Hati-hati di Jalan, Jangan seperti Sri Lanka

Kukira kita akan bersama
Begitu banyak yang sama
Latarmu dan latarku
Kukira takkan ada kendala
Kukira ini 'kan mudah
Kau-aku jadi kita
Kukira kita akan bersama
Hati-hati di jalan

Penggalan lirik lagu “Hati-Hati di Jalan” yang disenandungkan suara merdu Tulus begitu rancak menggambarkan hubungan sepasang kekasih yang sedang kasmaran.

Jika di awal hubungan begitu yakin akan selalu bersama, namun pada akhirnya harus berpisah karena begitu besar perbedaan di antara sepasang kekasih ini.

Memang sulit menyatukan ego masing-masing individu ketika memutuskan untuk bersatu. Bisa jadi, setiap individu memiliki keinginan yang tidak sama dan tidak sebangun dengan pasangannya.

Kerap kali, hubungan yang dipaksakan memang terlihat romantis dari luar, tetapi sebenarnya rapuh di dalamnya.

Hubungan yang dipaksakan bersifat toksik dan perpisahan menjadi pilihah terbaik dari masing-masing individu.

Melihat relasi antarpasangan kekasih yang saling jatuh cinta lalu berpisah, membuat saya teringat dengan kondisi perpolitikan kita saat ini. Jokowi selama dua periode ini, begitu banyak memiliki “kekasih” politik.

Ada yang bersama terus hingga akhir periode, ada yang bersama karena “terpaksa” dan ada pula yang ingin menjadi “kekasih” baru dengan menelikung kekasih yang lain.

Lalu di manakah ada cinta sebagai landasan partai politik berpasang-pasangan?

Cinta dalam biologi dilihat sebagai gejolak hormon-hormon yang menstimulus kesenangan berupa hormon dopamin, endorfin, feromon, oxytocin, dan neuropinephrin yang melonjak bersamaan dengan kehadiran orang yang diimpikan. Ibaratnya seperti komika Marshel Widiyanto memimpikan Dea Onlyfams.

Hormon-hormon tersebut bereaksi agar manusia, dapat menyeleksi pasangan yang terbaik.

Sementara dalam politik yang penuh dengan intrik dan strategi, landasan cinta adalah utopia belaka. Yang ada adalah relasi yang saling menguntungkan ke dua belah pihak.

Tidak ada cinta yang gratis, semua kasih sayang berbayar dan bermahar.

Relasi politik Jokowi, menteri & partai

“Gonjang-ganjing” politik terkini seperti kemarahan Presiden Joko Widodo terhadap para pembantunya yang gagal “menghandle” kegaduhan publik terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kelangkaan minyak goreng adalah cerminan “kepanikan” komunikasi Istana.

Setiap kemarahan publik, entah karena langkanya minyak goreng di pasaran serta sulitnya pengemudi mendapatkan solar dan kini juga pertalite, selalu yang menjadi sasaran tembak adalah Jokowi.

Para menterinya justru sibuk “bersembunyi” di belakang ketiak Jokowi. Alih-alih maju ke depan - ibarat Harmoko dulu menjadi menteri penerangan di era daripada Soeharto – kini para menteri sibuk mematut pencitraan dirinya lewat anjungan tunai mandiri, baliho atau lini masa.

Tidak ada yang berani menjadi corong resmi infomasi Istana walaupun itu termasuk ranah kementeriannya, semuanya terpaku dengan kesibukan diri sendiri dan partainya jelang suksesi 2024.

Sebelumnya amarah Jokowi seperti tertumpahkan saat membuka acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Tiga menteri tanpa tedeng aling-aling disebut Jokowi sebagai pemimpin kementerian yang “permisif” dengan barang impor.

Selain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, juga Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Kompas.com, 25/03/2022).

Acara Silaturahim Nasional Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Jakarta (29/03/2022), dan munculnya usulan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi hingga tiga periode menjadi amunisi “baru” Jokowi untuk murka kembali.

Para menteri yang menjawab pertanyaan awak media tentang acara yang terkesan “direkayasa” karena ada kubu Apdesi yang lain dan tidak dilibatkan, juga tidak “satu tarikan nafas” dengan pernyataan menteri-menteri yang lain.

Ketika publik geram dengan “kebulatan tekad” yang mirip dengan fenomena politik penuh rekayasa di masa Soeharto, Jokowi langsung bereaksi cepat.

Menurut Jokowi, wacana perpanjangan jabatan presiden hingga tiga periode bisa saja dikeluarkan para pembantunya karena ada pihak yang ingin mencari muka, ingin menampar muka presiden atau malah menjerumuskannya (Kompas.com, 04/04/2022).

Jokowi juga menyentil langsung para menterinya untuk tidak lagi bicara soal presiden tiga periode atau penundaan pemilu.

Dan seperti biasa Jokowi mengulangi komitmennya untuk tidak minat dan tidak ada niat untuk menjadi presiden hingga tiga periode seperti dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden (15/3/2022).

Merujuk Pasal 7 UUD 1945, masa jabatan dan wakil presiden dibatasi paling banyak dua periode, dengan lama masa jabatan 5 tahun setiap satu periode.

Publik kerap menduga dan pengamat kerap menganalisis soal kepentingan bersama terhadap wacana perpanjangan jabatan presiden hingga tiga periode.

