Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Harap Gerakan Pramuka Tanggap dan Inovatif Menghadapi Perubahan

Kompas.com - 07/04/2022, 08:12 WIB
Ardito Ramadhan,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, jalur-jalur pendidikan nonformal seperti Gerakan Pramuka perlu dilibatkan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Keunggulan itu tidak hanya dari sisi akademik tetapi juga generasi penerus yang kreatif, inovatif, berdaya saing, berakhlak mulia, serta memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi.

"Karena itu, saya berharap bahwa Gerakan Pramuka tanggap dan inovatif menghadapi perubahan serta secara aktif memberikan kontribusi dalam memajukan semua aspek kehidupan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan nilai keindonesiaan,” kata Ma'ruf saat menerima pimpinan Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Rabu (6/4/2022).

Baca juga: Dugaan Korupsi Dana Hibah Pramuka di Bandung, Kepala Dinas dan Dosen Diperiksa Sebagai Saksi

Ma'ruf mengatakan, dalam kondisi pandemi Covid-19, Gerakan Pramuka diharapkan menjadi pelopor dalam membangkitkan optmisme masyarakat dan membangun kepedulian nasional.

"Pramuka juga hendaknya menjadi garda terdepan dalam penyampaian pesan-pesan baik kepada masyarakat, termasuk juga dalam membangkitkan optimisme agar seluruh lapisan masyarakat tetap aktif dan produktif," ujar Ma'ruf.

Ia juga berpesan agar Gerakan Pramuka sebagai wadah pembentukan kader pemimpin bangsa mengajarkan dan menanamkan rasa cinta alam yang menurutnya penting bagi kelangsungan masa depan bangsa.

Untuk itu, dia mendukung kegiatan Jambore Nasional XI yang akan digelar Kwarnas Gerakan Pramuka pada Agustus 2022 sebagai kegiatan edukatif di alam terbuka.

Sementara itu, Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka, Budi Waseso menyatakan, Jambore Nasional XI rencananya akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan ditutup oleh Ma'ruf.

Dalam pertemuannya dengan Ma'ruf, Budi meminta dukungan pemerintah dalam penyiapan sarana dan prasarana serta kebutuhan anggaran yang belum dialokasikan dalam APBN.

"Besar harapan kami, melalui Bapak Wakil Presiden, untuk realisasi perbaikan sarana dan prasarana yang ada di Bumi Perkemahan Cibubur,” kata Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com