Sudahi Wacana Tunda Pemilu dan Perpanjang Masa Jabatan Jokowi...

PAN

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, pernyataan Jokowi itu dapat dikatakan menutup pintu wacana Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Ketika beberapa partai menyampaikan itu, mungkin wacana itu masih terbuka, tapi kalau hari ini Presiden menyampaikan itu, pintunya tertutup," kata Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Indonesia Segera Miliki 3 Provinsi Baru, Total Jadi 37 Provinsi, Apa Saja?

Dia meyakini, sebelum pernyataan tersebut, Presiden Jokowi sudah mengadakan perbincangan atau komunikasi politik tingkat tinggi.

Dia menekankan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas juga sudah mengakui bahwa wacana penundaan Pemilu sulit terwujud. Diketahui, Zulhas menjadi salah satu ketum parpol yang mendukung wacana penundaan Pemilu.

PKS

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyambut baik sikap Jokowi yang melarang para menterinya berbicara dua wacana tersebut.

Dia menilai, sikap seperti itu yang telah dinanti sejak lama dan diharapkan dapat menghentikan manuver sejumlah pihak yang terus mendorong wacana tersebut.

Baca juga: Pemerintah Umumkan Cuti Bersama Lebaran 29 April dan 4-6 Mei 2022

"Bagus sekali, penegasan tak bersayap seperti ini yang diharapkan. Semoga tidak ada ralat dari Istana dan semoga manuver-manuver untuk 3 periode atau penundaan pemilu segera berhenti," kata Hidayat kepada wartawan, Rabu.

Di sisi lain, Hidayat mendorong Jokowi untuk dapat menegur dan menghukum pihak-pihak di sekitarnya yang masih ngotot menyuarakan dua wacana tersebut.

Gerindra

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon berpandangan bahwa sikap Presiden Jokowi melarang menteri-menterinya bicara dua wacana tersebut merupakan langkah yang bijak.

Pasalnya, dia menegaskan bahwa menteri-menteri semestinya tidak perlu ikut campur dalam kegaduhan mengenai jadwal pemilu.

"Itu adalah sebuah langkah yang bijak karena pemilu itu sudah ada jadwalnya dan jadwal itu sudah disepakati baik oleh DPR maupun oleh pemerintah yaitu tanggal 14 Februari 2024," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Peran Wakil Istana Terbongkar, Sosok Kuat Pengatur Fee Proyek untuk Bupati Langkat

Mantan Wakil Ketua DPR itu menekankan agar menteri-menteri Jokowi sebaiknya fokus menyelesaikan target dan program kerja sebelum masa jabatan berakhir pada Oktober 2024.

"Jangan sampai waktu yang tinggal sedikit lagi dari masa pemerintahan sekarang habis dengan kegaduhan yang sebenarnya merupakan pepesan kosong karena jadwal pemilu sudah ada," kata dia.