Dengan potensi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) tidak bisa tepat waktu di tengah isu beberapa calon investor IKN yang mundur, potensi mangkraknya beberapa proyek strategis nasional yang molor seperti pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung dan lain-lain maka Jokowi harus “diselamatkan”.

Era Jokowi tidak boleh mengulangi kesalahan seperti era SBY yang meninggalkan proyek-proyek mercusar yang terbengkalai seperti Wisma Hambalang, maka ide perpanjangan jabatan presiden tiga periode terus digaungkan.

Dosa politik Jokowi akan diingat terus, padahal masih banyak prestasi pembangunan infrastruktur lainnya yang membanggakan di masa pemerintahan Jokowi.

Dalih momentum pemulihan ekonomi pascapademi Covid-19 yang tidak boleh hilang karena terjadinya suksesi kepemimpinan di 2024, adalah pembenar yang dianggap “benar” oleh pendukung wacana perpanjangan jabatan presiden hingga tiga periode.

Pendomplengan isu-isu tersebut dengan agenda tersembunyi dari para pembantu presiden juga terkesan dan nampak kasat mata.

Ada yang bermotif ekonomi dan politis mengingat di era kepemimpinan yang akan datang, tidak ada bisa yang menjamin keberlangsungan pijakan mereka.

Menteri-menteri yang mengumandangkan koor “perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode” linear dengan tingkat elektabilitasnya yang rendah dalam bursa kandidat presiden mendatang. Bahkan ada yang tidak masuk bursa kandidat presiden sama sekali.

Demikian juga, tokoh politik yang kebetulan menjadi menteri sekaligus ketua umum partai koalisi pendukung Jokowi – Amin memiliki peluang yang “sempit” untuk menjadi calon RI-2, apalagi calon kuat RI-1 sehingga terkesan begitu “ngotot’ dalam barisan pendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.

Sementara partai politik pendatang baru dalam koalisi pendukung Jokowi – Amin harus bisa memastikan “jatah” kursi kabinet, tentunya dengan cara membuat senang hati presiden maupun “dirigen utama” orkestrasi yang bernama perpanjangan jabatan presiden hingga tiga periode.

Suara rakyat adalah suara Tuhan

Vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara rakyat harus dihargai sebagai penyampai kehendak Ilahi.

Negara jiran kita, Sri Lanka, beberapa bulan terakhir ini tengah dalam tubir kekacauan massal.

Krisis ekonomi yang semakin dalam, gejolak sosial dan krisis politik, tumpukan hutang luar negeri serta politik dinasti menjadi persoalan krusial yang membelit negeri di selatan Asia itu.

Krisis ekonomi yang memburuk di Sri Lanka diduga akibat salah kelola oleh rezim klan Presiden Rajapaksa, telah memicu gejolak sosial dan politik yang hebat.

Kekurangan pangan, bahan bakar, dan obat-obatan yang berlangsung sejak lama telah memicu demonstrasi dan desakan agar klan Rajapaksa dan kroninya yang menguasai pemerintahan segera lengser.

Tindakan represif aparat terhadap aksi protes dari anggota parlemen oposisi dan massa membuat situasi semakin panas.

Situasi ini berakumulasi menjadi krisis terburuk Sri Lanka sejak negara itu merdeka dari Inggris pada 1948.

Krisis makin dalam setelah jajaran menteri kabinet mengundurkan diri hingga tinggal menyisakan presiden dan perdana menteri saja.

Oposisi Sri Lanka menolak tawaran Presiden Gotabaya Rajapaksa untuk bergabung dengan barisan pemerintah.

Pihak oposisi menilai tawaran tersebut tidak masuk akal. Oposisi terus mendesak Gotabaya mundur akibat krisis ekonomi yang diperburuk oleh pandemi Covid-19.

Sri Lanka sekarang, misalnya, minim uang tunai dan nihil cadangan devisa setelah usaha pariwisatanya yang menjadi andalanya ambruk (Kompas.id, 5 April 2022).

Tentu kita bisa belajar dari salah urus pemerintahan, akumulasi pinjaman hutang dan pemotongan pajak yang keliru di Sri Lanka menyebabkan aksi chaos rakyatnya yang kelaparan karena melangitnya harga-harga kebutuhan pokok dan langkanya BBM di pasaran.

Tentu kita juga tidak ingin Jokowi terbuai dengan perpanjangan jabatan presiden tiga periode karena politik “muka manis” partai politik yang berdiri dua kaki dan berwajah ganda.

Indonesia memang bukan Sri Lanka walau gejala-gejala awalnya seperti semakin menggunungnya hutang luar negeri, kelangkaan BBM, naiknya harga-harga kebutuhan primer dan aksi turun ke jalan dari mahasiswa dan elemen masyarakat sudah terlihat nyata.

Jokowi butuh teman.....tetapi bukan dari politisi yang berhati tamak. Jokowi butuh “sohib”....yang tulus mendampinginya hingga akhir masa jabatannya nanti di Oktober 2024.

Perjalanan membawamu
Bertemu denganku, ku bertemu kamu
Sepertimu yang kucari
Konon aku juga s'perti yang kaucari
Kukira kita asam dan garam
Dan kita bertemu di belanga
Kisah yang ternyata tak seindah itu

Penggalan lirik lagu “Hati-Hati di Jalan” oleh Tulus ini semoga kerap didengarkan Presiden Jokowi walau menjadi penggemar berat grup band asal AS, Metallica.