Salin Artikel

Anggap Jokowi Sudah Tegas Menolak, Nasdem Minta Menteri Hentikan Wacana Penundaan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem mengingatkan para menteri di Kabinet Indonesia Maju agar menghentikan wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

Hal tersebut disampaikan karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan bahwa pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024.

"Saya kira Presiden Jokowi sudah secara tegas dan clear menyampaikan penolakan penundaan pemilu maupun jabatan tiga periode. Jadi, saya kira para menteri dan pembantunya harus menyesuaikan," kata Ketua Koordinasi Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai Nasdem, Suyoto dalam keterangannya, Senin (11/4/2022).

Ia berpandangan bahwa pernyataan Jokowi itu sekaligus perintah agar jajarannya tidak membantah atau menjerumuskannya sebagai pihak yang menentang konstitusi.

Pasalnya, yang menjadi sasaran dari manuver tiga periode dan penundaan pemilu itu bukanlah para menteri, melainkan presiden.

Buktinya, berbagai aksi demo yang digelar di beberapa daerah termasuk di gedung DPR menolak tegas wacana tiga periode. Bahkan, ada narasi ingin menjatuhkan pemerintahan.

Ia mengatakan, patut disyukuri bahwa Jokowi dengan cepat mengklarifikasi dan meyakinkan publik yang masih ragu-ragu terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Sekali lagi, Nasdem mengapresiasi pernyataan tersebut dan saya kira itu jawaban Presiden atas berbagai kegelisahan publik yang mengemuka," terangnya.

Lebih lanjut, mantan Bupati Bojonegoro itu mengingatkan kepada pejabat publik maupun para menteri agar menjaga pernyataannya dan perasaan masyarakat.

Menurutnya, dalam situasi ekonomi yang buruk dan naiknya harga kebutuhan pokok akan membuat masyarakat cepat marah kepada pemerintah.

Sebelumnya, pada saat memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana, Minggu (10/4/2022), Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemungutan suara Pemilu akan dilaksanakan sesuai jadwal yaiu 14 Februari 2024.

"Kita telah sepakat Pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024 dan Pilkada pada bulan November 2024. Tahapan Pemilu itu sudah dimulai pertengahan Juni 2022," ujar Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/11/21190391/anggap-jokowi-sudah-tegas-menolak-nasdem-minta-menteri-hentikan-wacana

Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke