Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Buruh Nilai Subsidi Upah Hanya Dinikmati di Luar Kota Industri

Kompas.com - 07/04/2022, 13:04 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai pemberian bantuan subsidi upah (BSU) untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 3.500.000 hanya akan dinikmati buruh yang berada di luar kota besar atau kota industri.

Said menyebut yang paling terdampak secara ekonomi karena pandemi Covid-19 adalah pekerja yang berada di kota besar.

“Jadi sesungguhnya program ini untuk siapa? Kami melihat penerima dari program subsidi ini tidak tepat sasaran,” ucap dia dalam keterangan tertulis, Kamis (7/4/2022).

Baca juga: Nilai Bantuan Subsidi Upah Rp 1 Juta, Disalurkan ke 8,8 Juta Pekerja

Said mengaku pihaknya sebenarnya mendukung kebijakan pemerintah itu, hanya yang menjadi masalah adalah tidak meratanya penerima bantuan.

“Kalau penerima subsidi upah adalah buruh bergaji Rp 3,5 juta ke bawah itu hanya didapatkan buruh di daerah yang industrinya kurang. Misalnya Pacitan dan Boyolali,” katanya.

“Sedangkan buruh yang bekerja di Jabodetabek, Surabaya, Gresik, Pasuruan, Mojokerto, hingga Pasuruan tidak akan mendapat subsidi upah,” jelas Said.

Maka Said menyarankan tiga hal. Pertama, pemberian subsidi upah pada semua pekerja, baik yang telah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan maupun yang belum terdaftar.

“Kalau ada buruh yang tidak ikut BPJS yang salah adalah pengusaha yang tidak mendaftarkan buruh tersebut sebagai peserta BPJS. Jadi tidak adil kalau mereka tidak diberikan subsidi upah atas sesuatu yang bukan kesalahannya,” paparnya.

Kedua, Said meminta penerima subsidi upah adalah buruh yang mendapat gaji minimum di wilayahnya.

“Dengan skema ini, buruh di kota-kota industri yang lain pun akan mendapatkan subsidi upah,” tutur dia.

Ketiga, ia mendorong pemerintah untuk menyiapkan dana tambahan untuk mencukupi pemberian subsidi upah untuk buruh yang membutuhkan.

“Jangan sampai program yang baik justru menimbulkan kebijakan yang diskriminatif dan tidak adil terhadap kaum buruh,” imbuh dia.

Baca juga: BLT Minyak Goreng dan Bantuan Subsidi Upah Cair April Ini, Cek Cara Dapat dan Syaratnya di Sini

Diberitakan sebelumnya Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut besaran subsidi upah untuk buruh dengan gaji di bawah Rp 3.500.000 adalah Rp 1.000.000.

Anggaran yang disiapkan sebanyak Rp 8,8 triliun untuk 8,8 juta pekerja di Tanah Air.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi memastikan BSU akan cair pada bulan April.

Anwar mengungkapkan program BSU akan dilanjutkan tahun ini melalui skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com