Selangkah Lagi, RUU TPKS Disahkan Jadi Undang-Undang

Kompas.com - 07/04/2022, 07:05 WIB

Ardito Ramadhan,

Egidius Patnistik

Tim Redaksi

Ardito Ramadhan

Penulis

Egidius Patnistik

Editor

Lihat Foto

Menteri PPPA Bintang Puspayoga saat berbicara di depan sebuah forum.(Dok. Humas Kemen PPPA)

Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Willy Aditya saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/4/2022).

JAKARTA, KOMPAS.com - Harapan publik agar Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) disahkan jadi undang-undang (UU) akan segera terwujud.

Rabu (6/4/2022) kemarin, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat membawa RUU TPKS ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Sebanyak delapan dari sembilan fraksi yang ada di Baleg menyatakan setuju dengan RUU TPKS. Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak RUU TPKS dibawa ke tahap selanjutnya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyatakan, rampungnya pembahasan RUU TPKS merupakan penantian lama yang akhirnya membuahkan hasil.

"Ini betul-betul penantian panjang dari teman-teman yang dari 2016 ya, hari ini membuahkan hasil," kata Bintang usai menghadiri rapat pleno Baleg DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu siang.

Bintang berharap, DPR dapat segera menyetujui RUU TPKS menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR terdekat.

Ia mengatakan, kehadiran UU TPKS merupakan wujud nyata negara hadir dalam mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum; merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; serta menjamin tidak berulangnya kekerasan seksual.

"Marilah kita menjaga komitmen bersama yang sudah tumbuh dari sejak awal penyusunan RUU ini agar RUU yang akan disahkan ini menjadi undang-undang yang dapat dilaksanakan secara komprehensif dan integratif," ujar Bintang.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS, Willy Aditya mengatakan, RUU TPKS merupakan hasil kolaborasi political will dari pemerintah dan DPR serta partisipasi dari masyarakat sipil.

Menurut Willy, rampungnya pembahasan RUU TPKS adalah cermin bahwa undang-undang yang pro kepada publik juga bisa diselesaikan dengan cepat. Sebagaimana diketahui, pembahasan RUU TPKS rampung dalam waktu kurang dari dua minggu sejak rapat pembahasan perdana pada 24 Maret 2022.

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Willy Aditya saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/4/2022).

"Semoga ke depan, ini bisa menjadi cerminan bagaimana ketika ada sebuah undang-undang pro-publik diperjuangkan itu bisa juga dipercepat. Tidak hanya undang-undang yang hardcore bisa dipercepat," kata politikus Partai Nasdem itu.

Willy mengaku sudah bersurat kepada pimpinan DPR agar pengesahan RUU TPKS dapat menjadi salah satu agenda dalam rapat paripurna terdekat.

Ia menargetkan, RUU TPKS dapat disahkan menjadi undang-undang sebelum DPR memasuki masa reses tanggal 15 April 2022.

"Saya sudah bersurat ke pimpinan mengagendakan kalau bisa diparipurnakan penutupan (masa sidang), ini kan 14 April. Kalau bisa 14 April kalau ada paripurna sebelum itu bagus," ujar Willy.

Jadi hukum acara

Meski dinanti banyak pihak, draf RUU TPKS bukan tanpa cela. Sejumlah pihak menyoroti tidak adanya ketentuan pidana mengenai pemerkosaan yang tertuang dalam RUU TPKS.