Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Chappy Hakim
KSAU 2002-2005

Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"

Dirgahayu AURI 9 April 2022

Kompas.com - 09/04/2022, 05:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Terlepas dari itu semua, walaupun realita mendatang akan berhadapan dengan moda teknologi “touch button war”, maka akan tetap saja “still the man that count and not the button”.

Tetap saja yang akan dominan berperan dalam hal ini adalah sumber daya manusia (SDM). Itu sebabnya tuntuan dari sebuah Angkatan Udara yang berkualitas adalah tetap pada Man behind the Gun alias SDM yang mengawakinya.

Angkatan Udara tidak memiliki pilihan lain dari meningkatkan kualitas SDM. Kualitas yang tidak hanya mencakup pembinaan SDM sebagai awak yang melayani sistem persenjataan modern dan canggih, akan tetapi juga melengkapi SDM yang menguasai dengan detail mengenai banyak hal berkait hukum udara internasional.

Dinas Hukum Angkatan Udara, misalnya, sudah harus dilengkapi dengan SDM yang mumpuni dalam mengikuti perkembangan Hukum Udara Internasional.

Dinas Hukum Angkatan Udara membutuhkan SDM yang memadai dengan tingkat pendidikan setingkat Doktor dan atau PhD dalam Hukum Udara Internasional.

Dengan demikian maka Angkatan Udara dapat berperan sentral dalam kebijakan di tingkat strategis yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah udara kedaulatan yang harus terjaga dalam bingkai martabat bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh di udara.

Dapat berperan penuh dalam pertimbangan strategis yang berkait dengan perjanjian antarbangsa yang berurusan dengan wilayah udara kedaulatan sebuah negara.

Dapat berperan penuh dalam memberi masukan kepada instansi terkait seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementrian Keuangan dan Kemenkumham terkait penerbangan dan keudaraan.

Termasuk mengenai mekanisme penegakkan hukum di udara bagi para pelanggar wilayah udara kedaulatan Indonesia.

Seperti diketahui, penerbangan tanpa ijin masih salah satu masalah besar dalam pengelolaan pengamanan wilayah udara nasional.

AURI seyogyanya dapat berperan penuh dan tampil sebagai Angkatan Udara dengan jajaran SDM yang profesional.

Angkatan Udara yang berpenampilan dengan jajaran dan sosok personel dengan kredibilitas moral sebagai Military Profesional yang secara tegas akan hanya berpedoman kepada “country before self”.

Samuel P. Huntington menggambarkannya sebagai berikut; Para politikus jelas memiliki sasaran atau target yang hendak dicapainya, yaitu kekuasaan, sementara para businessman dipastikan akan fokus untuk mencari keuntungan finansial.

Sedangkan Military professional dalam pelaksanaan tugasnya akan selalu berpegang teguh dan berorientasi kepada profesinya dalam pigura National Dignity berlandas “National Interest” yang sekali lagi Country before Self.

Profesionalisme yang menghasilkan “respect” pada dirinya dan jauh dari kredo serta gaya hidup para politikus dan businessman.

Semoga Angkatan Udara Republik Indonesia akan mampu menghadapi semua tantangan kedepan.

Tantangan dalam kerangka Menjaga Ibu Pertiwi dan Bapak Angkasa, Indonesia Raya.
Dirgahayu Angkatan Udara Republik Indonesia – Swa Buana Paksa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com