Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Enggan Komentari Pernyataan Menkeu AS yang Ancam Tak Ikut Agenda G20

Kompas.com - 07/04/2022, 16:01 WIB
Mutia Fauzia,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu RI) enggan memberikan komentar terkait pernyataan Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen yang mengancam tak akan mengikuti agenda G20 di Indonesia bila terdapat perwakilan dari Rusia.

Pernyataan Yellen tersebut diungkapkan saat ia menghadiri sidang Komite Jasa Keuangan DPR AS pada Rabu (6/4/2022) waktu setempat.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengungkapkan, pihaknya mencermati pernyataan Menkeu AS tersebut, namun tak ingin berkomentar lebih jauh.

"Kita memiliki kebijakan untuk tidak mengomentari statement yang disampaikan tersebut. Tidak semua pernyataan perlu direspon," ujar dia dalam press briefing yang dilakukan secara virtual, Kamis (7/4/2022).

Baca juga: AS Kekeh Tolak Rusia di Forum G20, Sampai Ancam Tak Ikut Agenda di Indonesia

Namun demikian, pihaknya menegaskan, pada pertemuan tingkat menteri keuangan dan bank sentral anggota G20 yang rencananya akan dilakukan di Washington pada 20-21 April mendatang, pihak Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai persiapan.

Pertemuan pada 20-21 April di Washington tersebut dilakukan di sela-sela penyelenggaraan IMF-World Bank Spring Meetings.

"Dari sisi persiapan Kemenkeu terus mempersiapkan untuk bisa berhasil dalam penyelenggaraan acara," ujar Faizasyah.

Diberitakan sebelumnya, Menkeu AS Janet Yellen menegaskan pernyataan Presiden AS Joe Biden yang sebelumnya sempat mengatakan ingin Rusia keluar dari forum G20.

"Presiden Biden menjelaskan, dan saya tentu setuju dengannya, bahwa itu tidak bisa menjadi bisnis seperti biasa bagi Rusia di lembaga keuangan mana pun,” kata Yellen.

“Dia meminta agar Rusia dikeluarkan dari G20, dan saya telah menjelaskan kepada rekan-rekan saya di Indonesia bahwa kami tidak akan berpartisipasi dalam sejumlah pertemuan jika Rusia ada di sana,” kata Yellen.

Baca juga: Siapa Anak Putin dan Kenapa Jadi Target Sanksi Rusia dari AS?

Adapun Faizasyah mengatakan, terkait dengan penyelenggaraan KTT G20 yang rencananya diselenggarakan di Bali pada November mendatang, seluruh undangan telah dikirimkan kepada anggota G20 sejak 22 Februari 2022 lalu.

Pihaknya pun mengatakan, Indonesia tetap berharap seluruh anggota G20 bisa hadir dalam setiap pertemuan yang diadakan dalam rangkaian G20, baik itu pada pertemuan financial track maupun sherpa track.

"Indonesia menjalankan presidensi dengan tetap mengharapkan kehadiran seluruh anggota G20 dalam berbagai pertemuan, baik financial track dan sherpa track," ucap Faizasyah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com