Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harapan Pemerintah dan DPR agar Calon Jemaah Haji 2022 Tak Keluar Biaya Lagi untuk ke Tanah Suci

Kompas.com - 12/04/2022, 07:41 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VIII DPR dan pemerintah sama-sama berharap, calon jemaah haji yang berangkat tahun ini tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan di luar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 2020 yang sudah mereka bayar.

"Jangan sampai calon jemaah haji yang akan berangkat tahun 2022 ini, yang akan diambil dari daftar tunggu 2020 mengeluarkan uang lagi, itu kami tidak sepakat," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/4/2022).

Adapun calon jemaah haji yang berangkat tahun ini merupakan calon jemaah haji yang keberangkatannya tertunda pada 2020 lalu akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Luhut Tawarkan Naik Haji ke ART-nya yang Pensiun Usai 37 Tahun Mengabdi

Pada 2020 lalu, mereka telah membayar Bipih sebesar Rp 31,4 juta hingga Rp 38,3 juta per jemaah tergantung embarkasi.

Sementara, pada tahun ini, Kementerian Agama mengusulkan Bipih atau biaya perjalanan haji reguler tahun ini sebesar Rp 45.053.368 per jemaah.

Selain jumlah kuota yang disediakan bagi Indonesia, perhatian publik kini juga tertuju pada Bipih atau biaya haji reguler yang sedang dibahas oleh Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR.

Baca juga: Kemenag Usahakan Calon Jemaah Tak Perlu Keluar Biaya Lagi untuk Berangkat Haji

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengatakan, pihaknya berprinsip agar calon jemaah haji yang berangkat tahun ini tidak perlu mengeluarkan ongkos tambahan di luar Bipih tahun 2020 yang sudah dibayarkan.

"Walaupun ada usulan dari pemerintah ada kenaikan biaya haji, tapi prinsip dari Komisi VIII kita tidak ingin membebankan biaya haji itu kepada calon jemaah yang akan berangkat," kata Yandri.

Menurut rencana, Komisi VIII DPR dan pemerintah akan mengumumkan Bipih tahun 2022 pada Rabu (13/4/2022) besok seusai rapat kerja dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Yandri menuturkan, pada pekan ini Komisi VIII DPR akan menggelar rapat maraton dengan berbagai pihak untuk membahas komponen Bipih.

Baca juga: Rabu Lusa, DPR-Pemerintah Umumkan Biaya Perjalanan Haji 2022

Beberapa pihak yang akan diajak rapat antara lain maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia dan Saudia Airlines, maupun Kementerian Kesehatan untuk memenuhi syarat tes PCR.

"Kita akan target penyelesaian pembahasan biaya ibadah haji ini paling lambat hari Rabu," ujar politikus Partai Amanat Nasional tersebut.

Yandri memperkirakan, jumlah calon jemaah haji Indonesia yang akan berangkat ke Tanah Suci sekitar 106.000 jemaah atau 48 persen dari kuota awal calon jemaah haji Indonesia yang sekitar 210.000 orang.

"Walaupun belum ada kepastian dari Saudi, tapi sudah kita hitung sekitar 48 persen. Nah, sekarang kita hitung berapa biaya haji satu orang calon jemaah," ujar Yandri.

Pemerintah Mengupayakan

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief menyatakan, pemerintah akan mengusahakan agar calon jemaah haji tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com