Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggap Jokowi Sudah Tegas Menolak, Nasdem Minta Menteri Hentikan Wacana Penundaan Pemilu

Kompas.com - 11/04/2022, 21:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem mengingatkan para menteri di Kabinet Indonesia Maju agar menghentikan wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

Hal tersebut disampaikan karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan bahwa pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024.

"Saya kira Presiden Jokowi sudah secara tegas dan clear menyampaikan penolakan penundaan pemilu maupun jabatan tiga periode. Jadi, saya kira para menteri dan pembantunya harus menyesuaikan," kata Ketua Koordinasi Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai Nasdem, Suyoto dalam keterangannya, Senin (11/4/2022).

Ia berpandangan bahwa pernyataan Jokowi itu sekaligus perintah agar jajarannya tidak membantah atau menjerumuskannya sebagai pihak yang menentang konstitusi.

Baca juga: Unjuk Rasa di Patung Kuda, Mahasiswa Tuntut Jokowi Stabilkan Harga Pangan dan BBM

Pasalnya, yang menjadi sasaran dari manuver tiga periode dan penundaan pemilu itu bukanlah para menteri, melainkan presiden.

Buktinya, berbagai aksi demo yang digelar di beberapa daerah termasuk di gedung DPR menolak tegas wacana tiga periode. Bahkan, ada narasi ingin menjatuhkan pemerintahan.

Ia mengatakan, patut disyukuri bahwa Jokowi dengan cepat mengklarifikasi dan meyakinkan publik yang masih ragu-ragu terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Sekali lagi, Nasdem mengapresiasi pernyataan tersebut dan saya kira itu jawaban Presiden atas berbagai kegelisahan publik yang mengemuka," terangnya.

Lebih lanjut, mantan Bupati Bojonegoro itu mengingatkan kepada pejabat publik maupun para menteri agar menjaga pernyataannya dan perasaan masyarakat.

Baca juga: Wakil Ketum Sebut Golkar Ikut Jokowi, Pemilu Tetap 14 Februari 2024

Menurutnya, dalam situasi ekonomi yang buruk dan naiknya harga kebutuhan pokok akan membuat masyarakat cepat marah kepada pemerintah.

Sebelumnya, pada saat memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana, Minggu (10/4/2022), Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemungutan suara Pemilu akan dilaksanakan sesuai jadwal yaiu 14 Februari 2024.

"Kita telah sepakat Pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024 dan Pilkada pada bulan November 2024. Tahapan Pemilu itu sudah dimulai pertengahan Juni 2022," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com