Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pihak Kemendag Tak Hadir, Sidang Gugatan Praperadilan MAKI Ditunda

Kompas.com - 11/04/2022, 12:36 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi ditunda sampai Senin (18/4/2022) pekan depan.

Alasan penundaan menurut hakim tunggal Dewa Ketut Kartana karena Lutfi atau pihak Kementerian Perdagangan tidak menghadiri persidangan.

“Dari termohon sudah kita panggil per tanggal 5 April 2022, jadi termohon mengirim surat tidak bisa hadir,” tutur Ketut di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (11/4/2022).

Baca juga: Perusahaan Ini Bantah Tudingan Mafia Minyak Goreng yang Dilaporkan ke Kejati DKI

Ia pun membacakan surat yang dikirimkan Lutfi melalui kuasa hukumnya, Sri Haryanti.

Dalam surat itu disampaikan, Lutfi tak bisa hadir karena perlu tambahan waktu mempersiapkan dokumen dan kelengkapan persidangan.

“Karena ada surat pemberitahuan dari termohon, sidang ini terpaksa kita tidak bisa laksanakan hari ini. Kita tunda satu minggu saja,” jelas Ketut.

Di sisi lain, Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyesalkan ketidakhadiran Lutfi.

Dalam pandangannya, alasan tidak menghadiri persidangan mengada-ada.

“MAKI kecewa atas ketidakhadiran pihak Kementerian Perdagangan, karena ini panggilan sudah seminggu lalu dan kita sudah mengajukan gugatan itu sudah lebih dari dua minggu,” ungkap dia.

Baca juga: Sidang Praperadilan MAKI pada Menteri Perdagangan Digelar Hari Ini

Diketahui MAKI mengajukan praperadilan terhadap Lutfi karena pernyataannya terkait penetapan tersangka mafia minyak goreng.

Di depan Komisi VI DPR 17 Maret 2022, Lutfi mengeklaim mafia itu penyebab langkanya stok dan tingginya harga minyak goreng.

Ia juga mengaku telah memberikan berbagai bukti pada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Baca juga: Dukung BLT Minyak Goreng, Kemensos Siap Update DTKS Setiap Bulan Agar Tepat Sasaran

Tapi hingga saat ini tidak ada satu pun tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian.

Bahkan Kepala Satuan Tugas Pangan Polri, Irjen Pol Helmy Santika menyampaikan belum menemukan adanya praktik persengkongkolan bersifat masif, terstruktur dan melibatkan banyak pihak.

Praktik kecurangan hanya ditemukan pada pelaku usaha perseorangan yang tidak mengikuti aturan pemerintah terkait harga dan distribusi minyak goreng.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Nasional
Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Nasional
Ketua Panja BPIH Sebut Kemenag Langgar Kesepakatan Kuota Haji, Bagaimana Hitungan Sebenarnya?

Ketua Panja BPIH Sebut Kemenag Langgar Kesepakatan Kuota Haji, Bagaimana Hitungan Sebenarnya?

Nasional
Meutya Hafid soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo: Belum Ada Pembicaraan

Meutya Hafid soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo: Belum Ada Pembicaraan

Nasional
Ahmad Sahroni: Kalau Lawan Anies, Saya Pasti Kalah...

Ahmad Sahroni: Kalau Lawan Anies, Saya Pasti Kalah...

Nasional
PKS Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Calon Gubernur Jakarta

PKS Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Calon Gubernur Jakarta

Nasional
Komisi I DPR Minta Kemenkominfo Segera Tangani dan Jelaskan Gangguan PDN

Komisi I DPR Minta Kemenkominfo Segera Tangani dan Jelaskan Gangguan PDN

Nasional
Sahroni Yakin Bakal Menang dari Ridwan Kamil jika Bertarung di Pilkada Jakarta

Sahroni Yakin Bakal Menang dari Ridwan Kamil jika Bertarung di Pilkada Jakarta

Nasional
Meski Tak Minat Jadi Cagub Jakarta, Sahroni Siap Maju jika Diperintah Surya Paloh

Meski Tak Minat Jadi Cagub Jakarta, Sahroni Siap Maju jika Diperintah Surya Paloh

Nasional
PDN Diduga Diserang 'Ransomware', Kominfo: Masih Ditelusuri BSSN

PDN Diduga Diserang "Ransomware", Kominfo: Masih Ditelusuri BSSN

Nasional
Mengaku Tak Tertarik Jadi Gubernur Jakarta, Sahroni: Saya 1.000 Kali Lebih Galak dari Ahok

Mengaku Tak Tertarik Jadi Gubernur Jakarta, Sahroni: Saya 1.000 Kali Lebih Galak dari Ahok

Nasional
Dirjen HAM Soroti Peserta Tunarungu UTBK Diminta Copot Alat Bantu Dengar: Tak Hormati Penyandang Disabilitas

Dirjen HAM Soroti Peserta Tunarungu UTBK Diminta Copot Alat Bantu Dengar: Tak Hormati Penyandang Disabilitas

Nasional
Sahroni Pilih jadi Anggota DPR Dibandingkan Bacagub Jakarta

Sahroni Pilih jadi Anggota DPR Dibandingkan Bacagub Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com