Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Pilih Abstain Saat Voting Penangguhan Rusia Sebagai Dewan HAM PBB

Kompas.com - 09/04/2022, 10:03 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia memilih abstain dalam voting penangguhan keanggotaan Rusia pada Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Melalui keterangan tertulisnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengungkapkan, sikap Indonesia itu sama dengan 57 negara yang lain.

“Resolusi dengan judul Suspension of the Rights of Membership of the Russian Federation in the Human Rights Council diadopsi melalui pemungutan suara dan memperoleh dukungan 93 negara, 24 negara menolak,” tulis keterangan itu dikutip Sabtu (9/4/2022).

Wakil Tetap RI untuk PBB Arrmanatha Christiawan Nasir meminta Majelis Umum PBB berhati-hati sebelum memutuskan untuk mencabut hak keanggotaan Rusia.

“Tidak mencabut hak sah anggotanya sebelum mempunyai seluruh fakta yang ada,” ucap dia.

Ia pun menegaskan, Majelis Umum PBB tak boleh bersikap subyektif dan menciptakan preseden negatif.

Baca juga: Rusia Bantah Serang Stasiun KA di Kota Kramatorsk Ukraina

“Yang dapat menjatuhkan kredibilitasnya sebagai badan yang terhormat,” katanya.

Di sisi lain, Indonesia, lanjut Arrmanatha secara tegas mendorong dua hal.

Pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam perang harus mengedepankan dialog ketimbang kekerasan untuk mencapai perdamaian.

“Ini adalah cara satu-satunya yang dapat menghentikan penderitaan dan bertambahnya korban jiwa di Ukraina,” sebutnya.

Kedua, membawa pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Ukraina ke meja hijau.

“Kita harus hentikan perang sekarang, jika tidak maka kita akan menderita,” imbuhnya.

Diketahui invasi Rusia ke Ukraina telah terjadi sejak 24 Februari 2022 dengan melakukan penyerangan di pinggiran Ibu Kota Kyiv hingga wilayah Donbas di bagian timur.

Invasi itu memunculkan ketegangan antara Rusia dengan negara-negara yang menjadi anggota NATO.

Baca juga: Ukraina dan Sekutu Salahkan Rusia atas Serangan di Stasiun KA yang Tewaskan 50 Orang Lebih

Selain dampak ekonomi dan sosial, peperangan ini juga memicu kelangkaan sejumlah sumber daya seperti bahan bakar minyak, hingga bahan makanan seperti gandum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com