Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Hati-hati di Jalan, Jangan seperti Sri Lanka

Kompas.com - 09/04/2022, 13:17 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Selain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, juga Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Kompas.com, 25/03/2022).

Acara Silaturahim Nasional Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Jakarta (29/03/2022), dan munculnya usulan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi hingga tiga periode menjadi amunisi “baru” Jokowi untuk murka kembali.

Para menteri yang menjawab pertanyaan awak media tentang acara yang terkesan “direkayasa” karena ada kubu Apdesi yang lain dan tidak dilibatkan, juga tidak “satu tarikan nafas” dengan pernyataan menteri-menteri yang lain.

Ketika publik geram dengan “kebulatan tekad” yang mirip dengan fenomena politik penuh rekayasa di masa Soeharto, Jokowi langsung bereaksi cepat.

Menurut Jokowi, wacana perpanjangan jabatan presiden hingga tiga periode bisa saja dikeluarkan para pembantunya karena ada pihak yang ingin mencari muka, ingin menampar muka presiden atau malah menjerumuskannya (Kompas.com, 04/04/2022).

Jokowi juga menyentil langsung para menterinya untuk tidak lagi bicara soal presiden tiga periode atau penundaan pemilu.

Dan seperti biasa Jokowi mengulangi komitmennya untuk tidak minat dan tidak ada niat untuk menjadi presiden hingga tiga periode seperti dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden (15/3/2022).

Merujuk Pasal 7 UUD 1945, masa jabatan dan wakil presiden dibatasi paling banyak dua periode, dengan lama masa jabatan 5 tahun setiap satu periode.

Publik kerap menduga dan pengamat kerap menganalisis soal kepentingan bersama terhadap wacana perpanjangan jabatan presiden hingga tiga periode.

Dengan potensi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) tidak bisa tepat waktu di tengah isu beberapa calon investor IKN yang mundur, potensi mangkraknya beberapa proyek strategis nasional yang molor seperti pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung dan lain-lain maka Jokowi harus “diselamatkan”.

Era Jokowi tidak boleh mengulangi kesalahan seperti era SBY yang meninggalkan proyek-proyek mercusar yang terbengkalai seperti Wisma Hambalang, maka ide perpanjangan jabatan presiden tiga periode terus digaungkan.

Dosa politik Jokowi akan diingat terus, padahal masih banyak prestasi pembangunan infrastruktur lainnya yang membanggakan di masa pemerintahan Jokowi.

Dalih momentum pemulihan ekonomi pascapademi Covid-19 yang tidak boleh hilang karena terjadinya suksesi kepemimpinan di 2024, adalah pembenar yang dianggap “benar” oleh pendukung wacana perpanjangan jabatan presiden hingga tiga periode.

Pendomplengan isu-isu tersebut dengan agenda tersembunyi dari para pembantu presiden juga terkesan dan nampak kasat mata.

Ada yang bermotif ekonomi dan politis mengingat di era kepemimpinan yang akan datang, tidak ada bisa yang menjamin keberlangsungan pijakan mereka.

Menteri-menteri yang mengumandangkan koor “perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode” linear dengan tingkat elektabilitasnya yang rendah dalam bursa kandidat presiden mendatang. Bahkan ada yang tidak masuk bursa kandidat presiden sama sekali.

Demikian juga, tokoh politik yang kebetulan menjadi menteri sekaligus ketua umum partai koalisi pendukung Jokowi – Amin memiliki peluang yang “sempit” untuk menjadi calon RI-2, apalagi calon kuat RI-1 sehingga terkesan begitu “ngotot’ dalam barisan pendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.

Sementara partai politik pendatang baru dalam koalisi pendukung Jokowi – Amin harus bisa memastikan “jatah” kursi kabinet, tentunya dengan cara membuat senang hati presiden maupun “dirigen utama” orkestrasi yang bernama perpanjangan jabatan presiden hingga tiga periode.

Suara rakyat adalah suara Tuhan

Vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara rakyat harus dihargai sebagai penyampai kehendak Ilahi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com