritik atas Gaya Kepemimpinan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mengangkat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional dinilai keliru.

Menurut sosiolog Universitas Negeri Jakarta Robertus Robet, pendelegasian sejumlah tugas kepada Luhut tidak mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik dari Presiden.

"Dalam sudut pandang good governance enggak bagus," kata Robet saat dihubungi Kompas.com, Senin (11/4/2022).

Robet mengatakan, penumpukan tugas dan wewenang yang demikian banyak kepada satu orang menunjukkan pembagian tugas dan fungsi yang tidak seimbang di pemerintahan Presiden Jokowi. Dia juga mengkritik keputusan yang diambil Jokowi seolah-olah memperlihatkan sosok Luhut menjadi satu-satunya pilihan pejabat yang bisa menangani berbagai persoalan.

Baca juga: Jadi Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional, Berikut Sederet Jabatan Luhut Binsar Pandjaitan...

"Seakan-akan sumber daya di sekitar kabinet demikian tiris. Apa ya di Indonesia enggak ada lagi orang yang bisa selain dia. Dari segi manajemen apakah akan efektif?," tanya Robet.

Robet memperingatkan dampak buruk yang terjadi jika sejumlah tugas dan wewenang diberikan hanya kepada satu orang.

"Otoritas yang luas di segenap bidang juga rentan terhadap benturan kepentingan. Cara seperti ini keliru karena tidak membangun sistem," ujar Robet.

Keputusan Presiden Jokowi memberi Luhut jabatan baru ditetapkan setelah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional pada 6 April 2022.

Dewan SDA Nasional merupakan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional.

Baca juga: Luhut Dapat Jabatan Baru Lagi, PPP: Membuka Ruang Kritik dan Pertanyaan tentang SDM Pemerintahan

Lembaga ini merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden.

Dengan bertambahnya tugas ini, maka semakin panjang tanggung jawab yang kini dipegang Luhut. Hal ini karena Luhut dikenal sering mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk mengurus sejumlah hal di luar tugas-tugas kementerian.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDI-P Bambang Wuryanto juga sempat menyampaikan jika Luhut seperti memiliki kekuatan politik yang kuat.

Hal tersebut disampaikannya untuk menanggapi Luhut yang kerap kali menyatakan komunikasi publik soal wacana penundaan pemilu 2024.

"Tapi orang juga paham sekali betapa pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022).

Baca juga: Presiden Beri Jabatan Baru untuk Luhut, Demokrat: Marah-marah di Sidang Kabinet Hanya Sandiwara di Siang Bolong

Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu berpandangan, kekuatan politik Luhut bahkan sudah dipahami banyak orang dan sudah menjadi rahasia umum publik.

Ia pun mengambil contoh ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah memberikan pernyataan untuk menyetop ekspor, yang lalu beberapa hari kemudian Luhut membukanya kembali.

"Contoh, Pak Presiden pernah statement disetop ekspor kan gitu. Dua hari berikutnya dibuka lagi Pak Luhut yang statement," ujar Bambang.